Oleh : Ainun Jariyah

Sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan derita masyarakat saat ini. Polemik terkait wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako seolah kian mencekik rakyat.

Betapa tidak, ditengah pandemi yang  belumberakhir, kebutuhan pokok yang berangsur naik, ditambah akan dibebani pajak pula. Sungguh, jika wacana ini disahkan beban rakyat akan menggunung.

Sebagaimana yang dilansir-Liputan6.com bahwa Aturan sembako bakal kena PPN ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Mengacu Pasal 4A RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK. Adapun 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain: Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam Konsumsi, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan, Sayur-sayuran, Ubi-ubian, Bumbu-bumbuan, Gula Konsumsi (11/06/2021).

Prodan kontra terkait wacana ini pun bergulir hingga menuai polemik. Beberapa politikus pun menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait wacana ini tidak tepat. Sebagaimana yang disampaikan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak sebagai sebuah langkah panik (suara.com 12/06/2021).

Lalu,benarkah alasan wacana ini untuk rakyat? Untuk menyelamatkan ekonomi yang sedang skarat, atau justru untuk kepentingan para penguasa berdasi.

Alih-alih menyelamatkan perekonomian negara yang belum stabil ditengah badai pandemi, nyatanya justru kebijakan ini akan membebani rakyat. Karena, biaya kebutahan pokok pun  semakin naik dan tentu akan berdampak pada nasib rakyat terutama rakyat miskin. Yang saat ini saja masih berjuang untuk bisa makan dan berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Sungguh kebijakan ini sangat mendzolimi rakyat, karena itu sudah seharusnya untuk ditolak.

Memang pajak sudah menjadi sesuatu yang tidak asing dalam sistem kapitalis. Karena utang dan pajak merupakan tulang punggung dalam sistem ini. Sehingga untuk menyelematkan ekonomi yang kian terpuruk pemerintah akan fokus pada utang dan pajak. Sehingga, pemerintah akan memaksimalkan cara untuk menambah pemasukan dari pajak, meskipun dengan harus menarik pajak dari kebutuhan pokok rakyatnya. Sungguh sangat miris!.

Padahal SDA yang dimiliki negeri ini sanggatlah melimpah, namun pada kenyataanya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelamatkan ekonomi negeri yang kian terpuruk. Karena, kekayaan SDA tersebut telah dikuasai oleh asin, Bak mati dilumbung padi, rakyat terjajah di negeri sendiri. Sungguh sangat disayangkan.

Tentu sangat jauh berbeda dengan sistem Islam, karena pajak bukanlah sumber pendapatan negara. APBN dalam Islam disebut Baitul mal, dan memiliki pos-pospenerimaan yang telah ditetapkan syariat.

Dalam Islam pajak memiliki fungsi stabilitas dan sifatnya insidental. Jika kas Baitulmal kosong dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dalam pos-pos pengeluaranya, maka penguasa boleh menarik pajak. Dan itupun diperuntukkan bagi warga yang kaya saja, sesuai kadar kemampuanya tanpa tambahan. Sehingga pajak dalam Islam tidak membebani rakyat sekaligus menjadi peluang pahala bagi individu yang memiliki kelebihan hartanya untuk menginfakkan hartanya sebagai wujud keimanan bukan beban yang harus ditanggung oleh rakyat sebagaimana sistem saat ini.

Wallahualaam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations