Sejatinya dengan program kampung tangguh, pemerintah sedang memindahkan fungsi Ra' in yang seharusnya di pundaknya kepada rakyat. Pengabaian ini jelas akan mendatangkan lebih banyak kemudharatan.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban


PT Pertamina Lubricants, melalui salah satu pabrik pelumasnya Production Unit Gresik (PUG) turut berkontribusi dalam pembentukan Kampung Tangguh Kelurahan Sidokumpul Gresik, yang hari ini diresmikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Dr. Mohammad Qosim, Waka Polres Gresik, Kompol Dhyno, Perwakilan Dandim 0817 Gresik, Lettu (Inf) Toyib.


Kampung Tangguh Kelurahan Sidokumpul merupakan kampung tanggap Covid-19 yang mandiri dan menyediakan Pusat Komando sebagai pusat informasi dan sistem pangamanan kampung yang efektif dan sarfas pendukung yang mencukupi dan memadai. 

 

Kampung Tanggung ini dijalankan oleh Sumber Daya Tenaga Tim Relawan Khusus (TRK) dan di dukung oleh berbagai pihak seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19 antara lain penanganan dan evakuasi pasien, pemulangan dan pemakaman jenazah sesuai dengan protokol Covid-19, serta menyediakan layanan konseling psikologi untuk pasian PDP, ODP dan OTG. Tidak hanya itu, Kampung Tangguh juga menyediakan lumbung pangan yang mengedepankan gotong royong untuk membantu warga yang melakukan isolasi mandiri.


Menurut Manager PUG PT Pertamina Lubricants Dody Arief Aditya,  peran PT Pertamina untuk mengoptimalkan jalannya Kampung Tangguh ini, adalah denganmenyediakan 30 tempat cuci tangan, thermogun, dan materi komunikasi untuk mengkampanyekan Covid-19 seperti informasi gejala klinis, penularan, tips pencegahan, dan sosialisasi langkah cuci tangan yang baik. Selain itu, PUG juga memberikan 48 paket sembako yang ditujukan bagi pasien dan keluarga yang melakukan karantina mandiri dan disalurkan melalui Satgas Covid-19 Kelurahan Sidokumpul seminggu sekali. Ditambah, PUG juga memberikan tanaman hidroponik serta budikdamber (budidaya ikan lele dalam ember) untuk ketahanan pangan serta memfasilitasi penggantian oli gratis untuk lebih dari 40 kendaraan TRK Satgas Covid-19 yang bertugas.


Kreatifitas pemerintah pusat dan daerah dengan mengadakan kampung tangguh patut diapresiasi, namun bukan untuk dijadikan patokan bahwa negara khususnya sudah tak lagi abai dengan urusan rakyatnya. Kita tak boleh terlena, sebab program ini adalah program kesekian dalam rangka mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya ada di pundak negara. Maka ada beberapa hal yang harus dikritisi:

Pertama, kampung tangguh ini murni memberdayakan masyarakat dan pihak ketiga( perusahaan, LSM, komunitas dan lain-lain) baik dari sisi pendanaan, teknis maupun SDM. Dimana ini seharusnya dihandle secara langsung oleh negara. Namun negara berlepas tangan dan kemudian fokus pada hal lain yang lebih mendatangkan keuntungan material. Investasi misalnya. 


Kedua, konsep gotong royong yang diterapkan dalam kampung tangguh mengingatkan kita pada sistem sosialis komunis, dimana peran negara diminimalisir. Rakyat didorong untuk membiayai diri sendiri dengan mengatas namakan tolong menolong atau gotong royong. Jelas secara syukur atau perasaan masyarakat akan tergerak sebab itu sudah menjadi watak dan karakter masyarakat Indonesia. Dampak positifnya memang ekonomi  kita tak terlalu ambruk seperti Amerika yang menganut individualisme. 


Namun tetap saja, ini tidak pada tempatnya, sebab tidak setiap wilayah kampung atau desa agniya atau terkatagori mampu. Banyak wilayah lain di Indonesia yang dari sisi topografi, demograsi dan geografis tidak mungkin rakyatnya menerapkan konsep gotong royong. Sedangkan untuk dirinya sendiri saja kurang bagaimana membiayai yang lain? Selain itu, padahal jika negara turun tangan secara optimal, maka bukan hanya kebutuhan makan yang bisa terpenuhi. Sebab tentunya dana negara lebih banyak. Dan sarana prasarana untuk mewujudkan kestabilan pangan di masa pandemi sangat-sangat dimungkinkan negaralah yang memenuhi. 


Ketiga, ini adalah solusi tanggung pemerintah. Bahkan boleh dikata ini adalah kebijakan batil, menyalahi apa yang seharusnya ditetapkan hukum syariat bahwa fungsi negara adalah Ra'in sebagaimana hadis Rasulullah berikut :

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)


Keempat, kita kaum Muslimin akan sangat berdosa jika kita tak pernah mengusahakan adanya perubahan. Sebab, Allah menghendaki kita masuk Islam secara Kaffah, agar kita beroleh berkah, hilang segala derita dan mudah beribadah. Lantas jika masih Ridha dengan kebijakan salah ini, sanggupkah kita kelak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT? Wallahu a' lam bish showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations