Di tengah gonjang ganjing keresahan warga menghadapi kenaikan tagihan listrik, ada peristiwa yang membuat kita mengiba.

Oleh: Ummu Salman (Pemerhati Sosial)


Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. (bbc.com, 18/6/2020)

Mahalnya tes corona telah menelan korban. Seorang bayi meninggal di kandungan ibunya yang tidak mampu membayar tes covid sebagai prasyarat operasi kehamilan. Kejadian ini mendorong berbagai pengamat kebijakan publik, agar pemerintah menggratiskan tes corona. 

Berbagai pihak (YLKI, Asosiasi RS dll) menuding bahwa telah terjadi komersialiasi dalam melakukan tes corona. Ini seperti yang diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi 'komersialisasi' tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. 

Untuk itu, menurut Trubus terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah 'komersialisasi' tes virus corona ini.

Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. "Artinya, pemerintah bertanggung jawab dalam pembiayaan Covid, termasuk uji tes virus corona. Sehingga masyarakat yang mau tes tidak perlu bayar," katanya.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah. Karena hingga sekarang tidak ada aturan khusus tentang ini. Pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang terjangkau.(bbc.com, 18/6/2020)

Sementara di satu sisi, rumah sakit swasta juga memiliki alasan tersendiri, mengapa mereka harus menarik biaya kepada pasien yang akan melakukan tes corona. 

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) membantah bahwa rumah sakit swasta melakukan "aji untung" dalam biaya tes rapid dan swab. Ketua Umum ARSSI, Susi Setiawaty, menjelaskan bahwa tudingan "mahalnya" tes virus corona disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes.

Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut, dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut. "Harga list alatnya yang bisa dibeli ada di BNPB, bisa dilihat harganya. Ada cost membeli alat dan perlengkapannya, lalu tenaga kesehatan yang mengambil tes, tenaga lab, lalu biaya dokter. Masa tenaga kesehatannya tidak dibayar? Lalu ditambah pemeriksaan rontgen. Jadi price-nya berbeda-beda," kata Susi. "Kecuali kalau dikasih semua [alatnya], monggo kalau kita dikasih enak banget." (bbc.com, 18/6/2020)

Jika melihat pendapat yang diungkapkan oleh para pengamat, sungguh standar kapitalis sangat dominan, dimana dalam menilai, mereka menempatkan negara sekedar sebagai regulator, bukan penanggung jawab (raa’in). 

Pandangan Islam

Sebagai sebuah sistem hidup, Islam memiliki cara pandang yang khas dalam mengatur dan menyelasaikan berbagai problem yang terjadi pada manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. 

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain pendidikan dan keamanan adalah kesehatan. Sebagai sebuah kebutuhan dasar, maka negara wajib bertanggung jawab penuh dalam pemenuhannya. Wujud tanggung jawab tersebut adalah dengan menggratiskan berbagai biaya pengobatan bagi masyarakat. Dengan begitu, tidak akan ada celah untuk melakukan komersialisasi dalam bidang kesehatan. 

Sumber dananya akan diambil dari kepemilikan umum yaitu berbagai sumber daya alam, yang dikelola negara dan hasil dari pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA tentu bisa memenuhinya, jika saja tata kelolanya benar. Ini hanya bisa terwujud jika sistem yang digunakan adalah sistem Islam. Cara pandang Islam menetapkan bahwa penguasa adalah penanggung jawab bagi urusan rakyatnya. Dengan cara pandang seperti ini, maka penguasa akan benar-benar amanah dalam mengurusi rakyatnya, semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah SWT.  

Hal ini jelas berbeda dengan kapitalisme, yang memandang bahwa penguasa sekedar sebagai fasilitator dan regulator, sehingga pengurusan terhadap rakyat terabaikan. Banyak celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, untuk mengambil keuntungan. Komersialisasi di berbagai layanan publik pun pada akhirnya tak terelakkan. 

Wallahu 'alam bishowwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations