Oleh: Kunthi Mandasari
Pegiat Literasi

Pada tanggal 7 Desember 2020 lalu presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

PP yang tertuang dalam Nomor 70 Tahun 2020 berisi tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun tujuannya adalah untuk menekan dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, juga sebagai efek jera terhadap predator seksual anak. Mengingat jumlah kekerasan seksual terhadap anak kian memprihatinkan. Hukum kebiri dianggap mampu menyelesaikan kekerasan seksual anak.

Sepanjang tahun 2020 ada lebih dari empat ribu kasus kekerasan terhadap anak. Secara detail, 4.116 kasus yang diterima Simfoni PPA itu terdiri dari 68 korban eksploitasi, 73 korban TPPO, 346 korban penelantaran, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik dan 2.556 korban kekerasan seksual. (suara.com, 24/08/2020)

Jumlah tersebut mengindikasikan adanya darurat kekerasan seksual anak yang perlu mendapatkan perhatian serius. Langkah pengesahan PP kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak mendapatkan apresiasi dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut Retno Listyarti, PP tersebut akan memberi kepastian hukum terkait implementasi teknis kebiri kimia yang dimandatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Di Asia, Korea Selatan menjadi negara pertama yang menerapkan hukum kebiri kimiawi. Tepatnya pada tahun 2011. Sayangnya hingga kini jumlah kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Bahkan ada pola peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kejahatan seksual terhadap anak-anakusia di bawah 13 tahun, meningkat dari 1083 kasus pada 2016 menjadi 1374 pada 2019. (bbc.com, 05/01/2021)

Pemberatan sanksi yang dianggap efektif untuk hentikan predator seksual. Kenyataannya tidak mampu menghentikan laju kekerasan seksual anak. Karena hal itu hanya bagian dari masalah utamanya. Padahal ada faktor lain yang menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya adalah rendahnya iman,gaya hidup sekuler, pemikiran liberal, ekonomi kapitalis, fasilitas kelayakan tempat tinggal, dan sanksi ringan (hukum yang masih bisa ditawar).

Sedangkan semua faktor tersebut bermuara pada sistem yang saat ini sedang diterapkan. Sistem kapitalisme dan turunannya inilah yang menjadi biang permasalah. Gaya hidup sekuler yang diterapkan dalam segala negara menghasilkan aturan yang bernuansa suka-suka pembuat hukum. Alhasil hukum masih bisa ditawar-tawar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Pemikiran bebas pun diberi ruang untuk berkembang. Karena ekonomi kapitalis hanya memandang untung bukan halal haram. Dalam pendistribusiannya pun hanya akan dikuasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Alhasil timbullah jenjang sosial yang semakin tampak nyata. Mereka yang kayakian kaya raya dan bisa hidup berfoya-foya. Sehingga bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Sedangkan yang miskin kian bertambah miskin dan hidup dalam keprihatinan.

Sederet permasalahan ini juga harus mendapatkan perhatian untuk diselesaikan. Dengan cara mencabut akar permasalahannya. Karena saat permasalahan utama bisa diselesaikan maka permasalahan cabang juga akan teruraikan. Permasalahan ini akan selesai apabila sistem kapitalisme yang sedang diterapkan diganti dengan sistem yang ramah terhadap lingkungan.

Sistem tersebut hanya ada dalam Islam. Karena Islam memiliki aturan yang komplit dan terbukti memberi rahmat bagi semesta alam. Mulai dari akidah hingga uqubat dan muamalah ada di dalamnya. Dalam prakteknya lebih dari tiga belas abad lamanya memberikan kemaslahatan.

Hukum yang diterapkan pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena terbukti mampu membuat jera. Apalagi ditunjang dengan pemimpin yang bertakwa yang tidak akan pandang bulu dalam menegakkannya. Semua permasalahan dikembalikan lagi kepada syariat Islam.

Adapun hukum kebiri dalam Islam ialah haram. Tidak ada perbedaan pendapat dari para fuqoha. Salah satu dalil yang melandasinya, dari Ibnu Mas’ud RA, dia berkata: 

”Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh’un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.” (HR.Bukhari No. 5073; Muslim No. 3390)

Syariat Islam telah menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofil) sesuai dengan rincian fakta. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sbb; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (hadaz zina), yaitu dirajam jika sudah muhshan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhshan; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homo seksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homo seksual, hukumannya ta’zir. (Abdurrahman AlMaliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 93).

Meskipun dalam hukuman ta’zir dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman ta’zir itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik Al-Qur’an maupun As Sunnah. Adapun terkait kebiri telah jelas keharamannya dengan adanya landasan dalil yang mengharamkannya. Maka tidak dibenarkan (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan dari Syariah Islam. Allah Swt. Berfirman:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

Wallahu’alam bishshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations