Saat rakyat disibukkan isu bangkitnya komunisme melalui RUU HIP, pada 12 Mei 2020, RUU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disahkan menjadi UU.

Yuyun Novia

Revowriter Chapter Bogor


Saat rakyat disibukkan isu bangkitnya komunisme melalui RUU HIP, pada 12 Mei 2020, RUU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disahkan menjadi UU. Para anggota dewan mengecoh perhatian mayoritas rakyat dengan skenario apik hingga gelaran rapat paripurna berhasil melahirkan UU bermasalah yang akan menggarong SDA Indonesia hingga berpuluh tahun ke depan. Tak ayal UU ini segera banjir protes dan kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Korporasi jelas diuntungkan dengan golnya UU ini. Perolehan dan perpanjangan izin IUPK akan dengan mudah dan licin, sangat menggairahkan kaum investor. Tidak hanya mengancam kelestarian SDA, ancaman kerusakan lingkungan juga mengintai di balik kegagahan UU Minerba kali ini. Para kaum kerah putih berdasi bersiap meraup keuntungan hingga tujuh turunan sedangkan rakyat kecil hanya akan kebagian lubang-lubang raksasa menganga hasil kerukan mineral dan batu bara. Kerusakan lingkungan bukan isu sepele. Berbagai bencana alam dari banjir bandang hingga hingga longsor dan kekeringan siap menyambut masa depan rakyat jelata yang makin nelangsa menghadapi keserahakan para penguasa dan pengusaha.

Syariat Islam mengatur SDA yang jumlahnya besar bagaikan air mengalir sebagai kepemilikan umum. Dalam sistem ekonomi Islam yang diadopsi negara Islam yakni Khilafah, kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air, tanah dan api. Minerba dalam hal ini terklasifikasi dalam unsur api karena bisa berperan sebagai sumber energi. Maka keberadaannya dalam jumlah besar haram dikuasai oligarki yakni hanya segelintir orang atau kelompok saja. Ia tetap milik kaum Muslimin, sedangkan pengelolaannya wajib dilakukan negara. Keuntungan sektor Minerba ini harus digunakan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat bukan untuk menebalkan pundi-pundi para oligarki saja.

Dengan diterapkannya sistem Islam dalam pengelolaan Minerba, akan tercapai kesejahteraan yang merata dan dinikmati bukan hanya oleh pengusaha tambang melainkan oleh seluruh rakyat. Inilah hakikat yang tencantum dalam UUD pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan penerapan syariat Islam yang sempurna, tujuan pasal ini dapat diwujudkan. Bahkan dalam lingkuo yang lebih luas, rahmat Allah bagi seluruh alam juga akan kita rasakan.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations