Oleh: Siti Emiatun
Dalam beberapa hari ini terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Jakarta dan juga daerah-daerah yang lain.
Ilustrasi: Artikula.id

Mahasiswa melakukan demonstrasi di Jakarta menuntut pembatalan Undang Undang yang sedang digodok DPR diakhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019. 

Tuntutan mahasiswa diantaranya penolakan pengesahan RUU KUHP dan Undang Undang KPK. Isi dari kedua RUU ini dinilai sangat tidak adil dan menimbulkan pertentangan. Diantara isi pasal-pasal yang di tolak adalah pasal penghinaan terhadap Presiden. Pasal ini ditolak karena dianggap akan menimbulkan prilaku represif para penguasa terhadap para pengkritik kebijakan presiden. Akibatnya bisa menjadikan presiden anti kritik. UU lain yang juga mendapatkan penolakan adalah revisi Undang Undang KPK. Pasal-pasal ini dinilai tidak adil, menguntungkan para koruptor dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, terdapat berbagai pasal lain yang juga kontroversial.

Munculnya Undang Undang bermasalah ini disebabkan karena Indonesia menerapkan  sistem Demokrasi Sekuler. Di dalam demokrasi Sekuler rakyatlah (DPR yang dianggap sebagai representasi dari rakyat) yang memiliki wewenang untuk membuat Undang Undang. Sistem demokrasi sekuler menjamin empat macam kebebasan yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berprilaku, kebebasan beragama dan kebebasan kepemilikan. Jaminan kebebasan tersebut yang menjadi acuan DPR membuat Undang Undang. Undang Undang yang dibuat tidak boleh melanggar empat kebebasan tersebut. Sehingga undang-undang yang dibuat tersebut akan menimbulkan masalah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Karena undang-undang tersebut menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Inilah pangkal dari persoalan yang tak kunjung selesai.

BACA JUGA:

Seharusnya kita mendalami setiap persoalan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Sehingga setiap aturan yang dibuat tidak memunculkan persoalan yang baru. Jika kita kaji secara mendalam, pokok permasalahanya dikarenakan pembuat Undang Undang diserahkan kepada pemikiran/akal manusia yang memiliki keterbatasan. Pastinya Undang Undang yang dibuat akan disesuaikan dengan hawa nafsunya. Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi sekuler. Jadi sistem demokrasi inilah yang harusnya diganti karena inilah akar persoalannya.

Tentunya kita harus melihat alternatif sistem yang lain yang menggantikan demokrasi. 

Alternatif sistem itu adalah Islam. Aturan kehidupan yang menyeluruh (kaffah) terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Yang memberikan solusi pada  seluruh persolan kehidupan dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan lain-lain. Aturan ini berasal dari Pencipta manusia dan seluruh alam ini. Aturan dari sang Pencipta manusia tidak akan salah dan tidak akan membuat masalah. Aturan ini pasti cocok untuk semua manusia dan akan memberi maslahat pada manusia dan seluruh alam ini.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations