Oleh: Siska Robiyatul Adawiyah, S.P.,
Aktivis Dakwah di Kota Depok

Undang-Undang ITE kembali menjadi pembicaraan publik, setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan wacana merevisi pada undang-undang tersebut.

Banyak kalangan yang meragukan keseriusan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU ITE. Pasalnya undang-undang ini telah begitu banyak memakan korban.

Menurut Jokowi, selama tiga tahun terakhir kasus pemidanaan menggunakan UU ITE semakin marak. Dengan menggunakan UU ini masyarakat satu sama lainbisa saling melaporkan. Namun data menunjukkan hal yang berbeda, justru kasus pemidanaan dengan UU ITE lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai jabatan dan kekuasaan.

Frasa ‘antar golongan’ inilah yang kerap dimaknai secara beragam oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aparat dan pemerintah untuk memidanakan seseorang. Langkah itu tidak salah karena sudah ada dasar hukumnya. Selama pasal-pasal karet di UU ITE tetap ada, kasus pemidanaan oleh pemerintah atau aparat akan terus terjadi.

Pada masa Presiden SBY, penerapan undang-undang ini berjalandengan biasa saja. Namun setelah pergantian presiden, mulai timbul berbagai masalah dengan penerapan undang-undang ini, seperti: Pertama, penutupan situs-situs tertentu oleh pemerintah, karena dianggap berbahaya atau menyebarkan hoaksdengan hanya berdasarkan pandangan subjektif pemerintah, walaupun akhirnya beberapa situs ini telah dibuka kembali (Eramuslim.com, FPI, hidayatullah.com dan lain-lain).

Kedua, pelaporan dan penangkapan aktivis yang berseberangan dengan pemerintah di antaranya Prita Mulyasari (kasus RS. OMNI, 2008), Ahmad Dhani (ujaran kebencian, 2018), Dandhy Dwi Laksono (Ujaran kebencian, 2019) dan Jumhur Hidayat (ujaran kebencian 2020).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Polri dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE pada 2020. Seperti yang diberitakan www.republika.co.id, Menurut Brigjen Rusdi Hartono pada diskusi daring bertajuk menyikapi perubahan Undang-Undang ITE secara virtual yang dipantau di Jakarta, Rabu (11/3), mengungkapkan pada 2018 ada laporan polisi sebanyak 4.360, kemudian pada 2019 meningkat menjadi 4.582, lalu pada 2020 naik menjadi 4.790 kasus.

Lalu bagaimana dengan pernyataan Joko Widodo tentang wacana merevisi UU ITE? Tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.Adaagenda apakah sehingga wacana ini digulirkan? Mengapa baru sekarang wacana ini dimunculkan, padahal sudah lama hal ini berlangsung dan telah banyak memakan korban? Fakta Revisi UUITE, trik pemerintah lindungi para buzzar, benarkah?

Dari fakta diatas, dapat disimpulkan terkait wacana merevisi UU ITE bisa jadi trik pemerintan untuk melindungi para buzzer yang mulai tersandung masalah hukum. Seperti kasus Abu Janda. Atau  bisa jadi lip service saja agar mendapatkan dukungan masyarakat pada 2024.

Terlepas dari semua pertanyaan tersebut, faktanya saat rapat dengan DPR RI, Pemerintah dan DPR, resmi tidak memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (9/3/2021). Satu-satunya partai politik yang mendukung RUU ITE masuk dalam prolegnas prioritas 2021 ialah Partai Demokrat (https://tirto.id/gaZE). Fakta terbaru ini, membuat publik semakin ragu dengan keseriusan pemerintah untuk merevisi undang-undang ITE.

Pandangan Islam

Dalam Islam mengkritik penguasa adalah bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT Qur’an Surah ali-Imran ayat 104 yang artinya, “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik jihad adalah kalimat keadilan (mengungkapkan kebenaran) di sisi (di hadapan) penguasa yang dzalim.” (HR. Ibnu Majah no. 4011).

Jadi sangatlah jelas aktivitas amar makruf nahi munkar adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak boleh dilarang, bahkan seharusnya diberikan kesempatan yang luas agar penguasa bisa introspeksi dan memperbaiki kesalahannya.

Terkait pembahasan undang-undang ITE saat ini, paling tidak ada dua aspekyang menjadi pembahasan utama, yaitu: Pertama, Aspek Undang-Undang ITE. UU ITE adalah produk hukum yang dilahirkan dari buah pemikiran manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, produk hukum yang dihasilkan pun bersifat terbatas, jauh dari kata sempurna. Sehingga dikemudian hari akan menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi manusia.

Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surah al-Maidah ayat 50 yang artinya, ”Apakah hukum Jahiliyah yangmereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Sudah sepantasnya jika orang-orang yang beriman kepada Allah, akan menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan kehidupan, tidak menggantinya dengan yang lain, apalagi memerangi dan memusuhinya.

Kedua, aspek pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah penguasa yang diamanahi oleh undang-undang sebagai pelaksana undang-undang dan termasuk di dalamnya adalah polisi sebagai pelaksana hukum di lapangan.

Banyak kalangan yang menilai bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam penerapan undang-undang ini. Sehingga penerapan hukum dianggap seperti mata pisau yaitu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hal ini tampak dari banyaknya jumlah terlapor yang diproses dan divonis pengadilan, terkait pelanggaran UU ITE adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara jika yang menjadi terlapor adalah pendukung atau orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan, seolah-olah kasusnya jalan di tempat.

Rasulullah SAW mendoakan kesusahan bagi para penguasa yang menindas umat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,"YaAllah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia". (HR. Muslim No 1828)

Rasulullah bersabda,“Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim” (HR Tirmidzi).

Jadi jelaslah, bahwa UU ITE ini mulai dari proses pembuatan dan penerapan undang-undang sangat berbau kepentingan tertentu, sehingga tidak layak dijadikan hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Dan wacana yang seharusnya digulirkan bukanlah revisi undang-undang melainkan menggantinya dengan hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Semoga Allah SWT segera memberikan pertolongan-Nya, hingga kaum Muslimin kembali berjaya di masa yang akan datang. 

Wallahu ‘alam bishowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations