Oleh: Siti Rima Sarinah
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50).

Indonesia dikatakan sebagai  negara yang berdaulat sampat saat ini belum mampu membuat rumusan hukum pidananya sendiri. Hukum pidana yang diterapkan masih mengacu pada hukum warisan penjajah Belanda, yang sangat kental dengan nuansa individualis budaya Eropa. Dengan seiring berjalannya waktu, hukum warisan masa kolonial ini dipandang tidak lagi sesuai  dengan dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia, yang telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Di sadur dari CNN Indonesia, pada Kamis 19/9/2019 Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU PKS) agar segera disahkan oleh DPR  periode 2014-2019. Pihak-pihak yang keberatan bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.  

BACA JUGA:

Ketua Harian Tanfidziyah Robikin Emhas mengatakan Indonesia patut bersyukur dengan segala kelebihan dan kekurangannya, namun lebih baik dibanding  KUHP kolonial yang berlaku saat ini. Dan RUU KUHP karya anak bangsa akan disahkan sebagai UU dalam paripurna DPR.

Berbagai kalangan menyatakan dukungannya terhadap RKUHP  dengan alasan yang sama, bahwa hukum pidana warisan penjajah tidak relevan dengan dinamika hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sistem hukum  Indonesia merupakan perpaduan/campuran  dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Namun lagi-lagi perpaduan berbagai macam (tambal sulam) hukum ini tidak mampu untuk menyelesaikan begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations