Oleh: Vikhabie Yolanda Muslim
Wabah yang disebabkan oleh makhluk mikroskopis bernama Covid-19 kini semakin menghantui dan membuat rakyat di seantero dunia bertambah was-was, tak terkecuali Indonesia.
Freepik.com

Sejak diumumkannya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu yang berasal dari Depok, hingga ditetapkannya status siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam sejak 15 Maret lalu, kini tercatat total 790 kasus di negeri kita. Presiden lalu meminta kepala daerah untuk dapat menentukan status wilayahnya masing-masing terkait pandemi ini. Hal itu disampaikan Presiden di Istana Merdeka pada Ahad, 15/3/2020. Jokowi meminta gubernur, bupati hingga wali kota dapat memonitor daerahnya sendiri terkait dengan penyebaran corona. Dia juga meminta seluruh kepala daerah berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penetapan status wilayahnya (CNNindonesia.com).

Melihat situasi yang terjadi hingga instruksi yang dikeluarkan oleh presiden untuk kepala daerah, tentu menimbulkan pro dan juga kontra di benak publik. Apakah hal ini sudah tepat ditengah kondisi kepanikan rakyat yang menanti kejelasan langkah nyata sang pemimpin negeri? Dan jika kita menelisik instruksi serta pengambilan kebijakan yang telah dilakukan, maka akan nampak beberapa ketimpangan dan tidak sinkronnya keputusan menyerahkan pada masing-masing kepala daerah untuk menentukan status daerahnya sendiri.

Dalam situasi ini, hal pertama yang dapat diindera oleh rakyat ialah lamban dan gagapnya pemerintah pusat dalam menentukan status wabah covid-19 sebagai bencana  nasional, sehingga potensi penyebaran virus ini kian hari semakin berlipat ganda/eksponensial. Pemerintah pusat terkesan lelet dan jalan ditempat dalam bergerak untuk mengedukasi rakyat agar bersiap ataupun waspada jika virus ini menginfeksi negeri. Di saat negeri lain tengah sibuk membendung penularan karena tingginya angka kematian akibat covid-19, pemerintah pun bahkan terlihat meremehkan dan lebih peduli untuk menggenjot naiknya perekonomian melalui pariwisata.

Kemudian yang kedua, yakni dampak dilemparkannya kewenangan pada pemerintah daerah dalam menetapkan langkah, justru membuat pemerintah pusat terkesan seperti cuci tangan. Pemerintah daerah pun kebingungan karena tidak ada tanggung jawab penuh dari pusat. Padahal penanganan wabah ini tentu tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kerja sama semua pihak di bawah satu komando kepemimpinan agar tidak terjadi kesimpang siuran. Belum lagi berbagai kendala yang ada di masing-masing daerah semakin menambah berat beban yang telah ada. Mulai dari sarana dan fasilitas rumah sakit yang tidak siap, minimnya tenaga medis termasuk dokter spesialis, kurang tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bahkan jas hujan pun disulap menjadi hazmat yang tidak terstandar, minimnya alat tes hingga terbatasnya obat-obatan. Maka dalam hal ini, implementasi desentralisasi sungguh belum optimal dalam mewujudkan pemerataan, terlebih akses di bidang kesehatan dalam menghadapi serangan covid-19 yang telah menginfeksi ribuan korban jiwa.

Maka semua ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena abainya pemimpin negeri. Sebelumnya, pemerintah terkesan mengabaikan wabah ini seakan covid-19 tidak akan mampu masuk ke Indonesia. Masuknya virus ini sebenarnya dapat dicegah jika penguasa negeri segera menutup akses keluar masuk saat baru munculnya wabah ini serta tidak menjalin hubungan mesra dengan para asing dan aseng. Namun yang terjadi ialah sebaliknya. Akses keluar masuk negeri tetap dibuka serta bebasnya para WNA dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berlalu lalang. Pemeriksaan nampak kendor hanya dengan pemeriksaan suhu tubuh seadanya dan sebatas pengisian formulir. Lantas saat ini ibarat musuh yang telah masuk menembus tembok pertahanan, virus pun telah menginfeksi anak negeri. Meskipun akses jalur udara, darat, dan laut saat ini diperketat, langkah ini bisa dikatakan sudah terlambat karena musuh pun sudah berpesta pora dan mengganas. Hal ini menunjukkan bahwa negeri kita masih kesulitan dan tidak mampu mencegahnya karena negeri ini terlanjur memiliki hubungan mobilitas yang tinggi terhadap pihak asing serta tidak memiliki langkah yang tegas.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations