Oleh : Ummu Fahri
Aktivis Dakwah Perindu Perubahan

Nampaknya sudah menjadi tradisi, apabila ketika dalam sebuah usaha ketika kehabisan modal, jalan satu-satunya dengan cara berhutang. Tak peduli lagi utangnya mengandung unsur riba yang terpenting asal bisa terlaksana semua usahanya.

Inilah yang terjadi di negeri Indonesia, dengan catatan utang yang diatas rata-rata hingga berada di level yang mengkhawatirkan. Namun seakan tidak menjadi Masalah dengan semakin membengkaknya utang negara.

Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Agustus 2021, posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.625,43 triliun atau setara dengan 40,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam buku APBN Kita edisi September 2021, dijelaskan utang pemerintah pada Agustus 2021 bertambah Rp 55,27 triliun jika dibandingkan dengan posisi Juli 2021.

Kenaikan utang Indonesia, lanjut Sri Mulyani terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 80,1 triliun, sementara utang SBN dalam valuta asing mengalami penurunan Rp 15,42 triliun.

Peningkatan jumlah utang ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di tengah pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi covid-19. Kendati meningkat, kementerian mengklaim pemerintah terus berusaha menurunkan jumlah pinjaman utang dari luar negeri dan surat utang berdenominasi valas.

Meningkatnya utang Indonesia pun kerap menjadi perbincangan di berbagai pihak. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang.

“Banyak orang lihat keuangan negara detail, saya senang banget sekarang semua orang urusin utang. Semua orang bicara itu. It’s good, kita punya ownership terhadap keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Buku 25 Tahun KONTAN: Melintasi 3 Krisis Multidimensi, (Konten co.id. Minggu 24/10).

Utang membengkak kok malah jadi kebanggaan? Terlebih utang yang mengandung unsur riba, jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam. Disamping itu, rakyat akan terkena imbasnya, dengan penarikan pajak yang harus ditanggung oleh rakyat. Terlebih di masa-masa pandemi sekarang ini, dimana tingkat kemiskinan semakin meningkat, angka pengangguran juga semakin bertambah ,belum lagi di tambah bahan komoditas kebutuhan yang semakin melonjak naik.

Utang luar negeri yang seakan mengikat negara yang berhutang dengannya, membawa rendahnya kestabilan negara. Terlebih negara yang berhutang termasuk negara yang kaya akan sumber daya alamnya.

Menurut Abdurahman Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam (2001), menyatakan, bahwa utang luar negeri ibarat instrumen penjajahan, karena salah satu aspek buruk dari membengkaknya utang luar negeri berdampak pada hilangnya cita-cita kemandirian sebuah bangsa. Hal ini disebabkan oleh syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh negara pemberi utang. Negara tersebut bisa mendikte perekonomian suatu negara sesuai yang ia kehendaki.

Perihal utang negara yang melibatkan pihak asing sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek. 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقَُّوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِِّبَا إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ ) ٢٧٨ (فَإنِْ لَمْ تفَْعَلُوا فَأذَْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تظَْلِمُونَ وَلا تظُْلَمُونَ ) ٢٧٩

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279).

Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam, tak semestinya negara malah berhutang kepada pihak asing. Inilah tata kelola yang salah, karena sumber pengambilan hukumnya juga dari sistem yang rusak, yaitu sistem Kapitalis Sekuler. Oleh karenanya, tidak ada kata sejahtera jika masih bertahan dengan sistem yang eksis sekarang ini, walaupun realitasnya sudah selayaknya di ganti.

Penyelesaian masalah ini tentu berbeda dengan sistem Islam. Islam akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Hal-hal yang dilakukan adalah, Pertama, Islam mewajibkan Khalifah sebagai kepala negara untuk bekerja mengurus rakyat, memenuhi apa yang menjadi hak mereka dan haram menyusahkannya. Kepengurusan ini meliputi segala aspek. Termasuk di bidang ekonomi, negara wajib menyediakan apa yang dibutuhkan rakyat, khususnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Negara juga memfasilitasi agar rakyat mudah mendapatkannya. Menyediakan lapangan pekerjaan, bahkan permodalan dan subsidi jika ada kesulitan dalam usaha juga difasilitasi. Tentunya dengan pinjaman nonriba.

Oleh karenanya, masih yakin mau bertahan dengan sistem Kapitalis? Tentu tidak, karena sejatinya obat yang paling mujarab untuk menyelesaikan penyakit negara adalah dengan sistem buatan sang pembuat hukum yaitu sistem Islam dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam Bishshawwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations