Oleh : Amelia. E

Tak sampai dua minggu setelah berutang, Indonesia nekat berutang lagi sebesar Rp 24,5 triliun.

Pinjaman bilateral tersebut berasal dari Australia sebasar Rp. 15,45 triliun dan Jerman Rp. 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim utang baru tersebut ditujukan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman yang didapatkan tidak hanya membantu penanganan pandemi Covid-19 tetapi juga demi keamanan dan keberlanjutan fiskal. Sebagaimana yang diketahui beban fiskal negara cukup besar lantaran defisit yang semakin lebar. Bahkan mencapai kisaran 6,34 persen hingga akhir tahun. (kompas.tv, 21/11/2020)

Tak hanya Indonesia, banyak negara lain yang menambah utangnya saat pandemi seperti ini. Sehingga, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang digelar 21-22 November lalu memunculkan kesepakatan perpanjangan masa cicilan utang. Kesepakatan tersebut diberi nama Debt Service Suspension Inisiative (DSSI). (cnbcindonesia, 22/11/2020)

Meskipun ada perpanjangan masa cicilan, tentunya hal ini tetap mengkhawatirkan. Tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Tidak ada yang tahu pula kapan kondisi perekonomian akan kembali normal. Sehingga, tidak ada jaminan kapan suatu negara dapat membayar utangnya.

Tingginya utang yang dimiliki oleh suatu negara sebenarnya merupakan bukti lemahnya perekonomian. Menjadikan utang sebagai satu-satunya solusi keuangan menunjukkan kegagalan pemerintah mengelola sumber perekonomian di negerinya. Terlebih lagi jika terdapat banyak SDA dan kekayaan negeri yang belum dikelola dengan baik atau digadaikan kepada pihak asing.

Dengan demikian, tak patut jika ledakan utang dijadikan sebagai kebanggan. Karena sejatinya utang adalah sebuah beban. Beban yang harus dibayar entah sekarang atau nanti. Jika pemasukan utama negara adalah dari pajak, suka tidak suka beban utang tersebut menjadi tanggungan rakyat.

Bahkan, bayi yang baru lahir pun sudah dibebani oleh utang. Beban hidup juga menjadi lebih berat. Semua menjadi serba mahal. Tidak semakin makmur, rakyat justru semakin menderita. Tentunya hal ini bukanlah impiran rakyat manapun.

Jika utang ditujukan untuk mengatasikrisis selama pandemi. Alangkah bijaknya jika kita berkaca kepada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab saat mengatasi krisis di saat wabah. Beliau mengambil sikap bertanggung jawab, ikut andil mengemban penderitaan krisis, dan memberi keteladanan bagi umat. Beliau melakukan manajemen krisis dengan perencanaan yang matang. Hal itu dilakukan dengan menempuh dua cara yaitu cara material dan maknawi.

Secara material, beliau mengarahkan berbagai sumber pendapatan untuk penanggulangan. Mulai dari melakukan politik hidup sederhana, menetapkan prioritas infak, dan memberikan bantuan makanan. Selain itu, dilakukan pula penyelesaian berkesinambungan untuk menterapi dampak krisis sebagai kebijakan politik jangka panjang.

Adapun secara maknawi ditempuh sebagai bentuk kewajiban kaum muslimin saat terjadi krisis dan bencana. Seperti taubat dan istighfar serta memperbanyak amal soleh. Selain itu, beliau juga memberlakukan beberapa pengecualian seperti penundaan zakat ternak, jaminan sosial wajib, dan lain sebagainya.

Lalu, bagaimana jika anggaran mengalami defisit? Mau tidak mau pemerintah harus mencari cara yang cerdas guna mengatasi hal ini. Memanfaatkan segala sumber perekonomian yang dimiliki negara dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Sistem ekonomi Islam memiliki tiga strategi yang dapat dilakukan.

Pertama, meningkatkan pendapatan dengan mengelola harta milik negara. Pengelolaan ini bisa ditempuh dengan cara menjual atau menyewakan harta milik negara. Khalifah juga diperbolehkan mengelola tanah pertanian milik negara. Namun, bisnis ini harus tetap mengutamakan kewajiban ri’ayatus-syu’un.

Selain itu, khalifah juga dapat melakukan hima. Hima diterapkan pada sebagian harta kepemilikan umum. Khalifah melakukan pengkhususan suatu harta untuk keperluan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja pendapatan dari tambang emas di Papua dikhususkan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Peningkatan pendapatan juga dapat ditempuh dengan melakukan penarikan pajak atau dharibah. Tentu saja penarikan ini harus disesuaikan dengan syariat. Pajak ini hanya dapat ditarik jika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung baik oleh negara maupun umat. Serta tetap mengoptimalkan pemungutan pendapatan di sektor lainnya.

Kedua, melakukan beberapa penghematan guna meminimalisir pengeluaran negara. Penghematan ini dapat dilakukan dengan menunda beberapa pengeluaran. Tentu saja penundaaan dilakukan pada pengeluaran yang tidak mendesak.

Ketiga adalah berutang atau istiqradh. Sebenarnya, Islam memperbolehkan berutang jika negara mengalami defisit. Tetapi, utang tersebut harus tetap sesuai dengan hukum syara’. Misalnya tidak mengambil utang kepada negara lain atau suatu badan yang mengandung riba. Atau bahkan utang tersebut dapat menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang.

Utang ini hanya boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran adanya bahaya jika dana di baitul mal tidak segera terisi. Utang tersebut hanya boleh digunakan pada tiga pengeluaran. Pengeluaran tersebut meliputi menafkahi fuqara, masakin, ibnu sabil, dan jihad fi sabilillah. Selain itu untuk membayar gaji orang-orang yang melayani negara serta untuk membiayai dampak peritiwa luar biasa.

Setelah utang dilunasi, kedepannya negara tetap harus bijak dalam mengelola perekonomiannya. Termasuk dalam berutang. Jangan sampai, utang selalu dijadikan solusi utama untuk mengatasi keuangan negara. Melainkan jadikan utang ini sebagai alternatif terakhir dan harus sesuai dengan kemampuan.

Boleh berutang asalkan sumber pemasukan negara berupa SDA sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya, harta yang diambil koruptor sudah dikembalikan semua, atau negara mengalami defisit. Selain itu, utang dialokasikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas sekali perbedaan langkah-langkah yang ditempuh oleh negara kapitalis dengan cara Islam guna mengatasi krisis maupun defisit anggaran. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meneladani bagaimana khalifah secara cerdas mengatasi hal ini. Jika ada metode terbaik mengapa masih menggunakan cara lainnya? 

Wallahu a’lam bish-shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations