Oleh: Arum
Anggota Komunitas Setajam Pena

Makan merupakan kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi, karena dengan makan maka tubuh akan sehat, kuat, juga mampu bertahan hidup.

Ditengah pandemi seperti saat ini, sangat sulit bagi manusia untuk mendapatkan makan. Pekerjaan yang biasa dijalani untuk memenuhi kebutuhan makan, tidak dilakukan lagi karena khawatir terkena virus yang taktampak ini.

Pemerintahlah seharusnya yang bertanggung jawab atas kebutuhan rakyat di tengah pandemi. Tetapi faktanya pemerintah seolah lepas tangan dari kondisi saat ini. Banyak pihak meragukan kesungguhan pemerintah mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN), karena kegagalan program serupa diera sebelumnya tidak dibenahi.

Presiden Joko Widodo, Kamis (9/7/2020), meninjau dua lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja keProvinsi Kalimantan Tengah. Pertama, lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare. Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

Makanan pokok yang seharusnya segera dipenuhi saat ini negara justru melakukan kebijakan yang lamban. Dengan rencana lumbung pangan tersebut tentu itu merupakan kebijakan yang salah. Bukankah rezim sebelumnya juga sudah melakukan hal tersebut dengan hasil yang nihil?

Krisis pangan global yang mengancam negeri hendaknya mendorong pemerintah serius dan lepas dari kepentingan politik dalam merealisir program LPN. Bukan uji coba dan rencana-rencana yang itu justru berpihak pada asing untuk memperoleh keuntungan. Dengan kondisi ini seharusnya negara dengan secepatnya memenuhi kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan, maupun papan, karena itu merupakan kewajiban negara. Begitu pula, tidak memikirkan untung rugi pada rakyatnya, serta setengah hati ketika memberi bantuan dan tidak merata.

Sungguh, sangat jauh kepengurusan rakyat di sistem kapitalisme ini dibandingkan dengan sistem Islam. Bagaimana Islam mewajibkan negara mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stock pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat, dengan mekanisme pasar maupun subsidi. Negara khilafah juga wajib mewujudkan swasembada agar tidak ada ketergantunganpada asing yg berisiko penjajahan ekonomi dan politik seperti saat ini. Islam telah mewajibkan distribusi pangan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi pangan hanya pada segelincir orang. Allah SWT berfirman,"...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian." (QS Al -Hasyr :7)

Jika masyarakat mengalami kesenjangan maka Kholifah segera memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan makanan dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka serta memantau pendistribusian kebutuhan secara merata.

Wallahua'lam bishowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations