Oleh: Nunik Krisnawati
(Aktivis Dakwah Musi Banyuasin)

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 dengan posisi 407,5 miliyar dolar AS. Dengan begitu utang RI tembus Rp 6.376 triliun (kurs Rp 15.000). Utang sebesar Rp 6.376 triliun itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203,3 miliyar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 204,2 miliyar dolar AS. Utang Luar Negeri tumbuh sebesar 5,4% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% (Kompas.com 15/3/2020).

Sri Mulyani Indarwati (Menteri Keuangan) menjelaskan total pembiayaan utang netto pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp 360,7 triliun. Jumlah yang ini meningkat 35,8% dibandingkan periode yang sama. Kenaikan realisasi pembiayaan hingga Mei 2020 antara lain disebabkan anggaran meningkat pada periode yang sama, defisit APBN membengkak 42,8% menjadi Rp 176,9 triliun atau 1,1% terhadap PDB (Katadata.com 16/6/2020).

Lebih lanjut, Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko membenarkan ULN memang naik. Hal tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), dan Penerbitan Global Bonds. Pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penangan wabah Covid-19 (Asiatoday.id  15/6/2020).

Bukan rahasia lagi, ketika menghadapi pandemi covid-19, solusi yang diambil oleh negeri ini dalam hal pengadaan anggaran adalah penambahan utang baru. Padahal utang baru dipandang musibah untuk negeri Indonesia. Tapi mengapa negeri ini tidak punya pilihan lain kecuali menambah utang lagi?

Dengan posisi utang negara yang semakin tinggi, pemerintah selalu mengatakan "utang negara ini masih aman", dan rakyat tidak perlu khawatir dengan situasi saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan besaran utang pemerintah tidak perlu lagi dikhawatirkan dan ditakutkan. Posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 5.172,48 triliun per April 2020. Angka itu naik Rp 201 triliun dibandingkn posisi Desember. Dia juga mengatakan akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati- hati, dan transparan (katadata.com  16/6/2020).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan, Bank Dunia justru mengapresiasi cara pemerintah Indonesia mengelola utang negara ditengah pandemi covid-19. Dikarenakan Utang Indonesia dalam posisi aman dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar diatas 30 persen, yakni 36,5%. Padahal kondisi saat ini ekonomi sangat terpuruk akibat pandemi (vivanews.com 19/6/2020).

Dalam cuitan di twitter Rizal Ramli mengatakan "Prestasi yang tidak perlu dibanggakan akibat management utang ugal-ugalan dan mengelolaan ekonomi yang tidak prudent. Utang Luar Negeri Era Jokowi tertinggi dan paling tidak produktif sepanjang sejarah" (@RamliRizal 2/7/2020).

Posisi Utang Luar Negeri pemerintah Jokowi adalah tertinggi sepanjang sejarah. Dalam kurun waktu 5,5 tahun ULN pemerintah Jokowi sudah bisa mengalahkan 10 tahun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam hal ini dilihat dari kenaikan posisi utang pemerintah. Laju posisi ULN di era Jokowi naik sebesar 14,62 milliar dollar AS pertahun, tapi hanya menghasikan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5% selama 5 tahun pemerintahannya (katadata.id  30/6/2020).

Dengan kebiasaan gemar berutang, pemerintah sering dikritik. Sebab, pada kenyataannya tidak semua utang digunakan untuk kepentingan yang produktif. Selama ini sebagian utang digunakan untuk menutupi utang sebelumnya. Tak heran bila ada kritikan pemerintah berutang untuk "gali lubang tutup lubang ".

Kebijakan menambah utang menjadi pilihan yang di anggap "aman" untuk permasalahan ekonomi Indonesia. Padahal ada ancaman yang siap menghilangkan kedaulatan negara, baik kedaulatan ekonomi ataupun kedaulatan politik. Utang yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik negara- negara kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat  atau Cina terhadap negeri- negeri Muslim. Dengan memberikan utang, mereka akan leluasa menggunakan posisinya untuk menekan negara yang berutang, hingga membuat ketidakmandirian secara politik dan ekonomi. Melalui utang yang diberikan mereka menghisap kekayaan negeri pengutang tanpa ampun. Kebijakan utang berpotensi semakin menjauhkan negara dari pemenuhan kemaslahatan, karena dikendalikan oleh kepentingan asing.


Salah Kelola Negara

Pengelolaan negara yang berdasarkan pada sistem kapitalis, yang dihitung berdasarkan asas manfaat tak akan membebaskan negeri ini dari jeratan utang. Dimana negeri ini lebih mengutamakan investor sebagai pemberi utang dari pada nasib rakyat.  Ketika utang luar negeri semakin besar maka akumulasi utang Indonesia juga semakin besar. Selama negeri ini masih setia dengan sistem kapitalisnya, tak ayal negeri ini akan semakin terpuruk dalam kemunduran ekonomi, jeratan utang, dan hancurnya kedaulatan negara karena dominasi asing di negeri ini.

Sebelum pandemi Covid-19, keadaan ekonomi Indonesia dalam kondisi lesu, ditambah pandemi saat ini membuat defisit makin besar, karena penerimaan negara anjlok, sementara kebutuhan anggaran melonjak.

Allah SWT berfiman: "......menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda: "Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Lalu Bagaimana Islam menangani Defisit Negara?

Sistem ekonomi Islam tidak akan mengalami jalan buntu seperti saat ini. Jika mengalami defisit anggaran, khilafah akan menyelesaikannya dengan 3 (tiga) strategi yakni:

Pertama, meningkatkan pendapatan. Ada 4 (empat) cara yang dapat ditempuh:

(1) Mengelola harta milik negara. Misalnya saja menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Tanah Khaibar, Fadak, dan Wadil Qura. Khalifah boleh juga mengelola tanah pertanian milik negara, dengan membayar buruh tani yang akan mengelola tanah pertanian tersebut. Semua dana yang yang diperoleh dari pengelolaan harta milik negara di atas akan dapat menambah pendapatan negara. Namun harus diingat, ketika negara berbisnis harus tetap menonjolkan misi utamanya melaksanakan kewajiban ri’ayatus-syu’un.

(2) Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Yang dimaksud hima adalah pengkhususan oleh Khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan saja Khalifah melakukan hima pada tambang emas di Papua untuk keperluan khusus, misalnya pembiayaan pandemi Covid-19. Rasulullah SAW pernah menghima satu padang gembalaan di Madinah yang dinamakan An-Naqi’, khusus untuk menggembalakan kuda kaum Muslim.

(3) Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat.

(4) Mengoptimalkan pemungutan pendapatan.

Kedua, menghemat pengeluaran. Cara kedua untuk mengatasi defisit anggaran adalah dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak. Misal pemindahan Ibukota Negara yang tidak perlu dilaksanakan.

Ketiga, berutang (istiqradh). Khalifah secara syar’i boleh berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah. Haram hukumnya Khalifah mengambil utang luar negeri baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat dan Cina, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada 2 (dua): utang tersebut pasti mengandung riba dan pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang.

Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di baitulmal tidak segera tersedia. Kondisi ini terbatas untuk 3 (tiga) pengeluaran saja, yaitu: (1) untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil, dan jihad fi sabilillah; (2) untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dll; (3) untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll.

Pada tiga macam pengeluaran ini, jika dana tidak cukup di baitulmal, pada awalnya Khalifah boleh memungut pajak. Jika kondisi memburuk dan dikhawatirkan dapat muncul bahaya (dharar), khalifah boleh berutang. Dalam sistem kapitalisme hutang merupakan solusi yang justru menambah masalah, sedangkan Islam memberi solusi yang pasti mampu menyelesaikan masalah. Wallahu’alam bishawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations