Oleh: Sumiyah Umi Hanifah
Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban pertama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia divonis bersalah, oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Negeri Banten, pada bulan September 2008 silam. Prita dituduh melanggar pasal 45  Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008. Ia didakwa telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional.

Peristiwa yang sempat menggegerkan jagat maya tersebut, berawal dari surat elektronik yang ditulis oleh Prita, tentang pelayanan kesehatan yang kurang baik di Rumah Sakit tersebut. Tulisannya menyebar di internet, dari milis ke milis. Pihak Rumah Sakit tidak terima dan melaporkannya ke pihak Kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung melayangkan dua gugatan. Yakni pidana dan perdata. 

Setelah Prita Mulyasari, kemudian bermunculan nama-nama lain seperti Buni Yani, artis Ahmad Dhani, Baiq Nuril, Ervani EMI Handayani, dan lain-lain. Bahkan saat ini, semakin banyak orang yang terpaksa mendekam di balik jeruji besi, gegara terjerat pasal tersebut. Ada nama Ali Baharsyah (seorang da'i muda), Despianoor (seorang anak muda pembela agama), Gus Nur (seorang ulama), Maher ath-Thuwailibi (ulama) serta masih banyak lagi. Semua ditangkap karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Tercatat, pihak yang paling banyak memanfaatkan UU ITE adalah para pejabat negara. 

Pelaporan kasus-kasus UU ITE terlihat meningkat, sejak tahun 2013. Jumlahnya bisa mencapai empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Bahkan, menurut Anton Muhajir dari SAFEnet, terdapat 3.100 kasus yang bergulir sepanjang tahun 2019. Undang-Undang yang disahkan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, banyak menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena didalamnya banyak berisi pasal-pasal karet.

Setelah didesak oleh beberapa kalangan, akhirnya Pemerintahan Joko Widodo berencana akan mengkaji kembali UU ITE tersebut. Banyaknya masyarakat yang tidak puas dengan adanya pasal-pasal yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga Undang-Undang ITE perlu direvisi. Meskipun sebenarnya DPR sudah pernah merevisi UU ITE ini. Yakni dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Namun, sayangnya saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal karet yang ada di dalamnya. 

Banyak pengaduan masyarakat yang bersinggungan dengan penguasa, justru membuat mereka dikriminalisasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Seolah memberikan kesan bahwa penguasa kita adalah pemimpin yang anti kritik.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Busyro Muqoddas, karakter UU ITE ini sesungguhnya adalah sebagai wujud pelembagaan buzzer. Dengan kata lain buzzer itu seolah dilegalkan melalui Undang-Undang ITE. Korbannya pun sudah banyak. Beliau mengatakan bahwa situasi Indonesia saat ini, ada kesamaan dengan era Orde Baru. Bahkan, Indonesia kini sudah mengarah ke Neo otoritarianisme. 

Hal tersebut didasarkan pada adanya tiga indikator : 

Yang pertama masuknya buzzer (pendengung) di media sosial. Mereka menyerang orang-orang yang kritis dengan berbagai cara.

Kedua adanya teror-teror yang meretas alat komunikasi, termasuk dengan teror terhadap aktivis kampus.

Ketiga, UU ITE  didalamnya seolah melegalkan perbuatan para buzzer. (kompas.com, Sabtu, 20/2/2021).

Lahirnya UU ITE ini mengakibatkan banyak orang yang belum tentu bersalah, harus tetap menjalani hukuman. Sebab, di dalam Undang-Undang tersebut, banyak terdapat pasal yang dinilai multitafsir.  Sehingga semua akan tergantung dari sudut pandang sang penyidik. Tentunya hal ini akan membuat seseorang dengan mudah menjebak pihak lawan, agar terkena sanksi hukum. Jika sudah seperti ini, nilai keadilan tidak mungkin ditemukan di negeri ini.

Dalam sistem demokrasi yang diterapkan negara saat ini, keadilan sangat mahal. Rakyat sulit sekali mendapatkan payung hukum. Sekadar untuk menyampaikan informasi saja terkadang masyarakat merasa takut. Sebab, dapat menyebabkan dirinya dikenai pasal-pasal yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Ironisnya lagi banyak aturan yang sudah terlanjur diberlakukan, sementara pasal-pasalnya masih ditarik dan diulur sesuai kebutuhan. Contohnya seperti UU MINERBA, UU MINOL, UU ITE, dan masih banyak lagi Undang-Undang bermasalah lainnya.

Hal semacam ini sudah tidak aneh di dalam sistem demokrasi kita. Padahal, konon katanya sistem yang sekarang diterapkan di negeri ini, mengklaim memberikan jaminan kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan. Namun, pada praktiknya justru banyak menimbulkan kontradiksi di tengah masyarakat. Para pengusung demokrasi selalu mendengung-dengungkan, bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ternyata faktanya jauh panggang dari api.

Realitas semacam ini sangat mungkin terjadi, sebab demokrasi bukanlah sistem yang shahih (benar). Sekularisme yang merupakan saudara kandung demokrasi, telah merubah pola pikir masyarakat Indonesia. Semua hal menjadi serba boleh, jika sudah mengatasnamakan demokrasi. Sebab, sekularisme adalah suatu paham yang bertujuan memisahkan agama dari kehidupan. Demikian pula halnya dengan penerapan hukum dalam institusi pemerintah.

Demokrasi berasal dari buah pikir manusia, sehingga aturan atau Undang-Undang yang dihasilkannya, akan disesuaikan dengan keinginan sang pembuat hukum itu sendiri. Kedaulatan hukum sepenuhnya berada di tangan manusia. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan, hukum-hukum yang dihasilkannya akan diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok (golongan), atau pihak-pihak tertentu lainnya. Bukan semata untuk kepentingan rakyat. Sehingga suara kritik dari rakyat terkadang dianggap sebagai oposisi, yang terkadang dianggap pengganggu.

Situasinya akan berbeda sekali dengan negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam (khilafah). Sejarah dunia telah tertoreh bahwa hanya sistem pemerintahan Islam saja yang mampu merealisasikan upaya "chek and balance" dari rakyat kepada penguasa. Negara khilafah akan memberikan ruang kepada rakyat, organisasi masyarakat (ormas), para ulama, partai politik Islam, untuk melakukan koreksi atau amar makruf nahi mungkar kepada penguasa. Bahkan, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai amalan jihad.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

"Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran (berkata baik) di hadapan penguasa zalim.” (H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam ajaran Islam, mengkritik atau memuhasabahi penguasa hukumnya wajib. Dengan kata lain, mempraktikkan konsep muhasabah Lil hukam. Islam memiliki beberapa aturan tentang tata cara mengkritik penguasa. Yaitu, secara langsung (individual), melalui jama'ah dakwah, melalui wakil rakyat (majelis ummah), dan melalui Mahkamah Mundzalim.

Selain itu amar makruf nahi mungkar sudah seharusnya dilakukan secara terus menerus. Baik kepada sesama umat manusia maupun antara rakyat dan pemerintah. Sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua itu hanya akan terwujud apabila negara mau menerapkan sistem yang berasal dari Allah Swt., yakni khilafah.

Masyarakat yang hidup dalam naungan khilafah, tidak akan ragu-ragu mengeluarkan aspirasinya. Baik kepada penguasa maupun kepada sesama umat manusia. Secara individu pun kehidupan masyarakat akan kondusif. Sebab, mereka berada dalam satu pemikiran, satu perasaan, dan satu aturan, yakni Islam. Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, apabila aturan dan hukum-hukumnya diterapkan secara total di setiap aspek kehidupan. 

Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak perlu adanya revisi Undang-Undang. Sebab, semua Undang-Undang atau hukum yang berlaku adalah murni berasal dari Allah Swt. Yakni, bersumber dari Al-Qur'an, As-sunah, ijma' sahabat dan qiyas. Sehingga manusia tinggal mempraktikkan hukum-hukum tersebut. Agar seluruh negeri senantiasa mendapat keberkahan dari-Nya.

Sebaik-baik Undang-Undang adalah Undang-Undang ciptaan Allah. Sebab, manusia sejatinya tidak pantas membuat hukum. Apabila manusia memaksakan diri membuat hukum (Undang-Undang). Maka, yang terjadi adalah kekacauan politik. Meskipun direvisi berkali-kali tetap saja akan menuai kontroversi.

Wallahu a'lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations