Kebijakan impor yang diterapkan di negeri ini tak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut mengacu pada filosofi politik abad 20 yang memfokuskan pasar bebas.

Oleh: Mulyaningsin (Pemerhati masalah anak, remaja, dan keluarga)

Pandemi ini masih belum selesai. Berbagai kebijakan silih berganti mewarnai negerk ini. Di sisi lain, ternyata kran impor benar-benar di buka lebar. Seperti dilansir dari berbagai media. Sedih memang, karena masalah pandemi ini saja membuat kelimpungan masyarakat. Sekarang ditambah impor yang naik, makin memperparah keadaan.

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengatakan, terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3-4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. Lewat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin mengatakan Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam melakukan swasembada garam. Target produksi garam nasional pada 2020 adalah sekitar 3-4 juta ton. Indonesia berhasil melakukan produksi sebesar 3,5 juta ton. 

PT Garam, yang merupakan perusahaan tertua dalam menghasilkan garam, dinilai Safri juga masih tidak begitu produktif. Karena masih menggunakan teknik yang tradisional. Maka dari itu, dia meminta kepada PT Garam agar teknik dalam produksi garamnya bisa dilakukan secara modern. (cnbcindonesia.com, 31/05/2020)

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS). Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. Pasokan dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China. (kompas.com, 25/05/2020)

Melihat fakta di atas, membuat kita merasa sedih bercampur miris. Kebijakan yang ada ternyata belum mampu untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat. Terlebih bagi para petani. Mereka harus bekerja ekstra agar mampu memproduksi serta bersaing dengan produk impor. Tentunya mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang ada yaitu kebijakan impor belum berpihak kepada mereka.

Akar Masalah

Kebijakan impor yang diterapkan di negeri ini tak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut mengacu pada filosofi politik abad 20 yang memfokuskan pasar bebas. Artinya, semua negara boleh untuk menawarkan barang dan jasanya kepada negara lain tanpa adanya sekat-sekat tertentu. Dalam artian pemerintah tidak bisa menolak produk dari negara lain. Produk tersebut dibiarkan masuk ke negaranya dan bersaing dengan produk lokal.

Kesepakatan perdagangan bebas menjadi salah satu pendukung terhadap kebijakan impor tersebut. Sebut saja seperti lembaga dunia World Trade Organization (WTO). Sejak WTO digagas di Peru tahun 1994, dominasi Uni Eropa dan Amerika Serikat lebih nyata dalam setiap pengambilan keputusan WTO.

Melihat tekanan yang begitu tampak serta dominasi dari negara maju pada negara berkembang, memaksanya untuk membuka keran pasar seluas-luasnya. Itulah yang membuat negara berkembang bersaing secara langsung terhadap negara maju dari sisi komoditasnya. Dapat diartikan bahwa para produsen dan pelaku pasar dalam negeri bersaing serta berhadapan langsung untuk dapat terus berlanjut.Ibarat petinju kelas berat yang berhadapan dengan petinju kelas bulu. Tentulah negara-negara maju dengan mudah menumbangkan negara berkembang di awal pertarungan.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations