Oleh: Anggun Permatasari
Tiap ganti menteri, ganti pula kebijakan. Ini seringkali terjadi, termasuk di kemdikbud yang baru-baru ini hangat diperbincangkan soal rencana penghapusan Ujian Nasional.
Ilustrasi: Radio Idola Semarang

Dikutip dari laman Tempo.co, Mendikbud Nadiem telah meluncurkan empat pokok kebijakan pendidikan dalam Program "Merdeka Belajar" meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Ujian Nasional (UN) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Hal itu disampaikan Nadiem saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Di antara paparannya, yang paling menjadi buah bibir adalah peniadaan Ujian Nasional (UN). Dan yang menarik dari penjelasan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar" di hadapan anggota Komisi X DPR adalah Nadiem menilai bahwa saat ini dunia tidak butuh siswa yang hanya jago menghafal.

Berbagai reaksi muncul menyusul pernyataan beliau tersebut. Banyak orang tua menyambut baik program beliau karena menurut mereka siswa sangat terbebani dengan sederet materi pelajaran yang harus dihafal dan ketika musim ujian tiba mereka harus belajar lebih keras agar mendapat nilai memuaskan.

Dan sampai saat ini, Ujian Nasional masih menjadi momok bagi siswa dan orang tua. Pasalnya, waktu dan proses belajar yang dilalui sedemikian panjang hanya ditentukan oleh moment UN.

Sejatinya, memang dunia pendidikan jangan hanya menghasilkan sumber daya manusia yang hanya pandai menghafal tanpa memahami makna dan menginternalisasi pemahamannya. 

Namun, ini tidak bisa disamaratakan pada semua materi pembelajaran. Karena faktanya, dunia membutuhkan para penghafal Quran yang dengan hafal dan mengerti isinya, tentunya akan membantu manusia tetap istiqomah di Jalan Allah swt dan syariatNya. 

Ada banyak problem di dunia pendidikan baik secara sistem, kurikulum, tata kelola maupun kualitas output pendidikan yang memang menjadi masalah saat ini dan dikemudian hari.

Seperti yang kita ketahui bersama, secara teknis sistem kurikulum dan pelaksanaan teknis Ujian Nasional setiap tahunnya berubah-ubah. Terhitung sudah 11 kali Indonesia berganti kurikulum. Ini menunjukkan cara pandang dan berpikir yang tidak matang dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Apabila kita melihat lebih jeli, euforia rencana penghapusan UN yang bukan merupakan solusi praktis dan terkesan seperti pengalihan kenyataan bobroknya sistem pendidikan saat ini. Jelas ini merupakan sebuah bentuk kelalaian, keengganan dan lepas tangan negara sebagai penanggungjawab terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.

Dalam pertemuan dengan komisi X DPR tersebut Menteri Nadiem juga mengatakan bahwa Arah kebijakannya juga mengacu pada praktik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

PISA (Program for International Students Assessments)  dan TIMSS (The Trends of Internasional Mathematics and Science Study) yang tidak lain adalah produk dari program organisasi OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) merupakan rujukan internasional bagi kualitas pendidikan suatu negara.

Berdasarkan hasil survey yang released pada 3 Desember lalu, Indonesia berada di peringkat 6 terbawah (untuk kemampuan membaca) dari jumlah total 79 peserta. Saat ini peringkat teratas diduduki Cina (Merdeka).

Namun, sejalan dengan PISA yang sesungguhnya telah mewarnai kurikulum 2013. Kebijakan baru Menteri Nadiem untuk memperbaiki kualitas output pendidikan terkesan lebih berorientasi menyiapkan generasi kerja sesuai arus globalisasi. Karena, faktanya PISA merupakan produk neoliberalisme yang mengarahkan pendidikan sesuai selera para kapitalis. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations