Oleh: Cicik Herlina, M.Si, Dosen di Surabaya
Ijtima’ Ulama IV menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi.
Foto: Cage.ngo

Salah satunya meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah (CNN Indonesia, 2019). Menanggapi hal tersebut kepala staf kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtima' Ulama. Moeldoko mengatakan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (Zhacky M., 2019). Berbeda dengan Moeldoko, pendapat Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo yang juga merupakan anggota Komisi Hukum MUI, berpendapat bahwa Aparat negara diminta tidak alergi dengan istilah syariah. Apalagi sampai menuduh syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan bisa disangka sebagai makar. "Hampir 99 persen kehidupan umat Islam diatur syariat," jelasnya. Jadi, menurut Anton, tidak mungkin umat Islam tidak menegakkan Syariat Islam (Moeslim Choice, 2019).

Sebagaimana diberitakan di media baik cetak maupun elektronik bahwa salah satu hasil ijtima’ ulama dan tokoh ke-IV adalah menginginkan  kembali diatur dengan syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa diatas peraturan perundangan saat ini, keinginan ini adalah hal yang wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi (Ramly H., 2005). Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas yaitu Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. 

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri yaitu Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian Kerajaan Gowa, Kesultanan Ternate serta Tidore di Sulawesi dan Maluku. Kesultanan-kesultanan tersebut –sebagaimana tercatat dalam sejarah- tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17 (Ramly H., 2005). 

Pada masa ini hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (syumul), mencakup masalah mu’amalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum positif di nusantara. 

Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini dimana Islam hanya digunakan untuk mengatur masalah pernikahan, kelahiran, dan kematian, sedangkan Islam adalah agama yang agung yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam datang dengan seperangkat aturan multidimensional yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, ini tercermin pada hukum-hukum Islam yang mengatur masalah muamalat dan sistem sanksinya. 

Selain itu, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu pada hukum-hukum yang mengatur masalah akhlaq, makanan dan pakaian. Mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya yaitu pada hukum ibadah dan aqidah. Allah Swt. berfirman  di dalam Al-Qur’an yang artinya, ”Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (An-Nahl: 89)



YOUR REACTION?

Facebook Conversations