Oleh: Maman El Hakiem

Tidak seperti UU Minerba, apalagi UU Ciptaker, meskipun tebalnya ribuan halaman, namun cepat diketok palu. Bukan dalam hitungan tahun, semalam suntuk dibela-belain pemerintah untuk disahkan.

RUU Minuman beralkohol (Minol) berbeda nasib, meskipun itu merupakan draft yang tertunda lima tahun lamanya, malah seperti dihindari pemerintah. Ada apa?

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa jargon demokrasi kedaulatan di tangan rakyat sesungguhnya hanya kamuflase, karena dibalik nama rakyat, yang  berkuasa lagi-lagi pemilik modal atau kapitalisme. Negara ini telah menjadi korporatokrasi, artinya yang berkuasa dan mengendalikan produk hukum adalah kepentingan pengusaha. 

Sebagaimana diketahui produk minuman beralkohol, meskipun secara hukum syara, jelas keharamannya. Namun, di negeri mayoritas muslim ini, tetap masih bisa ditawar-tawar, bahkan kalau bisa ditentang karena yang berlaku sistem demokrasi, alat ukur kebenaran adalah suara mayoritas di parlemen.

Berdasarkan RUU Minol, sebenarnya telah banyak kelonggaran bagi mereka yang merasa kepentingannya terganggu, seperti sektor pariwisata dan dunia hiburan malam plus adat budaya tertentu yang konon tidak bisa melepaskan khamer sebagai bagian dari tradisinya. Adanya tingkat kadar etanol yang diatur RUU Minol tersebut, tetap saja dianggap merugikan usaha mereka.

Sistem kapitalisme memang tidak pernah berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, selalu yang diambil nilai materi (material oriented). Minuman beralkohol atau miras, jelas-jelas memabukan dan merusak moral bangsa. Tetapi, paradigma berpikirnya bukan dalam rangka menjaga akal atau moral manusia, namun keuntungan materi yang serakah terhadap syahwat dunia. 

Fungsi negara yang harusnya mampu menjaga akal dan moral rakyatnya, malah seakan kalah oleh kepentingan bisnis, sekalipun itu bisnis haram.

Maraknya produk minuman beralkohol, baik label lokal maupun internasional, membuktikan keharaman khamer telah diderivasi dengan aneka macam bentuk namanya sesuai kandungan etanolnya yang bervariasi, hal ini telah diisyaratkan oleh sabda Nabi Saw.: “Sebagian orang dari umatku akan menganggap halal khamer dengan cara menamakannya dengan sebuah nama.”(HR Ahmad). 

Sebagai wujud keimanan dan kepeduliaan terhadap urusan umat, rakyat harus tetap melakukan koreksi atas segala bentuk kebijakan penguasa, terlebih jika penguasa telah bermaksiat dengan melegalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan seperti khamer atau minuman keras yang merusak akal dan moral bangsa. RUU Minol sepertinya akan susah gol, jika penguasa masih ngotot membela kepentingan segelintir pengusaha yang berbisnis haram tersebut, dengan mengorbankan rakyatnya. Padahal, minuman beralkohol menjadi sumber kemaksiatan lainnya yang merusak akal dan moral bangsa ini. Mana revolusi mentalnya? Jika generasi masa depan rusak akalnya.

Wallahu’alam bish Shawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations