Oleh: Maryatiningsih
Ibu Rumah Tangga

Indonesia negara yang terbelenggu oleh sistem sekuler demokrasi, buah dari sistem ini sudah kita rasakan sejak runtuhnya sistem Islam yang kafah.

Berbagai kezaliman dan ketidakadilan sering dialami oleh rakyat. Semakin berkembangnya zaman di era saat ini membuat teknologi juga semakin canggih. Media menjadi tren dan kebutuhan untuk masa ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini semua serba online, belajar, ngantor, jual beli, dan yang lainnya. Tetapi karena sistem saat ini masih berkuasa maka penggunaan media elektronik ini di atur dengan Undang-Undang yang selalu menguntungkan pihak tertentu. Setiap masyarakat membutuhkan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Seperti halnya saat ini masyarakat yang sering terzalimi dan merasa tidak  mendapatkan keadilan dari pemerintah, mereka tidak bisa menyampaikan perasaannya, ketidak puasanya dan masukannya. Sebagian dari masyarakat yang kritis mencoba untuk menyalurkan isi hati tentang kinerja pemerintah dari berbagai aspek. Terutama dari segi pembuatan hukum dan Undang-Undang. Beberapa waktu yang lalu kepada negara ini meminta agar UU ITE di revisi. 

Seperti yang di lansir dari JAKARTA, KOMPAS.com- Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bergulir setelah Presiden  meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan.

Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Tetapi jika kita cermati mengenai rencana merevisi Undang-Undang tersebut bukan yang pertama kali digulirkan, yakni pada tahun 2016, tetapi revisi saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal UU ITE yang di anggap sebagai pasal karet. Maka revisi pada saat itu tidak memberikan banyak perubahan pada mengenai ketentuan pidana. 

Wacana revisi UU ITE kembali mengemuka menyusul pernyataan Presiden yang minta dikritik bila dalam menjalankan tugas, pemerintah tak memenuhi aspek layanan publik. Sayangnya, revisi itu seperti hanya pemanis di awal saja.

Lalu siapa yang di untungkan dari revisi UU ITE ini? Pada faktanya ketika ada yang menyampaikan kritik mengenai pemerintah, baik para ulama, maupun para intelektual, bahkan masyarakat yang sudah lelah  dan merasa terdesak dengan keadaan, mereka mengungkapkan kebebasan nya untuk berpendapat, tetapi apa yang di terima penangkapan dan menerima hukum pidana dari pemerintah. 

Dengan mengkritik terhadap pemerintah mereka kerap ditafsiri sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Bagaimana mau mengkritik dengan leluasa bila publik ditakut-takuti dengan UU ITE? Ruang kritik makin sempit tatkala UU ITE menjadi senjata andalan membungkam lawan politik.

Sampai kapan rezim akan tetap berdiri di negeri ini dengan semua aturan yang di jadikan senjata untuk tetap bertahan dan semakin kokoh di negeri ini. Jika di biarkan seperti ini negeri akan semakin rusak dan hancur beserta masyarakat karenanya. 

Dalam Islam kritik  adalah fitrah bagi penguasa. Penguasa dikritik atas kinerjanya itu wajar. Dengan kritik, penguasa bisa bermuhasabah dan memperbaiki kinerja.

Islam tidak antikritik. Kritik dalam Islam terwujud dalam aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar. Yaitu menasihati dalam kebaikan, mengoreksi kebijakan penguasa, dan mencegah kezaliman dan kemungkaran.

Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka.” (HR. Muslim) 

Wallohu a’lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations