Bentuk abainya pemerintah terhadap sektor pendidikan. Kapitalisasi merebak menumbuhkan jargon rakyat miskin tak boleh pintar.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban


Seruan aksi mahasiswa turun jalan di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII Jawa Timur oleh Aliansi BEM PTS Jawa Timur berlangsung tertib (Surya.co.id,29/6/2020).

Aksi dipicu oleh audiensi LLDIKTI wilayah VII dengan Aliansi BEM Surabaya dan Aliansi BEM Malang Raya, mereka menuntut transparasi  terkait pembahasan Permendikbud No.25 Tahun 2020, yaitu tuntutan untuk keringanan biaya SPP PTS.

Sepanduk paling depan bertuliskan PTS Bukan Anak Tiri seakan menjadi hal yang tengah dirasakan mahasiswa perguruan tinggi swasta. "Jumlah Perguruan tinggi swasta di Indonesia tidak kurang dari 3.000, ini merupakan jumlah yang fantastis. Peranan mahasiswa di dalamnya juga luar biasa untuk membangun bangsa dan negara ini," kata Koordinator Daerah BEM PTD Jawa Timur, Muhammad Riski Rama Duta.

Koordinator BEM Malang Raya, Mahmud yang ikut dalam aksi ini telah melihat iktikad baik Kemendikbud yang saat ini sudah menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. "Anggaran 1 triliun yang disiapkan Kemendikbud dalam realisasinya masih belum nampak sama sekali, dan angka itu juga terbilang kecil," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi BEM Surabaya, Eko Pratama menjelaskan aksi ini ditujukan untuk memperjuangkan hak - hak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di tengah pandemi. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan Peraturan tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud, munculnya peraturan itu sebenarnya sudah memberikan lampu hijau bagi mahasiswa di PTN, akan tetapi dalam pengaplikasiannya masih belum maksimal," katanya.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations