Oleh: Alfira Khairunnisa
Pemerhati Kebijakan Publik

Pendidikan adalah hal urgen yang menjadi kebutuhan dasar yang semestinya menjadi prioritas dan tanggungjawab negara. Namun, apa jadinya jika negara kurang berperan dalam menyukseskan pendidikan yang ada?

Dimasa pandemi dikarnakan virus yang terus merebak, maka terhitung sejak akhir Maret lalu, akhirnya pemerintah merumahkan peserta didik juga para pendidik dan mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran melalui daring atau online.

Meski kebijakan ini katanya cemerlang namun faktanya aplikasinya kurang. Bagaimana tidak? Sederet problem mewarnai perjalanan kebijakan belajar daring tersebut. Banyak suka duka yang dirasakan baik murid, orang tua juga tenaga pendidiknya sendiri.

Katakan saja seperti seorang peserta didik yang bernama Dimas. Ia tidak bisa mengikuti proses belajar dari rumah secara daring karena tidak punya HP. Akhirnya Dimas belajar di kelas sendiri dengan dibimbing seorang guru. Setiap hari Dimas berangkat dari rumahnya di Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah.

Ada lagi cerita seorang murid yang tinggal di daerah terpencil bernama Kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Di Kampung Todang, selama pandemi peserta didik dihimbau untuk belajar melalui radio. Namun rata-rata penduduk atau orangtua di Kampung tersebut hanyalah petani miskin dengan pendapatan pas-pasan. Akhirnya tetap saja mereka tidak bisa belajar karna tidak mampu membeli radio. Dan satu-satunya jalan adalah mereka harus berjuang keras untuk bisa belajar, yakni dengan berjalan kaki sejauh tiga kilometer ke sekolah dengan jalan setapak yang berbukit. Kampung Todang ini memang daerah yang terisolir, bahkan tidak tersentuh akses baik, listrik, jalan hingga telekomunikasi. 

Dilansir dari asumsi.co (12/5/2020) Bila merujuk pada data akses teknologi informasi di Indonesia, dalam Survey Penggunaan TIK 2017 dari Balitbang SDM Kemenkominfo, ketimpangan akses teknologi informasi terpampang nyata. Data tersebut memberikan kesimpulan yang terang benderang: teknologi informasi hanya diakses segelintir orang, dari kelas sosial tertentu, dengan strata pendapatan tertentu pula.

Kebijakan belajar dengan sistem online jelas menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat terutama orang tua dari keluarga tidak mampu. Wajar saja, bukankah saat kondisi sulit dimasa pandemi seperti ini beras jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada HP, radio dan kuota internet? Alih-alih membeli Hp dan radio, beras saja belum tentu bisa terbeli.

Kegagalan Pembangunan Kapitalistik

Sungguh, tak bisa dipastikan sampai kapan pandemi ini berlalu. Pertarungan melawan pandemi Covid-19 adalah pertarungan yang panjang. Bagaimana caranya supaya kita dapat memastikan bahwa setelah pandemi reda, tak satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena kondisi dan keadaan.

Masa pandemi ini benar-benar menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang jor-joran membangun infrastruktur namun tidak memberi daya dukung/manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat termasuk pendidikan yang layak bagi rakyatnya. Pembelajaran jarak jauh yang  menuntut sarana telekomunikasi dan ketersedian jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan haknya. Lalu akankah kita bertahan dengan sistem kapitalis yang selalu dengan standar untung ruginya?

Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan solusi shohih yang sudah terbukti dapat menyelesaikan bukan hanya bidang bendidikan, namun semua problematika kehidupan. Dan semua hal itu hanya dapat ditemukan di dalam sistem Islam. Yakni sistem yang bersumber dari Allah SWT.

Dalam Islam kebutuhan dasar rakyat dijamin oleh negara bahkan menempatkannya sebagai prioritas pembangunan dalam kondisi apa pun termasuk pendidikan. Maka, sudah menjadi tugas negara yang berkewajiban menyediakan pendidikan yang berkualitas secara cuma-cuma dengan fasilitas terbaik. Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan semua individu rakyat secara menyeluruh. Pendidikan dapat diperoleh secara gratis oleh masyarakat karna sistem ekonomi yang diterapkan sesuai syari'ah. Dengan politik ekonomi Islam, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya bisa terealisasikan secara menyeluruh. Maka Islam menjamin tercegahnya pendidikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi sebagaimana realita dalam sistem kapitalis saat iniJika dalam sistem pendidikan saat ini pemenuhan akan hak pendidikan rakyat terabaikan hingga tak mendapat fasilitas yang diharapkan, berbeda dengan sistem Islam yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, laboratorium, buku-buku pelajaran, perpustakaan dan lain sebagainya.

Didamping itu negara juga berkewajiban menyediakan tenaga pendidik yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang memadai bagi pendidik. Bahkan Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru diMadinah sebanyak 15 dinar setiap bulan. Satu dinar 4.25 gram emas. Bisa dihitung berapa gram emas jika 15 dinar dan dikalikan dengan harga emas saat ini. Tentu akan kita dapati jumlah fantastis hingga puluhan juta.

Di masa kejayaan Islam juga ada sekolah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad bernama Madrasah al-Muntashiriah. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Masyaa Allah.

Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky juga mendirikan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H. Di sekolah initerdapat fasilitas seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, para pelayan, tempat peristirahatan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Terkait biaya pendidikan bersumber dari baitul mal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta posmilkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan.

Sungguh jika sistem Islam ini diterapkan di Indonesia, maka dengan memanfaatkan SDA seperti tambang batu bara, tambang emas, migas, hutan dan laut dan lain sebagainya, yang kemudian hasilnya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka itu saja sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat. Sehingga negara harusnya mengelola sendiri SDA yang ada dan tidak boleh diserahkan kepada asing untuk dikontrakkan.

Sungguh jika sistem ini diterapkan, tidak akan terjadi lagi karut marut pendidikan. Namun yang ada adalah peningkatan yang membanggakan termasuk dibidang pendidikan. 

Wallahu'alambishoab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations