Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi

Kini Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law memberikan alternatif tentang sertifikasi halal, dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya sertifikasi halal ini di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakup menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamakan satu produk dengan produk yang lain (RRI.co.id, 14/10/2020).

Sementara itu Ma'aruf Amin mengatakan bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal dengan membangun Kawasan Industri Halal (KIH). Dengan melakukan penguatan terhadap industri kecil atau usaha mikro yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal (Liputan 6, 15/10/2020).

Berdasarkan Omnibus Law, sertifikasi halal juga bisa dilakukan oleh ormas Islam juga perguruan tinggi. PBNU dan Muhammadiyah mendukung desentralisasi sertifikat halal, tetapi sebaiknya penetapan halal itu dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel yang kiprahnya sudah terbukti dan mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat (Sindonews.com, 2/10/2020).

Apabila semua pihak diberi kewenangan untuk memberikan label halal pada suatu produk, hal ini bisa menimbulkan kerancuan akan standar halal dan haram.

Apalagi peran MUI dikurangi, bisa terjadi  banyak versi kehalalan produk. 

Di satu pihak produk halal, belum tentu di pihak lain sama. 

Peran negara sangat dibutuhkan untuk menghindari hal ini, sebagi penegas dan penghilang perbedaan yang terjadi.

Dengan dibangunnya Kawasan Industri Halal, dilakukan oleh pemerintah  untuk mendapatkan kemudahan investasi. Hal ini justru  mengorbankan standar halal yang sesuai dengan syariat.

Inilah kebijakan yang lahir dari sistem kapitalis, hanya bertujuan untuk meraup keuntungan tetapi mengabaikan kemaslahatan umat. Kebijakan yang diambil dikembalikan kepada kebutuhan pasar, apabila mendatangkan keuntungan maka akan diambil, jika menghambat dan menghalangi maka akan dihilangkan.

Terkuranginya peran MUI sama saja memandulkan peran ulama. Ulama hanya dijadikan sebagai legislasi sertifikasi halal bukan pengarah kebijakan. Peran ulama hanya digunakan jika menguntungkan para penguasa. Yang seharusnya menjadi rujukan dalam mencari solusi permasalahan negeri.

Perkara halal dan haram dalam Islam adalah perkara yang penting dan serius. Karena menyangkut produk yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh seluruh kaum muslimin. Islam menjadikan keutamaan suatu kebijakan karena kesesuaiannya dengan syariat dan kemaslahatan umat. Islam diturunkan untuk menjadi rahmat  bagi seluruh alam. Menyediakan produk halal adalah tanggung jawab negara sebagai pelayan umat.

Dalam Islam proses sertifikasi halal dilakukan secara gratis oleh negara. Tidak boleh mengambil pungutan terhadap rakyat, sementara biayanya diambil dari Baitul mal.

Jaminan kehalalan produk dimulai dari pengawasan bahan baku, proses pembuatan, proses produksi sampai distribusi produk.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh produk dalam keadaan aman (halal).

Negara tidak membiarkan barang haram beredar di pasaran, sehingga rakyat tidak khawatir dan bingung dalam menggunakan produk juga mengkonsumsi makanan. 

Sangsi juga diberlakukan kepada industri  yang menggunakan cara juga zat haram dalam produknya. Sangsi juga  diberlakukan kepada para pedagang yang memperjualbelikan barang yang haram. Begitupun  kepada kaum muslimin yang mengkonsumsi barang haram akan dikenai sangsi. Semisal peminum khamar akan dijilid sebanyak 40 sampai 80 kali.

Selain itu negara juga membangun kesadaran umat akan kewajiban meninggalkan keharaman atas dorongan keimanan dan ketaqwaan kepada sang Khaliq.

Negara juga mendirikan lembaga pengkajian mutu yang dilakukan, dikontrol, dan diawasi oleh para ahli dan ulama. Lembaga ini berfungsi untuk membantu negara dalam mengontrol mutu juga kehalalan produk.

Islam mengatur dengan detil tentang pentingnya kehalalan suatu produk karena hal ini menyangkut hajat hidup umat juga kemaslahatan umat.

Untuk itu apabila menyerahkan  sertifikasi halal ini kepada kelompok, lembaga atau pelaku usaha yang ditunjuk pemerintah  dengan dalih untuk mendapatkan kemudahan proses sertifikasi, maka akan berpotensi terjebak dalam kepentingan bisnis semata. Dengan menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya maka bukan tidak mungkin akan menghantarkan kepada kehancuran. Waallahu'alam bishowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations