Oleh: Izza
Anggota Linimasa Writing Academy Batch 4

Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang membolehkan dibukanya sekolah pada Januari 2021 tentunya mengundang keraguan publik. Betapa tidak, pembelajaran tatap muka itu akan dimulai di seluruh zona resiko virus corona.

Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 ini pun mengeluarkan sejumlah syarat dan kondisi. Yakni persetujuan pemda/kanwil, kepala sekolah, dan orang tua murid. Tidak hanya itu, ketersediaan sanitasi yang memadai, tempat cuci tangan dengan air mengalir serta desinfektan dan alat pengukur suhu menjadi syarat mutlak bagi sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

Protokol kesehatan juga harus dijalankan bagi setiap siswa dan guru yang hendak hadir di sekolah. Jaga jarak dan tidak berkerumun serta pembatasan peserta didik harus senantiasa diberlakukan. Tidak lupa setiap warga sekolah harus menggunakan masker 3 lapis dan menerapkan etika bersin.

Pembukaan sekolah meski dinilai beresiko tidak menjadi penghalang. Karena sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini diterapkan memang menuai banyak masalah. Dari tidak adanya gawai dan fasilitas internet hingga tugas menumpuk yang sukar untuk dipahami.

Kondisi ini diperparah dengan terpuruknya sektor ekonomi. Banyak peserta didik yang terpaksa putus sekolah akibat terpaksa bekerja membantu orang tuanya yang terkena imbas pandemi covid-19.

Ini membuktikan bahwa ternyata sistem pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Karena muncul kekhawatiran akan dampak buruk pembelajaran jarak jauh dalam jangka panjang. Yakni diantaranya kekhawatiran akan penurunan capaian belajar dan kesenjangan kualitas anak antara yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan “Dibeberapa daerah siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia Pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,”. (liputan6.com)

Maka pembukaan sekolah kembali dianggap akan mampu mengembalikan ekosistem belajar. Dari rutinitas dan kedisiplinannya. Membuat para siswa termindset kembali untuk belajar.

Namun, demi terlaksananya pembelajaran tatap muka kembali maka sarana dan prasarana penunjang pun harus benar-benar disiapkan. Mengingat sekolah akan dibuka kembali pada bulan Januari ini berarti waktu yang disiapkan sekolah dan kampus kurang dari dua bulan.

Sementara itu menurut laporan world bank, 40% sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet. Sedangkan sekolah yang belum mampu menyediakan wastafel dengan air mengalir sebanyak 50%. Belum lagi ketersediaan bilik disinfektan dan sabun. Ini semua harus tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka. Padahal persoalan sanitasi dan kebersihan sangat krusial apalagi di masa pandemi seperti ini.

Belum lagi menurut pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan mayoritas sekolah di Pulau Jawa tidak memiliki dan tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi warga sekolah. Ini mengatur tindakan apa saja yang dilakukan oleh guru dan murid ketika hendak berangkat hingga tiba di sekolah. Pedoman tersebut juga menjabarkan bagaimana proses belajar dan mengajar seharusnya berlangsung.

WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia juga menyarankan pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika positivy ratedi bawah 5%. Sedangkan di Indonesia tingkat penularan virus corona masih tinggi yakni di atas 10%.

Maka kebijakan membuka sekolah pada bulan Januari tersebut dinilai tidak realistis. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman bahkan menyarankan pemerintah agar membatalkan keputusan tersebut. Dalam kondisi demikian bukan tidak mungkinakan terjadi peningkatan kasus infeksi pada anak-anak.

Nampaknya ketahanan sistem pendidikan kita saat ini sedang diuji oleh pandemi. Meskipun telah berganti sistem pembelajaran dan kurikulum namun makin nampak jelas keringkihannya.

Pemerintah pun selaku pembuat regulasi seharusnya tidak mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat di masa pandemi. Dalam ilmu epidemiologi jika suatu daerah menunjukkan tingkat resiko penularan tinggi maka, harus dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Ini pun termasuk pembukaan sekolah-sekolah. Karena kegiatan tersebut akan memungkinkan terjadinya kontak antar warga.

Tidak cukup hanya dengan mengkampanyekan 3M (Mencuci tangan dengan sabun, Menggunakan masker, dan Menjaga jarak) melainkan pemerintah harus lebih mengoptimalkan upaya 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Testing ataupemeriksaan dini upaya tersebut perlu dilakukan demi mendapatkan tindakan tepat serta mencegah potensi penularan ke orang lain.

Lebih lanjut tracing atau pelacakan juga dilakukan pada kontak terdekat pasien covid-19. Ini berfungsi agar teman atau keluarga pasien covid-19 dapat melakuakn isolasi mandiri dan mendapatkan penanganan yang tepat pula.

Lalu treatment atauperawatan akan dilakukan pada pasien dengan gejala. Sedangkan bagi yang tidak merasakan gejala apapun dapat melakukan isolasi mandiri.

Dalam etika medis yang diajarkan islam upaya treatment tidak hanya mencakup masalah kesehatan saja. Melainkan termasuk makanan bersih dan sehat serta pakaian bersih. Rumah sakit tidak memungut biaya, bahkan memberikan uang saku ketika pasien pulang. Dengan pelayanan seperti ini maka pasien akan sangat terbantu apalagi ketika mereka tidak dapat bekerja selama sakit.

Sesungguhnya perkara pandemi ini bisa diselesaikan jika pemerintah mau dan bersungguh-sungguh menempatkan keselamatan warganya. Mengurusi urusan rakyatnya dengan mengimplementasikan aturan dari Sang Pencipta.     

YOUR REACTION?

Facebook Conversations