Oleh: Mahmudah Intan Rahayu, Alumni Sekolah Pascasarjana IPB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) baru-baru ini menyampaikan wacana program sertifikasi perkawinan dan akan didorong untuk diterapkan pada tahun 2020 sebagaimana dilansir liputan6.com tanggal 16 November 2019.
Foto: Viva

Sertifikasi pernikahan ini menjadi syarat untuk pasangan yang akan menikah. Pasangan yang akan menikah harus mengikuti pelatihan tentang keluarga samara, ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Pelatihan pranikah diharapkan berdampak menekan angka perceraian, mengatasi angka stunting dan meningkatkan kesehatan keluarga. 

Sekilas progam sertifikasi tersebut seolah layak dan memiliki manfaat yang baik, namun sejatinya program tersebut justeru akan menimbulkan permasalahan baru. Diantara masalah yang akan timbul adalah meningkatnya hubungan seks di luar nikah yang selama ini memang sudah sangat memprihatinkan. 

Liputan6.com pada 19 Juli 2019 mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia terhadap 500 remaja pada lima kota besar di Indonesia menemukan bahwa 33 persen remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Angka ini sungguh mencengangkan dan membuat merinding, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. 

Islam sebagai agama sekaligus juga sebagai ideologi memiliki aturan yang sangat lengkap, termasuk mengatur mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksualitas (ghorizah nau). Aturan tersebut tercermin dalam pernikahan dengan rukun nikah yang sesuai dengan kemampuan manusia sebagai fitrahnya. Syarat sah-nya pernikahan adalah memenuhi rukun nikah yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan sighat (ijab qabul). 

BACA JUGA:

Apabila rukun tersebut sudah terpenuhi, maka sudah sah pernikahan yang dilakukan. Begitu mudah dan simple Islam telah membuat aturan mengenai pelaksanaan pernikahan ini. Islam telah menggambarkan bahwa pernikahan bukanlah hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan seksual (gharizah nau), namun merupakan salah satu ibadah yang memiliki pahala besar bagi yang melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Dan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah melestarikan keturunan.

Syarat sah-nya pernikahan merupakan hukum syara’ yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia yang Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu jika aturan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidaklah layak jika manusia membuat aturan baru. Termasuk membuat aturan sertifikasi perkawinan yang justeru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang lebih besar, karena fitrahnya manusia adalah memiliki keterbatasan.

Tentu mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan adanya wacana program sertifikasi perkawinan ini tidaklah cukup dengan pernikahan yang dilakukan oleh individu. Namun perlu adanya peran negara mulai dari pembinaan terhadap masyarakat mengenai hukum Islam tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan dan masalah yang akan timbul dari interaksi keduanya serta solusi untuk menyelesaikan permasalah yang muncul. 

Sehingga masyarakat sebagai individu memahami hukum syara dan menjadi kontrol sosial di lingkungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya negara juga harus tegas dengan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar hukum syara yang telah ditetapkan, semisal sanksi tegas bagi yang melakukan seks bebas di luar pernikahan, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku, juga menjadi peringatan bagi masyarakat dan menjadi penebus dosa bagi pelaku. 

Oleh karena itu hukum Islam harus diterapkan secara komprehensif sebagai sebuah sistem. Untuk penerapannya tidak bisa dilakukan oleh individu saja, namun harus diterapkan pelakssanaannya oleh negara. 

Sehingga Islam rahmatal lilaalamin dapat terwujud dengan nyata dalam kehidupan, bukan hanya dapat dirasakan oleh muslim saja, namun juga dapat dirasakan oleh non muslim dan seluruh alam. Wallahu ‘alam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations