Oleh: Nisa Agustina
Muslimah Pegiat Literasi

Pascasidang paripurna DPR yang menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Kementerian Investasi pada hari Jum’at, 9 april 2021, lagi-lagi reshuffle kabinet diwacanakan akan kembali terjadi.

Meski belum diketahui siapa saja yang nanti akan menempati dua posisi menteri baru tersebut, banyak pihak sudah merespon terkait wacana ini.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu berharap, reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo bukan untuk kepentingan akomodasi politik, melainkan untuk membantu kerja presiden dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan (harianaceh.co.id,15/04/21). Bahkan sebagian pengamat politik mengatakan bahwa reshuffle Kabinet di tahun ini akan menjadi jalan endorse bagi putra mahkota PDIP (kabar24.bisnis.com, 13/04021).

Merombak kabinet untuk kepentingan akomodasi politik memang hal yang biasa terjadi di sistem pemerintahan demokrasi. Bagi-bagi kursi jabatan sebagai politik balas budi menjadi hal yang tidak tabu di sistempolitik tranksaksional seperti sekarang. Hal ini bisa terbaca bila kita melihat jejak lima kali reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden jokowi dari awal pemerintahannya .

Dalam pengumuman perombakan kabinet Desember lalu, Kabinet Indonesia Maju masih didominasi oleh kader dari parpol yang mendukung dan membantu pemenangan Jokowi-Ma’ruf serta tokoh profesional yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Sebagai partai pemenang pemilu dan partai asal sang Presiden, PDIP sudah mendapat jatah terbanyak.

Biasanya kue kekuasaan dibagi sesuai jatahnya. Latar belakang pendidikan atau keahlian seseorang pada bidang tertentu terkadang tidak menjadi pertimbangan utama. Selama loyalitasnya diberikan pada rezim, ia memiliki peluang besar untuk mendapat kursi jabatan. Bisa dengan rolling menteri atau diberi jabatan di lembaga pemerintahan selain kementerian.

Sejak awal, pembagian jatah kursi menteri bagi parpol pendukung Jokowi memang berdasarkan raihan kursi di DPR. PDIP yang mendapat suara dan kursi terbanyak di Senayan sejak lama sudah sering “bersuara” soal mendapat jatah menteri terbanyak, demikian juga Golkar dan PKB. Jadi wajar kiranya dalam perombakan kabinet kali inipun, kesan bagi-bagi jatah jelas akan terlihat. Ya, politik transaksional adalah konsekuensi dalam berdemokrasi.

Pertanyaanya, apakah dengan reshuffle kabinet ini bisa membawa perbaikan bagi negeri? Akankah mentri yang baru bisa benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat? Tampaknya sulit sekali bahkan mungkin mustahil. Sebab, terpilihnya menteri-menteri yang dipilih tidak akan lepas dari kepentingan rezim. Selama sistem dan ideologi yang dipakai sama, yaitu kapitalisme neoliberal, pergantian menteri tidak akan membawa dampak positif bagi rakyat.

Selain itu, titik masalahnya bukan pada orangnya, tapi sistem pemerintahan yang dijalankan. Keberadaan kementerian investasi misalnya, ia menjadi jalan dibuka lebarnya keran investasi yang selama ini sudah liberal. Sejauh mana dampak investasi bagi kesejahteraan rakyat secara mayoritas? Yang ada rakyat mendapat getah pahitnya berupa utang negara yang semakin menumpuk.

Idealnya, seseorang yang diberi jabatan harus menjalankan amanahnya berdasarkan mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Rakyat memberinya kepercayaan agar dapat melaksanakan amanah sebaik mungkin. Itu berarti kebijakan yang ia tetapkan sudah semestinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Realitasnya dalam sistem demokrasi kapitalis, jabatan bukan lagi perkara mampu atau tidak, kapabel atau tidak, memiliki visi seorang negarawan atau tidak, melainkan hanya ajang bagi-bagi jatah dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Berbeda dengan sistem demokrasi, Islam memandang bahwa jabatan adalah amanah. Pemilihan pejabat publik merupakan perkara krusial karena berkaitan dengan nasib masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal pemerintahan, memberikan tuntunan yang jelas mengenai pemilihan pejabat publik.

Islam memberikan panduan pokok bagi pemimpin negara (Khalifah) dalam memilih para pembantunya agar terpilih orang-orang yang amanah, kredibel dan sesuai bidangnya. Pemilihan ini tidak didasari atas kepentingan individu apalagi kepentingan partai.

Dalam buku The Great Leader of  Umar bin Al Khathabkarya Dr Muhammad Ash-Shalabi dijelaskan bagaimana Khalifah Umar mempraktikkan kaidah-kaidah dasar dalam mencari dan mengangkat pejabat/pembantu Khalifah.

Kaidah pertama adalah mengangkat pejabat yang mempunyai fisik kuat dan amanah. Ketika Umar bin Khaththab ra memberhentikan Syurah bil binHasanah dan mengangkat Mu’awiyah sebagai gantinya, Syuraih bil bertanya kepadaUmar, “Apakah dengan alasan benci kamu memecatku, wahai Amirul Mukminin?”“Tidak, aku tetap mencintai kalian berdua. Akan tetapi, aku menginginkan orang yang lebih kuat.”

Kaidah kedua adalah mendahulukan orang yang berilmu dan menguasai pekerjaan. Kaidah ini menjadi penegas bahwa pembantu khalifah dan pejabat publik haruslah paham tentang apa yang menjadi bidang garapan amanahnya. Orang yang paham betul seluk beluk amanah yang akan diembannya, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung dalam menjalankan amanahnya.

Kaidah ketiga adalah belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Sikap ini bukan pencitraan agar diangkat menjadi pejabat publik, namun tercermin dalam rekam jejak keseharian sebelumnya.

Inilah beberapa kaidah pemilihan pejabat publik dalam sistem pemerintahan Islam (Kekhilafahan). Karena jabatan/kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyat, maka memilih pejabat publik yang amanah, kapabel, dan berakhlak mulia adalah langkah utama untuk menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengurus rakyat.

Terakhir, perlu digaris bawahi bahwa Reshuffle kabinetdengan mengganti pejabat tanpa mengganti sistem tak akan membawa perbaikan dan perubahan bagi negeri ini. Kita membutuhkan sistem pemerintahan alternatif yang ideal. Sistem yang memiliki standar baku yang pasti, bebas dari intervensi, dan bersih dari politik kepentingan. Sistem itu adalah sitem pemerintahan Islam yakni sistem Khilafah sesuai metode kenabian.

Wallahu a’lam bish showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations