Oleh: Sigit Nur Setiyawan
Akhirnya KPK kembali menampakkan “taji”nya sebagai lembaga anti riswah. Dzulmi Eldin, Walikota Medan tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ilustrasi: Sediksi.com

KPK melakukan pengerebekan setelah tentunya mendapatkan barang bukti yang cukup kuat hingga dilakukan OTT oleh KPK. 

Penangkapan Dzulmi Eldin dan beberapa Staf walikota Medan, menambah deret panjang para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini menguatkan persepsi  yang disampaikan oleh Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang menyatakan bahwa kepala daerah itu ya harus korupsi. Untuk siapa? Tentunya untuk Partai, untuk tin sukses dan konstituentnya.

Jika memang kepala daerah harus korupsi dalam sistem demokrasi seperti di negeri kita sekarang ini, pertanyaannya, apa kita mau rakyat Indonesia keluar dana milyaran hingga trilyunan untuk proses politik (baca pemilu/pilkada) yang hanya menempatkan calon calon koruptor di jabatan jabatan politik strategis yang menyangkut hajat hidup kita sebagai rakyat Indonesia? Kalau saya pribadi jelas menolaknya. 

Kepemimpinan adalah  amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin.  Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in).  Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

‎...الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

BACA JUGA:

‎‫        Seorang penggembala (ra’in) mendapatkan titipan atau amanat dari  tuannya, yakni sang pemilik domba-domba atau hewan gembalaan lainnya, untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya.  Penggembala itu harus menggiring domba-domba gembalaan (ra’iyyah)  itu ke padang gembalaan (mar’a) yang hijau, yang subur rumput dan dedaunan yang ada di padang itu.  Penggembala itu harus memperhatikan dan mengarahkan agar domba-domba gembalaan itu melahap rumput-rumput dan daun-daun hijau itu agar kenyang.  Juga penggembala itu akan mengarahkan domba-domba gembalaan itu ke mata air-mata air yang ada di padang itu.  Atau ia akan berupaya agar domba-domba gembalaan itu bisa minum air  bersih untuk menghilangkan dahaga atau agar domba-domba itu minum setelah puas mengunyah makanan seharian‬.

‎‫Semua itu dia lakukan agar domba-domba yang dipercayakan kepadanya sehat dan kuat.  Agar berat badan domba-domba yang menjadi tanggung jawabnya itu meningkat sehingga dagingnya menjadi berat atau menghasilkan susu yang banyak, yang tentu akan menyenangkan hati pemilik domba yang memberikan kepercayaan kepadanya itu‬.

‎‫Rakyatlah pemilik “domba” kekuasaan yang diamanahkan kepada penguasa. Karena itu dia harus bertanggungjawab penuh atas apa yang diamanahkan rakyat kepadanya, bukan justru memperkaya diri dan kroni kroninya namun mengabaikan apa yang diamanahkan rakyat kepadanya‬.

‎‫Jika dari sekian banyak pengembala hanya 1 orang atau sedikit orang yang “khilaf” dengan melakukan hal yang disebut diatas, mungkin ini kita sebut dengan kesalahan indifidu, korusi administratif dan lain sebagainya. Namun jika yang melakukan “khilaf” jumlahnya masif hingga mencapai ratusan orang, ini jelas mesalahan bukan lagi terletak pada indifidunya, namun terletak dari siatem yang mengatur‬.

‎‫Pertanyaan kritisnya, tidakah ada sistem yang lebih bagus dari ini? Wallahu’alam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations