Tragis. Di Makassar, seorang bayi meninggal dunia dalam kandungan ibunya setelah sang ibu tak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta.

Oleh: Riana Ummu Yaya

Tragis. Di Makassar, seorang bayi meninggal dunia dalam kandungan ibunya setelah sang ibu tak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta. 

Padahal kondisi sang ibu saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi. Ervina Yana nama si ibu malang itu, ditolak tiga rumah sakit karena tak mampu membayar biara rapid dan swab test-nya. sehingga di RS terakhir anak dalam kandungannya meninggal.

Sebagaimana diketahui ibu hamil adalah kelompok yang rentan terhadap covid-19, namun alih-alih mendapatkan pertolongan, ibu Ervina malah mendapatkan penolakan dari tiga RS yang didatanginya.

Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, mengatakan bahwa saat ini terjadi "komersialisasi" tes virus corona yang dilakukan  rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. Banyak RS saat ini yang memanfaatkan, seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu akibat tidak ada kobtrol dari pemerintah. (Kompas.com, 19/06/2020). 

Komersialisasi ini terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas dan kontrol pemerintah terhadap tes covid -19 ini, mengakibatkan pihak rumah sakit seenaknya  menetapkan tarif.

Di sisi lain, pihak RS berdalih  bahwa mahalnya tes covid -19 karena  RS harus  membeli alat uji dan reagent sendiri serta harus membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut.

Nampak jelas  bagaimana sistem kapitalis memberangus nilai-nilai kemanusiaan, sehingga lebih mengutamakan keuntungan dibanding menyelamatkan nyawa rakyat.

Selayaknya pemerintah lebih ber-empati terhadap rakyat yang tengah mengalami kesulitan akibat dampak pandemi saat ini dengan bertanggung jawab dalam pembiayaan dampak pandemi termasuk tes virus corona, sehingga masyarakat yang mau tes tidak perlu bayar. 

Hal ini berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan diperkuat dalam penetapan Perpu No 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi covid-19.

Terlebih pemerintah telah menambah utang sebesar Rp 1.439,8 Triliun dengan dalih membiayai penanganan virus corona. Tentu sejatinya tes corona masuk dalam daftar pembiayaan negara menangani pandemi.

Namun jadi tanda tanya besar, mengapa rakyat masih harus mengeluarkan biaya sendiri?  lantas dialokasikan ke mana anggaran sebesar itu?

Sudah saatnya rakyat bangun dari tidur panjangnya serta membuka mata untuk melihat kenyataan pahit akibat yang ditimbulkan sistem kapitalis liberal yang diadopsi negeri ini.

Selayaknya pemerintah berfungsi sebagai raa'in atau  pemelihara segala urusan rakyat. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu'alaihi wasallam :

" Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah, lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya bau surga"

(HR. Al-Bukhari)

Seorang pemimpin bukan hanya raa'in (pemelihara) namun juga adalah khadimatul ummah (pelayan rakyat) yang melayani segala kebutuhan rakyat dan memenuhinya dengan sebaik-baiknya pun memberi jaminan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan serta jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan, dan semua itu dapat terwujud dalam sistim syariat Islam.

Wallahu'alam Bisshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations