Sebelum ada pandemi pun, biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia mahal. Sampai-sampai banyak yang beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja atau yang memiliki prestasi saja yang bisa mengenyam Pendidikan Tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Oleh: Arifa Al Jambary

Beberapa hari yang lalu, jagad maya diserbu dengan tagar #mendikbuddicarimahasiswa hingga terbaru tagar #nadiemmanamahasiswamerana langsung menduduki posisi teratas di daftar trending topic Twitter. Tak hanya itu, Menteri Agama pun jadi sasaran, #fachrulmanamahasiswamerana (suara.com, 03/06/2020). Ternyata gerakan ini diserukan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI). Aksi ini wajar dilakukan, mengingat hingga saat ini pemerintah tidak kunjung mengambil sikap terkait pendidikan di tengah pandemi covid19. Salah satu hal yang dituntut oleh Mahasiswa adalah biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tetap harus dibayar seperti biasanya tanpa pengurangan atau relaksasi bahkan ada beberapa Perguruan Tinggi malahan yang menaikkan biaya Kuliah.

Respon Pemerintah dan Pihak Perguruan Tinggi

Komisi X DPR RI, Syaiful Huda turut mengomentari trending tagar tersebut. “UKT merupakan model pembayaran kuliah yang berbasis penghasilan orang tua, jika banyak orang tua yang mengalami penurunan pendapatan selama wabah COVID-19, maka sudah sewajarnya ada kebijakan relaksasi besaran UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa," ujarnya. Menurut Huda, perwakilan mahasiswa sudah melayangkan surat pertemuan dengan Kemendikbud sejak 29 April lalu, namun hingga saat ini audiensi itu belum terlaksana(news.detik.com, 3/6/2020). Maka dari itu, komisi X siap memfasilitasi pertemuan antara Kemendikbud dengan perwakilan mahasiswa.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) telah menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk mengatasi masalah UKT, diantaranya menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak. Sementara seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan diatur oleh masing-masing PTN,” pungkas Nizam (monitor.co.id, 03/06/2020). Menyikapi tersebut, Universitas Negeri Semarang (UNNES), mengeluarkan kebijakan kepada mahasiswa yang terdampak pandemi dengan menyesuaikan data pokok mahasiswa dengan pembayaran UKT dengan mengangsur, penurunan kelompok UKT, serta pembebasan UKT. Sementara Universitas Jember (UNEJ) memerikan bantuan pembebasan UKT dengan beberapa spesifikasi, yaitu 1) Mahasiswa yang menempuh mata kuliah/praktikum, magang/kegiatan profesi jika belum tuntas plaksanaannya karena terdampak covid19 akan dilanjutkan pada semester antara atau semester berikutnya; 2) Mahasiswa yang semester ini hanya menempuh skripsi dan tidak menempuh matkul lain (tidak harus selesai sempro); 3) Mahasiswa yang semester ini menempuh skripsi dan matkul  harus sudah melaksanakan sempro 14 april 2020 (dikutip dari akun instagram @bemfkipunej).

Sementara sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) seperti Gubernur Sumatera Selatan memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa yang tidak mampu kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat pandemi COVID-19. Begitupula dengan Gubernur Kalimantan Tengah yang memberikan bantuan sosial fungsi pendidikan bagi mahasiswa sejak pertengahan Mei lalu yang dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan mereka ketika masuk kuliah(antaranews.com, 3/6/2020).



YOUR REACTION?

Facebook Conversations