Oleh : Mariana, S.Sos
Pemerhati Sosial dan Politik

Dilansir oleh KOMPAS.com, 12 November 2020, RI Dapat Utang dari Australia Rp 15 Triliun untuk tangani Pandemi Covid-19.

Solusi utang memang sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan situasi ekonomi pada saat pandemi.

Bahkan dengan bangga pinjaman yang merupakan utang yang harus dilunasi dalam beberapa tahun dianggap sebagai bantuan ekonomi berdasarkan kerjasama antar dua negara yang saling mendukung dalam krisis.

Padahal sejatinya utang luar negeri adalah jeratan negara pemilik modal kepada negara penerima. Selama ini telah dipahami bersama bahwa negara-negara kuat dari aspek modal telah menjadikan negara-negara peminjam terus dependen dan tunduk pada kebijakan negara donatur.

Sistem kapitalis telah memosisikan negara pemodal dan penerima sebagai kelas superior dan inferior. Negara penerima modal terus ditekan untuk menerima setiap regulasi yang dikeluarkan oleh negara donor.

Jika negara penerima tidak mampu membayar maka akan siap dengan konsekuensi yang telah di syaratkan oleh negara donor, Akibatnya banyak negara penerima modal yang tenggelam dan hancur karena di terjang gelombang tsunami utang yang terus menumpuk.

Negara pengutang pun tidak akan mampu berdiri kokoh dihadapan negara donor, mereka akan inferior berhadapan dengan negara pemberi utang, sehingga negara penerima tidak memiliki bargaining position dimata dunia 

Negeri yang berutang tidak memiliki sesuatu yang spesial yang dapat dibanggakan sehingga terus menjadi yang terbelakang dan tidak memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi.

Sayangnya jebakan utang justru seringkali dianggap sebagai bantuan untuk memuluskan perekonomian suatu negara padahal yang terjadi utang merupakan jalan mulus penjajah untuk menguasai suatu negeri.

Hal ini memungkinkan sebab negara pemilik modal rata-rata berpaham kapitalis, dimana motif ekonomi dan ideologi menjadi tujuan utamanya, orientasi tertinggi adalah mengembalikan modal sebanyak-banyaknya, sebab materi adalah hal yang pertama dan utama.

Negara-negara kapitalis terus memainkan perannya untuk menjebak negara lain guna melancarkan visi dan misinya menguasai dunia, dengan wajah ramah penuh simpatik mereka menawarkan sejumlah utang berbalutkan bantuan.

Padahal tujuan terselubung mereka telah nampak dan diketahui oleh pakar dan ahli ekonomi, hanya saja ada sebagian dari pakar itu yang justru mengamini dan turut membantu jalan bagi negara-negara pemberi modal untuk menguasai suatu negeri dengan jebakan utang, sebab mereka memiliki kepentingan yang sama yakni uang dan kekuasaan.

Ironinya, sebagian masyarakat masih ada yang belum menyadari niat busuk dari agenda utang luar negeri yang dihembuskan oleh negara kapitalis dan diteruskan oleh agen kapitalis mereka yang dianggap pakar yang duduk disinggasana kekuasaan suatu negeri.

Sebagian rakyat masih percaya bahwa kondisi negeri mereka baik-baik saja tanpa cela dan tanpa masalah, padahal kerusakan dan jurang kehancuran tengah menghantui, hal ini disebabkan dari buruknya pengurusan rezimdan  akarnya yaitu sistemnya yang busuk.

Karena itu bahagia dengan utang justru akan menjadi kesengsaraan di kemudian hari, dan hal itu bisa dirasakan efek ringannya saat ini yakni; regulasi yang mementingkan para pemilik modal, serangan tenaga kerja asing, penguasaan sumber daya alam oleh asing, dll.

Maka mari menjadi pemikir yang cerdas, layakkah terus bersandiwara dengan beban utang yang terus menumpuk, bahagiakah dengan jerat utang luar negeri?.

Jangan terus berbohong dengan menampakkan keceriaan lewat retorika dusta yang dipublikasikan, padahal kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, hentikan bantuan alias utang luar negeri, sebelum negeri ini benar-benar tenggelam dalam jeratan negara kapitalis.

Bijaknya kita belajar dari sebuah kesalahan yang dilakukan negara lain yang terjerumus dalam utang kemudian meneggelamkan negerinya hingga tak dapat berpijak lagi. Setir kekuasaan dan arah kebijakan telah dikendalikan oleh negara donatur, sehingga negeri pengutang terjerembab dan terkubur dalam jebakan utang.

Solusi Negara Agar Tidak Berpijak Pada Utang

Utang bukanlah sebagai jembatan finansial kala negara benar-benar dalam keadaan darurat keuangan, atau untuk memenuhi ketidaksesuaian  likuiditas. Namun utang telah menjadi alat fiskal untuk menstimulasi perekonomian.

Dimana negara butuh uang untuk membangun dan menggerakkan ekonomi tapi sumber-sumber keuangan lain tidak mencukupi karena pengelolaan dan distribusinya telah dikuasai oleh swasta pemilik modal, karena dana yang tidak ada maka solusinya adalah berhutang.

Agar solusi utang ini tidak terus menerus menjadi pijakan maka dibutuhkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh dari aspek politik dan ekonomi untuk memiliki sistem keuangan yang kokoh. Sistem keuangan yang kokoh akan terbangun jika negara memiliki sistem politik yang kuat, yang tidak dipressure oleh negara lain.

Negara Islam yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW memiliki itu semua. Sistem keuangan Negara Islam yakni Baitul Mal, memiliki 3 pemasukan utama pendapatan  yaitu: pertama dari posfai, kharaj, jizyah, dst, Kedua, dari hasil pengelolaan aset kepemilikan umum, seperti barang tambang, laut, hutan, dst, ketiga, dari zakat mal semisal ternak, perniagaan, emas dan perak.

Tiga pos ini mengalirkan harta Baitul Mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta Baitul Mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat hutang ribawi. Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Islam tidak menerapkan pungutan pajak di berbagai sektor.

Pembangunan infrastruktur juga sangat megah dan modern tanpa berhutang sepeser pun dengan negara luar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah untuk memudahkan akses perdagangan.

Membangun kota dagang Basrah (jalur dagang ke Romawi), membangun kota Kuffah (jalur dagang ke Persia), dan memerintahkan Gubernur Mesir membelanjakan sepertiga pengeluaran untuk infrastruktur dll. Itupun neraca keuangan negara tidak pernah defisit.

Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Islam tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor. Sehingga tidak ada problem kemiskinan massal dalam sejarah Negara Islam. Berbeda dengan negara demokrasi yang kemiskinan massal menjadi problem nyata tidak terselesaikan.

Maka sebetulnya secara keimanan dan akal, kita saat ini membutuhkan Sistem keuangan Islam, Baitul Mal dalam Sistem Politik Islam untuk membangun negara yang mandiri dan masyarakat yang makmur.

Masih ada harapan ditengah kegalauan akibat utang yang menumpuk, negeri yang kita cintai masih dapat lepas dari cengkraman hegemoni negara asing yang kapitalis asalkan ada political will dari penguasanya untuk beranjak dan berfikir positif tentang arah kebijakan yang akan di tempuh agar benar-benar lepas dari pengaruh buruk negara luar.

Selain itu tentu hal ini butuh kerja keras dari para intelek yang telah paham dengan kondisi dunia dan dinamika perpolitikannya, para pakar ini lah dan orang-orang yang telah tersadarkan secara politik akan menjadi obor yang menerangi pemikiran umat atau masyarakat, sehingga dengan terbentuknya opini, yang masif di tengah masyarakat, diharapkan timbul kesadaran masyarakat hingga bergerak untuk melakukan perubahan.

Perubahan seperti apa yang diharapkan yakni tentu saja perubahan yang hakiki, perubahan yang benar sesuai dengan syariat Islam yang menjadi tuntunan Allah dan RasulNya. 

Wallahu a’lam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations