Oleh: Siti Aisah, S. Pd, Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif
“Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan.
Freepik.com

Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia. (liputan 6.com, 02/08/2018) 

Kemiskinan yang melanda negeri ini sepertinya tidak akan berlalu begitu saja. Hal ini ditegaskan oleh Sri Mulyani yang notabene seorang perempuan sekaligus menteri keuangan kala itu. Dalam pemaparannya salah satu penyebab utama kemiskinan yang terjadi adalah adanya kesetaraan gender. Oleh karena itu di momen perayaan 25 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing atau disebut juga Konferensi Internasional Perempuan Beijing +25, salah satu isu yang diangkat oleh pejuang kesetaraan gender adalah perempuan dan kemiskinan. 

Kemiskinan saat ini seolah sudah tersistematis pada jutaan perempuan. Hal ini dilihat dari kasus diskriminasi perempuan di berbagai kebijakan. Diantaranya adalah semakin tingginya pekerja perempuan selaras dengan minimnya angkatan pekerja laki-laki. Pabrik-pabrik terutama yang bergerak dibidang tekstil, lebih memilih pekerja perempuan dibanding pekerja laki-laki. Alasannya perempuan lebih teliti dan tidak banyak tuntutan. Walhasil bagai lingkaran setan. Para laki-laki yang notabene sebagai kepala keluarga tidak mampu menafkahi keluarganya. Selanjutnya, tanpa ada komando lagi perempuan berubah fungsi. Inilah yang diharapkan para pejuang ini dalam mengatasi kemiskinan dan upaya pengarusutamaan gender. Sayangnya hal ini justru malah menghasilkan masalah baru yaitu berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak terlantar atau terjerumus masalah lainnya seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya.

Mandiri secara ekonomi adalah racun kesetaraan gender di balik jargon pengentasan kemiskinan perempuan. Racun ini diracik sedemikian rupa agar terlihat manis. Sistem sekuler saat ini menawarkan kemandirian finansial perempuan agar mampu berdiri diatas kaki sendiri tanpa harus dibayang-bayangi oleh kaum laki-laki. Padahal di saat yang bersamaan Islam mampu mengatasi permasalahan kemiskinan perempuan. Yaitu berupa jaminan pemenuhan kebutuhan primer yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Jaminan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan tata cara menyelesaikan permasalahan kemiskinan. 

Tata cara tersebut antara lain: 

Mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya. Sehingga ia mampu bekerja dan berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap kaum perempuan Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

Jika diantara mereka ada yang tidak mampu, maka kewajiban memberi nafkah beralih kepada kerabat dekat dan dimotivasi untuk membantu saudaranya. Karena pada faktanya tidak semua laki-laki mampu bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Sehingga tanggungan kebutuhan nafkahnya dan keluarganya dilimpahkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka. Namun, jika kerabat dekat yang diberi kewajiban untuk membantu saudaranya itu tidak mampu, maka ia tidak memiliki kewajiban memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah wajib atas orang yang mampu memberinya. 

Kriteria orang yang mampu menurut islam adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah), dan kebutuhan pelengkap (al-hajat al-kamaliyah), menurut standart masyarakat sekitarnya. 

Namun, jika seorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya sekedar cukup untuk keluarganya saja. Maka dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke Baitul Mal (kas negara) untuk memenuhi kebutuhannya. Anggarannya diambil  dari pos zakat. Akan tetapi apabila harta zakat juga tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari pos yang lain, dari Baitul Mal. Terakhir jikalau baitul mal pun kosong, tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum  muslim secara kolektif. Baik secara individu membantu orang-orang yang miskin, ataupun negara mewajibkan dharibah (pajak) kepada orang-orang kaya, hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. 

Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan. Demikianlah cara islam mengatasi masalah kemiskinan dan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, sehingga tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mencari nafkah.

Wallahu a'lam bish-shawab



YOUR REACTION?

Facebook Conversations