Oleh: Mia Purnama, S.Kom
Aktivis Back to Muslim Identity

Siapa yang tak ingin dapat warisan?. Bahkan banyak keluarga yang bertengar karena merebutkan warisan. Tapi kalau warisannya berupa utang negara, tentu tidak ada yang mengharapkannya.

“Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp 10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” kata Didik J Rachbini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef). (Gelora, 5/6/2021).

Hal itu tidak lepas dari kondisi utang Indonesia yang sudah lampu merah. Tercatat bahwa hutang pemerintah pada periode April 2021 meroket menjadi Rp 6.527,29 triliun. Dengan rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu bertambah Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya sebesar Rp 6.445,07 triliun.(detikfinance, 7/6/2021)

Menanggapi kondisi utang negara, Ekonom Indef Bhima Yudistra mengatakan kekhawatirannya pada kemampuan bayar utang pemerintah yang semakin rendah. "Dengan naiknya utang, sayangnya rasio pajak terus menurun ini bisa kesulitan bayar," kata Bhima (Sindonews.com,27/4/2021)

Utang memang menjadi instrumen penting di sistem ekonomi kapitalis. Ketika pajak tidak mampu menutupi belanja negara, hutang solusinya. Makanya dalam sistem kapitalis berhutang itu wajar. Tapi kalau hutangnya sudah mencapai 6.000 Triliun tentu sangat berbahaya.

Bahaya karena jika hutang ribawi ini terus menumpuk, akan sangat sulit untuk dilunasi. Saat hutang memuncak maka harapan rakyat untuk sejahtera hanya angan. Pajak akan semakin mecekik, pengangguran meningkat, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan dirasakan.

Selain itu campur tangan negara penghutang menghegemoni, sumber daya alam (SDA) dieksploitasi. Inilah penjajahan gaya baru atau neoimprealisme. Inikah yang akan di wariskan kegenerasi ke depan. Penderitaan, kerusakan dan kesengsaraan yang mematikan?.

Tentu hal itu tidak kitainginkan. Sistem ekonom kapitalis penyebab semua ini harus dicampakkan. Saatnya kita ganti dengan sistem Islam. Aturan yang berasal dari pencipta. Terbukti keberhasilannya selama berabad-abad. Itulah khilafah Islamiyah.

Dalam khilafah Islamiyah sistem keuangan tidak bertumpu pada pajak dan utang. Itulah sistem Baitulmal, sistem keuangan dengan berbagai jenis penerimaan dan pengeluarannya. Terdapat tiga pos jenis pemasukan.

Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah di mana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari’ kepada jemaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Ketiga, bagian sedekah. Bagian sedekah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian danbuah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. (muslimahnews.com, 3/1/2021)

Dengan sistem keuangan seperti ini maka mewujudkan negara bebas utang bukanlah khayalan semu. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan maksimal akan mampu mencukupi kebutuhan rakyat dan untuk membangun negara. Tanpa mengandalkan utang luar negeri khilafah mampu memberikan kesejahteraan. Inilah warisan yang harus di berikan pada generasi kedepan, negara makmur dan sejahtera dengan aturan Islam. 

Wallahu a’lam bishawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations