Pemerintah tidak berpihak kepada keselamatan rakyat tetapi lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami krisis dan ingin menyelamatkannya dari resesi ekonomi.

Oleh: Nuril Laelatul H.S (Mahasiswa Jember)

Pemerintah berencana terapkan Tatanan Kehidupan Baru (New Normal Life) atau kebijakan hidup berdampingan dengan virus. Wacana tersebut disampaikan oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020. Pemberlakuan new normal akan dimulai bulan Juni 2020 untuk mencoba hidup berdampingan dengan Covid-19. Program yang disiapkan adalah pemerintah menerbitkan protokol baru dalam lingkungan pekerjaan ketika sudah masuk bekerja. Perusahaan diminta mengatur jarak antarpekerja minimal 1 meter. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Wacana new normal life seperti kabar baik yang muncul seolah kasus Covid-19 telah berkurang, namun sampai tulisan ini dibuat faktanya masih ditemukan pertambahan kasus dari hari ke hari. Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ada penambahan kasus positif pada 29 Mei 2020 sebanyak 678 kasus, sehingga total kasus positif di Indonesia menjadi 25.216 kasus. Lantas, apakah New Normal Life menjadi pilihan tepat di tengah kondisi yang abnormal ini?

Kebijakan ini tentu sangat tidak tepat dilakukan. Dikutip dari suara.com, Penerapan new normal yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia dianggap sebagai putusan yang berbahaya karena bisa menimbulkan banyak korban yang semakin berjatuhan akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Ridwan Amiruddun, S. KM., PhD, Pakar Epidemiologi FKM UNHAS dalam diskusi publik online, Kamis (28/5/2020). Menurutnya, new normal ini terjadi karena situasi kasus Covid-19 di Indonesia yang belum terkendali, mengingat kurva pergerakan temuan kasus yang masih menanjak dan mendekati puncak kasus dan bahkan belum melandai. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengecam keras negara-negara yang melakukan pelonggaran PSBB ketika kasus Covid-19 masih belum terkontrol dan cenderung meningkat, karena hal ini berisiko menimbulkan kenaikan kasus yang luar biasa. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Aman Bhakti Pulungan, SpA(K) juga menghimbau pemerintah tak membuka sekolah pada Juli mendatang. Menurutnya, pemerintah selama ini tidak melibatkan dan bertanya pada dokter anak dan ahli epidemiologi untuk menentukan kapan sekolah dibuka tapi malah mendengarkan ahli ekonomi. Terlihat memang, jika selama ini pemerintah tidak berpihak kepada keselamatan rakyat tetapi lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami krisis dan ingin menyelamatkannya dari resesi ekonomi.

Pemerintah berupaya menormalkan kondisi ekonomi akan tetapi upaya ini tidak diiringi dengan peningkatan penanganan wabah yang serius. Bagaimana tidak? Dikutip dari merdeka.com, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia banyak pra syaratnya untuk menghadapi New Normal tersebut. Pertama, harus sudah terjadi perlambatan kasus. Kedua, PSBB dilakukan secara optimal, Ketiga, masyarakatnya sudah lebih berhati-hati diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah benar-benar memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. Sayangnya ke empat pra syarat tersebut RI belum memenuhi syarat namun pemerintah tetap akan memberlakukan new normal. Inilah bukti bahwa pemerintah tak serius menangan wabah. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations