Jangankan UKT mahasiswa, kebutuhan masyarakat saja itu tidak terpenuhi secara merata dan tidak dilakukan secara jangka panjang, kemudian Kebutuhan Para tenaga medis yang Berupa APD tidak juga difasilitasi oleh negara selama pandemic, dan harga pembayaran listrik, harga sembako naik secara drastis.

Oleh: Fadhilla Lestari ( Pengiat Media Kolaka )


Melansir Kompas.com, Mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban orangtua yang anaknya tengah berada di tingkat perguruan tinggi. Selama masa pandemi ini, uang kuliah yang dikenal sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. hal ini disampaikan oleh Plt. Direkrur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, dalam unggahan IGTV akun Instagram Kemdikbud, Kamis (4/6/2020).

"Saya ingin tekankan sekali lagi, tidak ada kenaikan UKT selama masa pandemi ini. Di seluruh PTN akan diberlakukan UKT sesuai dengan kemampuan orangtua membayar bagi anaknya" tegas Nizam.

"Jadi tidak ada kenaikan UKT, dan orangtua hanya membayar UKT sesuai dengan kemampuannya," lanjut dia.

Nizam juga menjelaskan, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri juga telah menyepakati untuk menerapkan 4 skema pembayaran UKT, untuk meringankan beban orangtua dalam melunasi kewajiban uang kuliah sang anak.

1. Penundaan pembayaran. Pembayaran UKT bisa ditunda apabila orangtua dari mahasiswa memang terdamapak Covid-19 secara ekonomi.

Misalnya saat ini kehilangan pekerjaan, maka UKT bisa dibayar ketika nanti perekonomiannya kembali pulih.

"Yang saat ini PHK, mungkin nanti bekerja lagi. Nanti kalau sudah bekerja lagi bisa membayar UKT-nya," ujar Nizam.

2. Pencicilan pembayaran. Selain ditunda, agar tidak memberatkan pembayaran UKT juga bisa dilakukan dengan cara dicicil.

Menelaah Akar Masalah

Dalam mengatasi, mencegah dan menindak masalah kemasyarakatan berbangsa dan bernegara hari ini tentunya setiap negara memiliki aturan mainnya sendiri. Sebagaimana negara hukum yang senantiasa menjadikan hukum sebagai panglima negara Indonesia tentunya menjunjung tinggi asas asas hukum (kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan efek jera) dimana obyek hukum dipandang sama di depan hukum mulai dari rezim hingga penjual sayur di pasar. Begitu pula persoalan UKT bagi mahasiswa yg aturan mainnya jelas jelas telah tertera di dalam Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 di sebutkan: UUD alinea ke empat bahwa " kemudian Ari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sila ke 5 keadilan sosialisasi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jadi ketika kita melihat Selama masa pandemic ini bisa di katakan bahwa hidup masyarakat, keluarga, maupun individu, mengalami krisis ekonomi secara drastis dan sangat berpengaruh besar apalagi yang bekerja sebagai wiraswasta, maka kebijakan terhadap penurunan UKT adalah jalan yang lumayan efektif bila di ambil sebagai solusi. Karena jika melihat dari perkuliahan hanya secara online bahkan itupun sangat minim di lakukan oleh dosen dosen yang bersangkutan dan bahkan hanya memberika tugas tugas saja. Belum lagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan jaringan di daerahnya. Dan ini sangat tidak wajar bila pemungutan UKT (Uang Kuliyah Tunggal) dibayar, karena ini sama halnya dalam keadaan kondisi normal. Di sisi lain, meskipun mahasiswa tidak kuliah secara  tatap muka, mahasiswa masih terbebani biaya kos yang harus tetap dibayar. Bahkan mahasiswa terkena biaya tambahan yakni kuota data internet untuk pembelajaran daring. dalam hal ini Maka pertanyaan yang kemudian muncul dalam konteks ini adalah dimanakah peran dan fungsi negara khususnya aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalah UKT mahasiswa selama masa pandemic ini?

Jangankan UKT mahasiswa, kebutuhan masyarakat saja itu tidak terpenuhi secara merata dan tidak dilakukan secara jangka panjang, kemudian Kebutuhan Para tenaga medis yang Berupa APD tidak juga difasilitasi oleh negara selama pandemic, dan harga pembayaran listrik, harga sembako naik secara drastis. Sungguh ironis bukan, ketika kita mengingat dasar negara yang begitu tersusun rapihnya yang menjanjikan rakyat dengan kesejahteraan dan menjadikan Masyarakat yang cerdas. Harusnya biaya pendidikan, kebutuhan masyarakat selama pandemic itu di  diturunkan di biyayanya dan bahkan di gratiskan oleh negara. Kenapa? Karna bukankah negara Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara yang berlimpah dengan kekayaan alamnya. Kenapa tidak dimanfaatkan saja hasil kekayaan alam untuk membiayai pendidikan secara gratis. Kalau alasnya pemerintah juga selama ini juga sudah berusaha dengan segala upaya untuk mengatasi problematika masyarakat hari ini? Lalu dikemanakan hasil kekayaan alam tersebut? 

Bahkan hal ini malah membuat keadaan tidak semakin membaik. Desentralisasi yang diharapkan menciptakan balance of power dan pemerataan, malah melahirkan fira'un-fir'aun kecil yang siap dan tegas bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lokal. Yang lebih memprihatinkan lagi politik oligarki semakin hari kian menancapkan kuku liarnya. Selain itu, pengangguran masih menjadi pemandangan sehari-hari, angka kemiskinan pun semakin meningkat, TKI yang katanya pahlawan devisa masih saja menjadi komoditas eksploitasi, biaya pendidikan yang mahal, dan penguasaan asing atas SDA yang semakin mencengangkan, sementara utang negara pun juga  makin hari makin menggelikan untuk disaksikan.

Maka kesalahan konsepsi, tafsiran dan penilaian dalam merumuskan akar masalah serta solusi yang menghujani Republik adalah kusut dan semrawutnya perangkat penunjang sistem, yaitu  penegak hukum  yang lemah, budaya korupsi, kolusi, nepotisme dan lemahnya sistem demokrasi kapitalis. Dari sini juga dimunculkan solusi instan seperti penghujatan dan penggulingan pejabat yang akhirnya di PHK, sementara Mahasiswa sebagai komoditas yang kemudian diperas dengan jumlah UKT yang melimpah. Dan krisis akibat pandemik ini pun dipicu karena lemahnya  rupiah yang kemudian berposisi sebagai mata uang dan tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga sangat mudah terguncang oleh faktor ekonomi maupun politik.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations