Oleh : Sri Rahmatia

Dilansir dari www.republika.co.id, pelayanan program vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu sudah dapat di akses pada Senin (12/7). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar di dukung Kimia Farma dan Bio Farma.

Vaksin dijual di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga Rp 321.600 per dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp 117.910. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelakasanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Akan tetapi bukan berarti vaksin gratis ditiadakan.

Kebijakan ini menimbulkan kontradiksi. Diantaranya anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay yang menilai perlunya penjelasan dalam mekanisme pelaksanaannya. Siapa yang akan menjadi vaksinator, memonitor masyarakat yang telah di vaksin di Kimia Farma. Apalagi KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) masih selalu ada. Selain itu, dikutip dari kabar24.bisnis.com,  Politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengatakan bahwa vaksinasi berbayar harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang untuk membeli vaksin dari rakyat kemudian dijual lagi ke rakyat. Fadli menambahkan BUMN itu untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat.

Dari cara pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin berbayar, publik bisa menilai rencana pemerintah untuk menjual bebas vaksin individu berbayar di Kimia Farma. Pemerintah hanya menunggu waktu saja untuk meluncurkan kebijakan ini. Hal ini semakin menambah beban rakyat. Rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemic, bahkan untuk makan saja susah. Kini mengeluarkan biaya tambahan untuk vaksin.

Selain itu, rencana vaksin individual ini dikhawatirkan tidak diiringi mekanisme pengawasan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya KIPI. KIPI adalah reaksi tubuh pasien yang tidk diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Padahal sudah banyak kasus pasca vaksin yang mestinya ditangani. Seperti pendapat di atas, belum jelas bagaimana mekanisme penjualan vaksin melalui Kimia Farma. Padahal pasien yang telah divaksin harus selalu di awasi.

Rencana pengadaan vaksin berbayar ini menunjukkan wajah asli sistem Kapitalisme dalam mengurus kesehatan rakyatnya. Sistem ini berlandaskan kepada keuntungan materi semata. Sehingga melepas tanggung jawab terhadap kepengurusan rakyat dengan mengadakan vaksin berbayar. Selain itu, terdapat ancaman serta denda terhadap rakyat yang tidak ikut vaksin, bukti pemalakan terhadap rakyat. Pemerintah juga abai dengan membiarkan masyarakat dalam resiko menggunakan vaksin tanpa adanya pengawasan.

Berbeda halnya dengan pelayanan kesehatan dalam negara Islam, Khilafah. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan terbaik dan aman. Negara akan memberikan fasilitas bagi para peneliti serta dokter untuk melakukan pengujian terhadap vaksin dan evaluasi sehingga benar-benar aman bagi rakyat. Semua pembiayaan ini diambil dari kas negara Baitul Mal. Pemasukan Baitul Mal berasal dari pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara. Oleh karena itu, negara tidak akan kekurangan biaya sehingga melakukan komersialisasi terhadap kesehatan.

Wallahu A'lam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations