BPJS resmi naik lagi, bukti rezim makin tak Islami. Karena sangat terlihat sekali, dalam setiap kebijakannya, aturan yang diterapkan pemerintah kerap menzalimi rakyatnya sendiri.
bipol.co

Oleh: Siti Aisyah S.Sos., Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Depok

Sudah tak terhitung, berapa banyak rezim Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tak bijak, sering kali melukai hati rakyat. Kali ini, di tengah beban hidup yang sangat berat akibat massifnya penyebaran pandemi Covid-19, rezim akhirnya resmi menaikkan kembali iuran BPJS.  Melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran Iuran BPJS sah dinaikkan. 

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020) yakni iuran kelas 1 sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, untuk kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.  Adapun iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Kenaikan besaran iuran BPJS mulai berlaku pada 1 Juli 2020. 

BPJS resmi naik lagi, bukti rezim makin tak Islami. Karena sangat terlihat sekali, dalam setiap kebijakannya, aturan yang diterapkan pemerintah kerap menzalimi rakyatnya sendiri.

Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang khalifah, wajib menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya. Semua biaya yang diperlukan, seperti biaya kesehatan diperoleh dari milkiyah ammah (kepemilikan umum). Salah satunya dari hasil tambang mineral (seperti emas, perak dan lainnya) serta batubara yang hasilnya melimpah. 

Negara pun wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Salah satunya dengan membangun fasilitas kesehatan, gaji tenaga kesehatan dan biaya operasional kesehatan. Sehingga rakyat dapat berobat dengan gratis.

Dalam negara Islam bersistem pemerintahan khilafah, haram hukumnya milkiyah ammah dikelola swasta atau asing seperti Amerika dan Cina. Tidak ada ceritanya, rakyat menanggung biaya kesehatannya sendiri. 

Namun, di sistem pemerintahan demokrasi ini, milkiyah ammah bisa diserahkan kepada swasta/asing. Karena dalam sistem demokrasi manusialah yang membuat aturan/hukum. Sejatinya mereka akan membuat aturan sesuai dengan kepentingan mereka dan para kapitalis yang telah membiayai kampanyenya. Hukum pun biasa dibuat sesuai dengan pesanan dan dapat direvisi sesuai kehendak para pemilik modal. 

Indikasinya, pada Selasa 12 Mei 2020, DPR telah mengesahkan revisi UU Minerba yang jelas-jelas semakin membuat swasta/asing dengan leluasa merampok mineral dan batubara milik seluruh rakyat. Tak bisa dipungkiri, sejak lama pula milkiyah ammah telah dikuasai swasta/asing, sehingga negara tidak punya uang untuk mengurus rakyatnya termasuk di bidang kesehatan. Maka rakyat disuruh membiayai kesehatannya sendiri dengan cara dipaksa mengikuti BPJS Kesehatan. []

YOUR REACTION?

Facebook Conversations