Di tengah pandemi ini pemerintahan pun masih saja mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan. Betapa mirisnya pemerintah yang menangani wabah tidak lepas dari politisasi demi kepentingan bangku rezim.
Tribunnews.com

Oleh: Sri Sumiyatun (Pelajar)

Di tengah pandemi covid-19 ini membuat banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendapatan memaksa mereka  pulang ke kampung halaman agar dapat makan dan tempat tinggal gratis karena keuangan yang semakin menipis. Ada juga yang nekat tetap keluar rumah untuk bekerja. Padahal pemerintah menerapkan PSBB yang melarang masyarakat pergi untuk mudik dan beraktivitas di luar rumah.

Dari sinilah seharusnya pemerintah memberikan pasokan bahan pangan kepada masyarakat agar mereka tetap berada di rumah dengan kondisi yang tercukupi. Namun bantuan sosial yang pemerintah berikan tidak merata ke seluruh penjuru Indonesia. 

Sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan bahkan tidak memiliki tempat tinggal.

Nasib tragis yang dialami oleh salah satu keluarga di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Keluarga yang memiliki tujuh anggota, tiga antaranya masih balita dan ibunya sedang hamil besar.

Mereka ditemukan lemas kelaparan di tengah kebun. Mereka mengaku datang ke Polewali untuk menemui kerabatnya dengan harapan bisa mendapatkan bantuan setelah ia dipecat dari pekerjaannya. Namun kerabatnya diketahui sudah pindah, sehingga kondisi yang tidak lagi memiliki tempat tinggal serta uang memaksa mereka tinggal di tengah kebun.

Begitu juga dengan peristiwa ditangkapnya empat belas mahasiswa asal seram bagian Timur, Maluku. Lantaran keuangan semakin menipis selama masa PSBR (Pembatasan Sosial Berskala Regional) yang di perpanjang hingga 15 Mei. Empat belas mahasiswa ini nekat pulang kampung hingga ditangkap oleh Satuan Petugas Polisi Pamong Praja dan diamankan di sebuah penginapan.

Dari banyaknya peristiwa yang terjadi sekarang dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak menangani wabah dengan baik dan bijak.

Bantuan sosial yang diberikan pun lamban diberikan pada masyarakat salah satu faktornya karena pembuatan tas untuk menampung sembako sempat tersendat.

Di tengah pandemi ini pemerintahan pun masih saja mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan. Betapa mirisnya pemerintah yang menangani wabah tidak lepas dari politisasi demi kepentingan bangku rezim. 

Dalam tingkat nasional sempat viral foto tas sembako yang bertulis “bantuan presiden”, membuat seakan-akan bantuan yang diberikan langsung oleh Jokowi. Padahal uang yang digunakan untuk membeli bahan pangan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Politisasi bansos ini juga dilakukan oleh Kabupaten Klaten  Sri Mulyani. Ini berawal dari viralnya foto bansos yang berupa bantuan hand sanitizer yang tertempel wajah Bupati Klaten.

Tidak hanya itu ada lagi paket sembako yang ditempeli wajah politikus PDIP. Bahkan masyarakat Jakarta pun ikut mengkritik Anies Baswedan yang didapati surat di dalam paket sembako yang berisi pesan serta ajakan Anis kepada warga dalam menghadapi pandemi ini.

Pencitraan ini membuat banyak masyarakat yang mengkritik. 

Walaupun politisi ini sudah dilakukan sejak lama, tetap saja seharusnya seorang pemimpin mencukupi kebutuhan rakyatnya didasari dengan kewajiban bukan ingin dipandang baik oleh masyarakat.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations