Oleh: Izzatunnisa

Beberapa waktu lalu, Indonesia di hebohkan dengan masuknya virus covid-19 dengan varian baru yang di sebut berasal dari India.

Virus ini di kataan memiliki kemempuan menginfeksi lebih cepat dan gejala yang lebih berat dari varian yang ada sebelumnya. Namun, ada tren baru yang tidak kalah mengejutkan dari masuknya varian baru covid-19 tersebut yaitu beredarnya kabar banyaknya pasien covid-19 yang meninggal saat Isolasi mandiri di rumah.

Kompas.com pada hari Ahad, tanggal 18 Juli 2021 telah merilis sebuah berita, yakni sebanyak 682 warga meninggal saat isolasi mandiri sebagaimana yang di sampaikan oleh Inisiator Lapor Covid-19, Irma Hidayana. Ia juga mengatakan diantara warga yang meninggal saat isoman tersebut, ada yang sebelumnya di tolak rumah sakit. Irma juga menyampaikan selama bulan Juli iniada 206 tenaga kesehataan yang meninggal dunia.

Kapasitas rumah sakit yang penuh serta kurangnya fasilitas menjadi faktor yang mengharuskan pasien terinfeksi untuk isolasi mandiri di rumah. Namun disayangkan, pasien isolasi mandiri kurang mendapat perhatian. Publik juga mengetahui, bahwa Indonesia kekurangan tenaga kesehatan. Apalagi setalah banyaknya tenaga kesehatan yang juga meninggal akibat terpapar virus ini. Sebagaimana yang di kabarkan Kompas .tv pada tanggal 12 Juli 2021 bahwa Menteri Kesehatan Budi Gynadi Sadikin membeberkan bahwa Indonesia kekurangan nakes di tengah lonjakan kasus covid-19.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Banyak rakyat yang meregang nyawa dan di temukannya relita ketidaksiapan pemerintah menghadapi virus yang mewabah saat ini. Pemerintah tidak bersungguh-sungguh sejak awal pandemi. Kebijakan yang di tempuh hingga saat ini tidak menghasilkan tercapainya kondisi yang lebih baik. Padahal pemerintah bertanggung jawab menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam : “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain di dalam Islam.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad)

Tentu rakyat sangat berharap mendapatkan pelayanan terbaik. Namun sayang, pemerintah sukses melahirkan kekecewaan rakyat .  Sebelumpandemipun,  pemerintah hanya bertindak sebagai regulator saja. Tanggung jawab kesehatan di serahkan kepada rakyat. Rakyat harus membayar premidalam jangka waktu tertentu agar dapat pelayanan. Pelayanan yang di dapatpun sesuai besaran premi yang di bayarkan. Tidak di nafikkan, pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan gratis. Namun, dengan kualitas rendah dan pelayanan yang buruk. Apalagi di masa pandemi ini.

Dalam Islam, Negara wajib menjamin tersediaanya layanan kesehatan berkualitas dan memadai bagi seluruh warga negara secara gratis. Praktik kepala Negara yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang kesehatan ini adalaah sebagaimana yang di contohkan Rasulullah Sallallahu‘Alayhi wa Sallam saat menjadi kepala negara Islam di Madinah. Beliau mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya sedikitpun.

Layanan, sarana, dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara dan tidak dialihkan kepada swasta. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada, akan mengakibatkan bahaya dan mengancam jiwa rakyatnya, terlebih dalam kondisi terjadi wabah.

Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pengadaan layanan kesehatan kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta maupun kepada rakyatnya sendiri. Namun, jika itu terjadi, pemerintah berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Kemampuan Negara menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan memadai ini juga sesungguhnya di topang oleh sistem ekonomi Islam yang tidak rentan krisi sebagaimana sistem ekonomi sekarang. Sudah saatnya kita menjadikan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai aturan dalam segala asfek kehidupan kita.

Wallahu’allam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations