Wajar, ketika orang tua dan guru begitu khawatir jika kebijakan ini diterapkan. Bahkan ada yang membuat petisi menolak pembukaan sekolah di daerahnya, dikarenakan anak rentan tertular Covid-19 ini.

Oleh: Tia Damayanti, M.Pd., Praktisi Pendidikan

Masa depan bangsa sangatlah ditentukan oleh generasi muda. Mereka memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan. Termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab mereka  merupakan aktor dalam pembangunan kelak.

Karenanya generasi muda semestinya memiliki karakter kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Mereka harus mampu berfungsi sebagai agent of change, moral force dan social control sehingga bermanfaat untuk masyarakat. 

Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, generasi muda juga menjadi suatu tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa di era Revolusi Industri 4.0. Dan dalam beberapa peristiwa sejarah yang penting untuk dikenang, peran generasi muda dalam mencapai kemerdekaan Indonesia menjadi suatu titik awal dari peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Namun, Tonggak tersebut mendadak goyah. Diterjang wabah Covid 19 yang menghempas semua generasi, tak tebang pilih dan tanpa ampun. Semua terhenyak, bahkan banyak yang akhirnya tergagap. Tak terkecuali pemerintah negeri ini. 

Munculnya kasus pertama Covid 19 di tanah air terlacak pada 2 Maret 2020 membuat kebijakan pemerintah menjadi tak terarah, yang ditunjukkan dengan aneka kebijakan yang sungguh membingungkan. Baik narasi, diksi maupun penerapannya. PSBB yang merupakan “bentuk lain” dari karantina wilayah, baru dilaksanakan pada 30 Maret 2020 (Keterangan Mardani Ali Sera, Fraksi PKS DPR RI di ILC Mei 2020)

Saat pendemi inilah, tantangan bagi pemerintah  (baca: negara) untuk menyelamatkan generasi dari kepunahan. Terutama menyiapkan sistem pendidikan terbaik untuk generasi. Karena pendidikan merupakan modal utama generasi untuk meraih cita-cita serta menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, meskipun di tengah pandemi.

Kini, momen ajaran baru sudah di depan mata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyatakan, tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dilaksanakan pada 13 Juli 2020. Dimulainya tahun ajaran baru ini berbeda dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka. Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar ditempuh melalui tatap muka. 

Kebijakan ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan dan dinilai akan dimaknai berbeda-beda di tiap daerah. Sebab, ada ungkapan "metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing". Padahal seharusnya pemerintah pusat membuat kebijakan yang sentralistik, mencakup semua daerah, tidak dibeda-bedakan. Jika seperti ini dikhawatirkan tiap daerah beda kebijakan dan terjadi kebingungan. 

Jadi wajar, ketika orang tua dan guru begitu khawatir jika kebijakan ini diterapkan. Bahkan ada yang membuat petisi menolak pembukaan sekolah di daerahnya, dikarenakan anak rentan tertular Covid-19 ini. Orang tua dan guru tentu tidak bisa menjamin anaknya selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Padahal ini bentuk upaya mencegah penularan virus.

Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), hingga tanggal 18 Mei 2020 jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) anak sebanyak 3.324 kasus. Sedangkan jumlah anak berstatus PDP yang meninggal sebanyak 129 orang, 584 anak terkonfirmasi positif COVID-19, dan 14 anak dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Dari temuan ini menunjukkan, tidak benar kalau kelompok usia anak tidak rentan terhadap Covid-19. Usia anak juga rentan terhadap Covid-19 ini. (kumparan.com, 01/06/2020).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti pun turun tangan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) terus mengkaji langkah pembukaan sekolah pada 13 Juli 2020.

Langkah pembukaan sekolah dikhawatir mengancam kesehatan anak, karena penyebaran virus corona (Covid-19) belum menurun. Bahkan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan negara lain. 

Retno mengungkapkan, dari data Kementerian Kesehatan terdapat sekira 831 anak yang terinfeksi Covid-19 (data 23 Mei 2020). Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun. (nasional.okezone.com,27/05/2020)

Sebenarnya wacana pembukaan sekolah ini muncul seiring dengan wacana New Normal yang begitu gencar diopinikan pemerintah. Data penyebaran masih tinggi tapi tak mengubah niatan pemerintah untuk mengurungkan wacana new normal tersebut. Padahal efek yang ditimbulkan sudah bisa diprediksi, yaitu makin meningkatkan penyebaran virus. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations