Oleh: Ria Milarasari, Anggota Komunitas Penebar Siroh, Tinggal di Bogor
Seminggu terakhir media massa diramaikan dengan berita kekacauan proses legalisasi beberapa RUU menjadi UU.
Foto: PIxabay

Gelombang protes yang diawali dari sebuah gerakan sosial dan intelektual, berkembang menjadi gerakan massa yang cenderung lepas kontrol. Sehingga akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kekacauan ini, menjadi tanggung jawab siapa?

Ketika berbicara tentang kodifikasi hukum dan perundangan di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari sistem politik yang berlaku yaitu Sistem Demokrasi yang merupakan turunan dari Sistem Kapitalisme. Dalam sistem ini, hukum tunduk kepada para pemilik modal (para kapital).

Kepentingan para pemilik modal - yang notabene adalah para pengusaha -  telah mengebiri kepentingan rakyat dalam banyak UU yang dihasilkannya. Apalagi hampir setengah dari jumlah anggota DPR periode 2019-2024 berasal dari kalangan pengusaha. 

BACA JUGA:

Maka menjadi lumrah dalam sistem ini, adanya persekongkolan antara anggota dewan dan para eksekutif dengan para pemilik modal. Kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak yang terlibat tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

Selain regulasi, persekongkolan itu juga menghasilkan proyek-proyek yang dibiayai APBN atau APBD yang lagi-lagi menguntungkan para pemilik modal. Pantas saja jika KPK dalam kurun waktu 5 tahun bisa membekuk 2 orang Menteri, 20 orang Gubernur, 300 orang Kepala Daerah baik Bupati atau Walikota serta ratusan Anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi akibat kolaborasi tersebut. Korupsi harus dipahami sebagi penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations