Di tengah pandemi yang belum berakhir, baru-baru ini pemerintah membuat resah masyarakat dengan munculnya RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila).

Tanti Irma Yunita, Pemerhati Sosial 


Penggagas RUU HIP

Di tengah pandemi yang belum berakhir,  baru-baru ini pemerintah membuat resah masyarakat dengan munculnya RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila). RUU HIP ini awalnya diusulkan oleh fraksi PDI Perjuangan,  namun setelah dibawa ke Baleg (Badan Legislatif) maka RUU HIP menjadi program prioritas legislatif DPR RI pada tahun 2020, dan sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI,  meskipun pembahasannya saat ini sudah di tunda. 

Bahaya RUU HIP

Dalam RUU HIP  yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal tersebut banyak menuai penolakan dalam draf2nya,  penolakan itu tidak hanya dari kalangan MUI se Indonesia bahkan ormas - ormas Islam besar seperti  NU dan Muhammadiyah.  Penolakan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. RUU-HIP mampu membangkitkan Komunisme.  Dengan tidak dicantumkannya Tap MPR No.  XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI,  Organisasi Terlarang,  dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Fahan Komunisme,  Marxisme, Leninisme dalam konsideran " mengingat". Hal itu mengindikasikan bahwa RUU-HIP memberikan celah bagi bangkitnya Ideologi Komunisme.  Menurut Ustadz  Ismail Yusanto Konsideran " mengingat" tidak di cantumkannya  Tap MPR No.  XXV/MPRS/1966 artinya tidak diingat, tidak perlu diingat, kalau rezim ini terus berkuasa maka generasi mendatang harus menghilangkan tentang kekejaman PKI,  bahkan pada tahun lalu film tentang peristiwa G 30 S/PKI tidak perlu di putar,  ketika ada salah satu stasiun tv yang memutar film tersebut direktur stasiun tv  di ganti oleh rezim. Dan juga hal itu sebagai strategi step by step menuju Komunisme,  setidaknya menuju Indonesia untuk tidak menolak Komunisme atau bahkan menerima Komunisme. 

2. RUU-HIP ini sebagai alat untuk mensekulerkan Indonesia.  Menurut ustadz Ismail Yusanto membawa Indonesia menuju Indonesia Sekulerisme Radikal. Kita bisa membaca pada pasal 23 RUU-HIP tentang Pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat -  syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan Nasional,  artinya pembinaan agama itu untuk kepentingan kepribadian kebudayaan Nasional,  bukan untuk kepentingan agama itu sendiri. 

Ini menjadikan agama semakin termarginalkan dengan RUU-HIP pada  pasal 7 ayat 2 yang terjadi kontroversi dimana dinyatakan ciri pokok Pancasila berupa trisila yaitu: Sosio-Nsionalisme, Sosio-Demokrasi, serta Ketuhanan berkebudayaan.  Yang perlu dikritisi adalah tentang salah satu ciri pokok Pancasila yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Posisi agama semakin termarginalkan keberadaannya hanya sebagai sub bidang dari bidang mental dan spiritual. Fungsinya sebagai alat untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional,  seharusnya pembinaan agama sebagai petunjut untuk menjalankan agama dalam seluruh aspek kehidupan. Belum lagi trisila diperas menjadi eka sila yaitu gotong royong, namun belum jelas gotong royong yg seperti apa, apakah gotong royong dalam kebaikan? Gotong royong dalam keburukan? Atau gotong royong dalam perspektif apa? 

3. RUU HIP  pada pasal 12 tentang ciri manusia Pancasila  yaitu Beriman dan Bertaqwa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab,  rumusan tersebut mengandung faham sekulerisme, sinkretisme, bahkan Pluralisme.  Meletakkan hakikat iman dan taqwa yang semestinya difahami dan dilaksanakan dengan dasar dan ukuran wahyu atau sesuai Alqur'an dan Hadits. 

4. RUU-HIP  pada pasal 43 huruf c juga berbau sekularisme . Pasal itu menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional terdiri dari bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi secara eksplisit disebut dalam sebuah norma hukum seperti RUU HIP, secara pasti akan mereduksi peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Iptek akan menggeser pertimbangan-pertimbangan agama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

5. RUU-HIP  ini sebagai kedok untuk memukul lawan politiknya. Kita bisa membaca dalam rumusan tentang definisi manusia pancasila dan masyarakat Pancasila. Jika RUU-HIP ini disahkan maka rezim akan memaksa masyarakat berfikir,  bertindak sesuai dengan rumusan tersebut,  tidak peduli meskupun sedang menjalankan perintah agama.  Sekarang saja sebelum RUU-HIP  belum disahkan rezim sudah bertindak sewenang- wenang dengan mencabut BHP ormas HTI, sekalipun belum ada rumusannya dengan alasan kegentingan yang memaksa. Padahal apa yang dilakukan oleh HTI adalah hanya berdakwah menjalankan perintah agama.  

6. Sebagai alat untuk pendukung kepentingan para oligarki.  Kita bisa melihat dari kebijakan -  kebijakan pemerintah dengan disahkannya UU Minerba baru -  baru ini jelas mengingkari kepentingan rakyat.  Dalam UU Minerba yang lama No.  4 tahun 2009 pada pasal 63/75. Pada PKP2B ( perjanjian karya pertambangan batu bara)  ada 7 perusahaan pertambangan.  Yang sudah habis masa berlakunya seharusnya dikembalikan kepada negara tp DPR menyetujui untuk diperpanjang kontrak tersebut. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations