Oleh: Vikhabie Yolanda Muslim
Para pemuka dan pemimpin di negeri ini sepertinya tak henti-henti memberikan kejutan pada publik.

Baru-baru ini kita telah disajikan dengan kabar pengangkatan staf khusus presiden dari kalangan millenial yang berjumlah 7 orang. Kini, kabar pengangkatan staf khusus wakil presiden pun akhirnya muncul.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengangkat staf khusus (stafsus) baru yang akan membantu menjalankan tugas selama lima tahun ke depan. Stafsus Ma'ruf terdiri dari mantan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu disampaikan Stafsus Bidang Komunikasi dan Informasi alias Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/11). "Ada delapan orang stafsus wapres, dengan bidang masing-masing yang sudah sesuai dengan nomenklatur yang sesuai dengan peraturan sebelumnya," kata Masduki (CNN Indonesia).

Lalu apa urgensi penunjukan para staf khusus ini dalam birokrasi negeri? Potensi adanya tumpang tindih tugas dan wewenang pun tentu akan muncul, karena tak ada standar khusus yang menjelaskan detail tanggung jawab staf-staf khusus tersebut. Implikasi dari banyak staf juga tentu melambungkan penganggaran yang sudah kian melambung.

Dengan diangkatnya para staf khusus, anggaran untuk membayar tunjangan serta gaji para abdi negara pun juga akan ikut membengkak. Ditengah meroketnya hutang negeri hingga tembus di angka 5000 Triliun. Sedangkan di sisi lain, tak kurang dari 20 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang merajalela bahkan tampak tak pernah teratasi.

BACA JUGA:

Maka pada hakikatnya, fenomena semacam ini adalah fenomena yang sudah tak asing terjadi dalam sistem demokrasi. Fenomena "Demokursi" alias bagi-bagi kursi pada demokrasi sudah bukan menjadi hal yang baru. Ketika tampuk kekuasaan telah diraih, saatnya berbagi eksistensi. Tak lupa berbalas budi dengan bagi-bagi "rezeki" lewat kursi bagi pihak-pihak yang telah ikut berkeringat selama proses menuju tahta.

Ironis, tapi inilah yang terjadi di sistem demokrasi di mana kebutuhan rakyat terabaikan dan pejabat malah sibuk berbalas budi. Jumlah staf kian menggemuk dan menyebabkan obesitas yang sangat berbahaya bagi kesehatan birokrasi negeri.

Sungguh jauh berbeda ketika berbicara kekuasaan dalam politik Islam. Kekuasaan berupa jabatan adalah sesuatu yang begitu berat bagi seorang muslim yang beriman, dan manusia telah diingatakan oleh Rasulullah Saw, betapa kursi kekuasaan itu bukan perkara yang main-main hingga dibuat guyonan. 

Di dalam Islam, politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik didalam maupun luar negeri. Aktivtas politik dilaksanakan oleh rakyat (umat) dan pemerintah (negara). 

Negara merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis ('amali). Lalu umat mengontrol sekaligus mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dari definisi ini jelaslah bahwa politik dalam Islam adalah mengurusi urusan umat, bukan seperti politik dalam demokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dengan mengabaikan aturan-aturan Sang Pencipta.

Maka untuk memutus mata rantai bagi-bagi kursi kekuasaan pada sistem ini, sudah seharusnya kita kembali pada aturan Sang Khaliq dan membuang demokrasi pada tempatnya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations