Oleh: Syauqiyyah
Mahasiswi

Anak-anak dan remaja Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena dominasi elit politik, perusahaan, dan birokrasi di Indonesia (studyinternational.com, 2018).

Pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bukan hanya kesehatan dan ekonomi, dunia pendidikan pun sangat terpengaruh oleh pandemi. Berjalannya sektor pendidikan saat pandemi tentu bukan tanpa tantangan. Keadaan sektor pendidikan di Indonesia sebelum adanya pandemi sudah dinilai buruk oleh berbagai pihak. Ditambah dengan terjadinya pandemi, nasib pendidikan menjadi semakin suram.

Seperti berubahnya metode belajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang bagi sebagian besar pelaku pendidikan dikhawatirkan akan terjadi learning loss (kehilangan minat belajar, -red) pada siswa karena berkurangnya intensitas interaksi guru dan siswa saat proses pembelajaran (kemdikbud.go.id,2021). 

Adanya persoalan yang selalu muncul setiap pelaksanaan PPDB pun menjadi masalah yang dialami sektor pendidikan. Meski sudah menjadi masalah klasik, ternyata hingga PPDB tahun ajaran baru 2020/2021 berlangsung, sistem online dan prioritas siswa berdasarkan usia tetap menjadi masalah (indonesiana.id, 2020). Tahun-tahun sebelumnya persoalan muncul karena diknas di sejumlah daerah tidak seragam dalam menerjemahkan kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tahun ini masalah pemahaman kebijakan zonasi tak lagi berkutat di situ. Namun, muncul karena persoalan teknis. Termasuk di dalamnya persyaratan zonasi seperti batas usia (republika.id,2020).

Krisis kepala sekolah juga menjadi problem yang dihadapi sektor pendidikan akhir-akhir ini. Krisis ini terjadi pada jenjang SD dan SMP di beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Mataram. Terjadinya kekosongan ratusan kepala SD dan SMP dikarenakan peraturan saat ini belum bisa melaksanakan proses pelantikan sebelum ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, hal ini terjadi karena banyaknya kepala sekolah dan pejabat yang pensiun, meninggal dunia, dan sekolah belum memiliki bakal calon kepala sekolah. Akibatnya, sejumlah sekolah harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt) (republika.co.id,2021).

Bagian ironi lainnya adalah pemerintah kini berencana menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan atau sekolah. Rencana ini tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada draf RUU revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada rencana pemungutan PPN jasa pendidikan yang tertuang dalam Pasal 4A. Pada Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN (news.detik.com, 2021). 

Wajah pendidikan saat ini merupakan buah sistem pendidikan yang berlandaskan sistem sekularisme. Kondisi karut marut dunia pendidikan sebenarnya telah banyak terjadi sebelum pandemi Covid-19. Betapa tidak, sekularisme yang memisahkan aturan agama dari kehidupan & negara berorientasi pada materialistik-kapitalistik. Negara yang seharusnya memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh murid pada kenyataannya hanya bertugas sebagai regulator bukan sebagai penanggung jawab atas persoalan rakyatnya.

Sehingga, untuk menghilangkan sumber penyakit yang menyebabkan kegagalan pendidikan adalah dengan menerapkan sistem pendidikan yang shahih. Sistem pendidikan Islam merupakan satu-satunya sistem yang shahih dan tahan krisis serta menjadi solusi fundamental dari berbagai problem pendidikan. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan Islam bertumpu pada beberapa aspek. 

1) Akidah Islam menjadi landasan penentuan arah, tujuan, kurikulum, hingga metode menerapkan kurikulum. 

2) Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Islami dan membekali siswa dengan ilmu Islam dan pengetahuan untuk menyelesaikan problem kehidupan. Tujuan ini akan dilaksanakan pada semua kondisi termasuk dalam kondisi krisis seperti saat pandemi. 

3) Metode pembelajarannya bersifat aqliyah & talaqqiyan fikriyan, yaitu sebuah metode yang mampu membentuk penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang telah dikaji, bukan sekedar transfer ilmu. 

4) Menjadikan negara sebagai pengelola langsung sekaligus penyedia pelayanan pendidikan, bukan hanya sebagai regulator seperti pada sistem kapitalis saat ini. Dengan konsep ini, negara bertanggungjawab penuh baik dalam memberikan anggaran sesuai kebutuhan, menyediakan guru berkualitas, menyediakan sarana prasarana tanpa bergantung pada pihak swasta. Hal ini dapat terwujud karena kokohnya landasan yang dimiliki sistem pendidikan Islam. Selain itu sistem pendidikan Islam didukung oleh sistem ekonomi Islam yang dapat menopang semua kebutuhan pendidikan tanpa merugikan rakyat. Seperti inilah solusi dari Islam untuk menguraikan dan menyelesaikan berbagai masalah pendidikan jika Islam diambil sebagai cara pandang sistem kehidupan yang diterapkan secara praktis oleh negara.

Oleh karena itu, adanya berbagai masalah pada sektor pendidikan saat ini seperti problem pada pembelajaran jarak jauh (PJJ), pelaksanaan PPDB, krisis kepala sekolah, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan akan dengan mudah teratasi dan bahkan tidak akan terjadi jika menerapkan sistem pendidikan yang shahih yaitu sistem pendidikan Islam.

Wallahu a'lam bishshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations