Oleh: Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member AMK


"Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR
Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat

Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap

Suara kami tolong dengar lalu sampaikan

Jangan ragu takut karang menghadang

Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan

Masa depan kami dan negeri ini

Dari Sabang sampai Merauke"

penggalan, lagu yang dinyanyikan oleh Iwan fals tersebut menggambarkan kondisi negeri saat ini. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, kini telah berubah. Yaitu ikut mengesahkan UU  Omnibus Law pada tanggal 5/10/2020.

Padahal kondisi rakyat semakin hari, semakin memprihatinkan. Kemiskinan, kelaparan dan pengangguran semakin terlihat jelas oleh mata. Akibat UU yang sebagian besar memihak kepada korporasi. Seperti UU kelistrikan, UU migas, UU mineral dan lain-lain. Bahkan saat ini ada 70 UU yang tidak memihak kepada rakyat.

Masih kurangkah negara memberikan beban kepada rakyatnya? Sehingga begitu ngotot bahkan lembur dalam mengesahkan UU Omnibus. UU tersebut memang mengkhawatirkan bagi rakyat. Sebab, selain mengatur tentang buruh, terdapat beberapa pasal yang lain. Di antaranya UU pertanahan, UU investasi, UU tenaga kerja asing dan lain-lain.

Anehnya, dalam kondisi yang sangat genting tersebut jika UU Omnibus law disahkan, pemerintah tidak memberikan tanggapan kepada buruh dan mahasiswa yang sedang aksi. Justru perkataan "Maaf" saya tidak dapat mencegah akibat pengesahan UU tersebut. " Kata Fadli Zon dari fraksi Gerindra". (Media Blitar, 8/10/2020)

Jika melihat respon dari beberapa kepala daerah dan ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat mereka menolak. Sebab mereka paham bahwa UU Omnibus law tersebut terdapat banyak pasal yang merugikan rakyat. (Cnnindonesia, 10/10/2020)

Aksi di mana-mana, bahkan berhari-hari. Namun jawaban dari Menko polhukam, Mahfud MD sangat mengecewakan. "Silahkan kalau tidak puas dengan keputusan pemerintah yaitu pengesahan UU Omnibus law "silahkan mengambil jalur konstitusi. Yaitu judicial review ke MK.(warta ekonomi, 9/10/2020)

Padahal jelas UU Omnibus Law tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 27 ayat 2 tentang sumberdaya alam dan ketenagakerjaan. Sedangkan Pancasila bertentangan dengan sila ke-5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lagi-lagi pemerintah lebih memihak kapitalis daripada rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu. UU Omnibus Law adalah bukti pengkhianatan demokerasi. Memang benar, apa yang disampaikan Syeikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam bab Qiyadah fikriyah. Beliau menyebutkan bahwa sistem demokrasi menghasilkan pertentangan,perselisihan dan perdebatan.

Akankah mahkamah konstitusi menggagalkan keputusan pemerintah?  Mustahil bukan? Sebab, semua mendukungnya. Baik presiden, wakil dan yang lain termasuk yang duduk di gedung DPR ikut mengesahkannya. Seperti Nasdem, PPP, PKB, PAN, PDI, Golkar, Gerinda. Sistem demokrasi memang bobrok dalam menentukan kebijakan. Sebab dalam sistem demokrasi seorang presiden ketika memutuskan kebijakan melakukan musyawarah terhadap anggota parlemen.

Penyebab semua ini tidak lain bahwa demokrasi yang katanya menuhankan rakyat sebagai kedaulatan. Padahal menuhankan segelintir orang. Bukan menjadikan  Allah Swt sebagai kekuasaan yang  mengatur manusia. Allah adalah dzat yang Maha Menciptakan manusia dan alam semesta. Atas nama kebebasan sistem demokrasi telah membuat manusia  melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai Tuhan, yang berwenang dalam menetapkan hukum sesuai keinginan mereka.

Prinsip demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Betapapun buruknya suatu keputusan, ketika menjadi suara mayoritas maka akan menjadi penentu kebenaran. Maka jelas, bahwa sistem demokrasi bertentangan dalam Islam. Karena itu UU Omnibus Law menjadi bukti, bahwa UU tersebut lahir dari sistem yang rusak.

Sebab, selama demokrasi sekuler diterapkan, selama itu juga akan muncul UU yang tidak memihak kepada rakyat. Karena itu, umat Islam dilarang menerima, menerapkan dan mendakwahkan sistem demokrasi.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan. Bahwa agama yang diridai hanyalah Islam. Sebagaimana ditulis dalam surat  ali Imran, [3]:9 dijelaskan "Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam."

Dalam Daulah Khilafah, wakil rakyat yaitu majelis umat, dipiih oleh umat. Bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh khalifah. Khalifah pun tidak berhak menentukan hukum, sebab kedaulatan tidak berada pada tangan manusia, tetapi di tangan syariah. Majelis umat atau DPR mengontrol kebijakan khalifah dengan ketat dalam mengatur urusan rakyat.

Khalifah mendatangi majelis umat untuk bermusyawarah dimintai masukan. Akan tetapi musyawarah tersebut bukan dalam menetapkan hukum. Jadi perkara-perkara yang telah jelas hukumnya dalam Islam tidak boleh dimusyawarahkan. Majelis Umat mengontrol dan mengoreksi kebijakan khalifah dalam rangka melayani kepentingan Islam dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, hanya dalam sistem Islamlah yang akan membawa ketentraman dan keadilan. Sebab Islam adalah agama yang dibawa Rasulullah Saw. sebagai rahmatan lil 'alamin. Jika Islam tersebut diterapkan dalam sebuah sistem negara. 

Maka dari itu marilah bersama-sama menghentikan UU Omnibus Law dengan Syariah Islam, yakni dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah.

Wallaahu a'lam bishshawaab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations