Oleh: Naraini Khoirina,S. Pd., Aktivis dan Praktisi Pendidikan
Natuna diklaim Cina. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan “RI suka atau tidak, kami berdaulat”.
Foto: Kompas.com

Usai Vietnam curi ikan di Natuna, kini giliran Cina klaim laut Natuna. Baru-baru ini pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dilakukan kapal Cina di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Puluhan kapal penangkap ikan Cina yang dikawal kapal penjaga pantai dan kapal perang Cina masih bebas berlayar di landas kontinen Indonesia di sekitar perairan Natuna. 

Pesona Natuna memang teramat menarik hingga diperebutkan oleh berbagai negara. Bagaimana tidak, selain posisinya yang sangat strategis dalam peta dunia, Natuna juga menyimpan kekayaan laut yang nampaknya tak akan habis tujuh turunan. 

Secara geografis, posisi Laut Natuna berada di jalur pelayaran internasional, yakni antara Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Setiap hari Natuna dilewati sekitar 1.000 kapal asing. Dari sisi kandungan kekayaan, Natuna menyimpan beragam potensi hasil laut, ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun, lobster 1.421 ton, kepiting 2.318 ton, rajungan 9.711 ton. Begitu juga dengan potensi ikannya yang sangat besar. (detikcom, 5/1/2020).

Cina mengklaim perairan Natuna masuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line/NDL). NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meski Cina juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut Cina Selatan. Sikap ini menunjukkan arogansi Cina terhadap kedaulatan Indonesia. Sungguh ini adalah bukti ketamakan kapitalisme Cina. 

Sikap tegas TNI yang menerjunkan pasukan mendapat dukungan rakyat. Namun beribu sayang, para pejabat terkait justru bersikap lemah. Ungkapan “Pemilik rumah tidak akan berunding dengan penjarah rumahnya” agaknya tidak diadopsi oleh para pejabat pengurus negeri ini. Misalnya, pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo, “Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat.” (CNBC Indonesia, 3/1/2020). 

Bahkan Menhan juga mngatakan bahwa sesuai prinsip diplomasi “Seribu lawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”, menunjukkan bahwa Indonesia tak berdaya dihadapan Cina dan memilih damai. Ungkapan yang sangat disayangkan. Menhan lebih memilih langkah damai melalui diplomasi untuk kasus yang mengangkangi kedaulatan bangsa ini. Sampai kapan bangsa ini tak berdaulat dan tunduk pada prinsip-prinsip internasional? 

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan masalah Natuna Utara ini tidak dapat diselesaikan di meja perundingan mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Menurut Hikmahanto, seharusnya Indonesia mengambil langkah nyata. Pernyataan senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, “Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah....” (Tempo.co,5/1/2020). 

Padahal ini jelas masalah besar karena menyangkut harga diri bangsa. Terlebih, Cina sendiri malah nampak begitu arogan. Melalui juru bicara Menteri Luar Negerinya, Geng Shuang, pihak Cina secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina (02/01/2020). 

Jadilah Natuna tak berharga mati. Kemana slogan NKRI Harga Mati yang sering didengungkan para penguasa negeri? Apakah slogan NKRI Harga Mati tak berlaku lagi dihadapan gertakan Cina? Nampaknya Macan Asia benar-benar ompong dihadapan Cina. Mengapa untuk kasus besar penjarahan seperti ini memilih jalan damai dan bersikap ‘santuy’. 

Bandingkan dengan sikap negara  dalam menyikapi rakyat yang beberapa lalu memadati ibu kota demi menyampaikan aspirasinya. Negara bersgera menerjunkan pasukan bersenjata. Seolah tanpa ampun dan tidak ada kata damai bagi rakyatnya. Slogan NKRI Harga Mati tampaknya hanya berlaku bagi yang dianggap mengancap kekuasaan. 

Jika kita telisik, lembeknya sikap Indonesia terhadap Cina juga dipengarungi adanya hubungan mesra antar dua negara ini. Cina menduduki Negara pemberi investasi terbesar ke-3 dengan nilai investasi sebesar 2,3 miliar dollar AS. Belum lagi, Indonesia memiliki ketergantungan hutang pada negeri tirai bambu tersebut. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations