Oleh: Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member AMK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus Corona mulai Januari 2021.

Nadiem mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

Ia pun menegaskan, orangtua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

Seperti yang dilansir oleh liputan6.com, Jumat (20/11/2020), Pemerintah disebut berencana membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, Komisi X DPR mendukung rencana tersebut dengan beberapa syarat.

“Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat” ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Huda menyebut, pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung, seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata.

“Di beberapa daerah siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia Pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,” katanya.

Menurutnya kondisi tersebut akan memunculkan efek domino di mana peserta didik akan kehilangan kompetensi sesuai usia mereka. Lebih parahnya lagi, peserta didik banyak yang harus putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa harus membantu orangtua mereka.

“Kami menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi ini juga meningkat, karena mereka terpaksa harus membantu orangtua yang kesulitan ekonomi,” katanya.

Pembukaan sekolah dengan pola tatap muka, kata Huda, akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para peserta didik. Hampir satu tahun ini, sebagian peserta didik tidak merasakan hawa dan nuansa sekolah tatap muka.

“Kondisi ini membuat mereka seolah terlepas dari rutinas dan kedisplinan pembelajaran. Pembukaan kembali sekolah tatap muka akan membuat mereka kembali pada rutinitas dan mindset untuk kembali belajar,” katanya.

Namun, adanya kebijakan ini memunculkan rasa kekhawatiran berbagai pihak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka.

Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan organisasi profesi ini, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi.

Inilah yang terjadi ketika negara mengadopsi sistem sekuler yang bersifat sektoral, jauh dari meriayah masyarakat dari seluruh aspek. Kebolehan pembukaan sekolah di bulan Januari 2021 tidak diiringi kemajuan berarti dalam penanganan Covid-19, yang akhirnya menempatkan rakyat pada posisi dilematis.

Semua kebijakan tersebut muncul dari rezim ruwaibidhah. Yaitu, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

"Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidhah berbicara. "Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud Ruwaibidhah itu?" Nabi menjawab, "Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas." (HR. al-Hakim, al-Mustadrak 'ala as-Shahihan, V/465)

Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang-orang yang berbicara tanpa landasan ilmu, penuh kedustaan, dan mengkhianati amanah.

Namun, Islam mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi problem pendidikan di masa pandemi. Sistem Islam akan melahirkan peran pemimpin yang berpikir pada kemaslahatan umat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Karena sesungguhnya, peran pemimpin dalam Islam memahami bahwa keberadaannya di pemerintahan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt. Mereka takut akan azab Allah Swt. bagi penguasa yang lalai terhadap umatnya.

Dalam pemerintahan Islam, yaitu Khilafah menjadikan negara sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasi korban yang berjatuhan akibat wabah seperti saat ini. Ketika telah diketahui ada wabah yang menyerang, negara akan langsung menyatakan daerah itu diisolasi, sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah.

Rasulullah saw. bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."

Terkait pembelajaran, Islam akan membuat kebijakan belajar di rumah secara online atau daring. Belajar di rumah dalam khilafah ditopang oleh perekonomian yang stabil bahkan maju. Dengan kondisi tersebut, negara mampu menopang kehidupan ekonomi rakyat yang membutuhkan bantuan akibat lockdown. Tak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, negara khilafah juga mampu memberikan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. Negara menyediakan platform pendidikan gratis dan sarana pendukungnya, seperti internet gratis dan media (alat komunikasinya).

Sayangnya, kita tidak akan mendapati pemimpin yang benar-benar menjadi pelindung nyawa rakyat serta menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyatnya, bila sistem yang diterapkan masih sistem kufur buatan manusia. Sudah menjadi keharusan untuk seluruh kaum muslim kembali kepada fitrah mereka dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah.

Sistem yang berasal dari Allah Swt. Dengan seperangkat aturan-Nya, yang akan menyejahterakan dan menentramkan jiwa seluruh umat manusia. Yaitu, sistem Islam dengan khilafah sebagai pemerintahannya. 

Wallahu a’lam bishshawab 

YOUR REACTION?

Facebook Conversations