Oleh : Yan Setiawati, S.Pd., M.Pd.
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Lagi-lagi menyoal tentang kesetaraan gender. Ide yang sangat viral dan terkenal di masyarakat Amerika dan Eropa ini, justru tidak ada dalam Islam.

Perempuan saat ini seolah-olah dipaksakan untuk mempunyai kemampuan dan pekerjaan yang sama dengan laki-laki baik di bidang ekonomi,  pendidikan,  maupun politik.  Perempuan digadang-gadang sebagai kekuatan bangsa jika mampu ikut berpartisipasi dalam segala bidang sebagaimana laki-laki. 

Seperti yang dikutip dari laman www.kemenpppa.go.id, (Kamis,  25/03/2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa angka tersebut menunjukkan realita masih banyaknya ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Konstruksi sosial budaya di masyarakat menurut Menteri Bintang ikut menyumbang rendahnya kualitas perempuan Indonesia. ‘’Kondisi ini berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki padahal perempuan merupakan kekuatan bangsa. Berdasarkan Sensus 2020, perempuan mengisi 49,42 persen dari populasi di Indonesia atau sekitar 133,54 juta jiwa. Selain itu berdasarkan McKinsey Global Institute Analysis, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula,” ujar Menteri Bintang dalam Konferensi Perempuan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 2021 secara virtual, Rabu (24/3).

Sementara itu,  menurut menkeu  dalam laman www.menkeu.go.id,  (Rabu, 16/12/2020) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara juga mengenali pentingnya kesetaraan gender. Salah satu inisiatif baru pada tahun 2021 adalah mengenalkan sebuah dana alokasi khusus nonfisik yang didedikasikan untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

“Ini adalah upaya bagi kita untuk memberikan peningkatan kualitas perlindungan kepada perempuan dan anak dari domestic violence atau kekerasan di dalam rumah tangga,” ujar Menkeu dalam webinar daring bertajuk "Menuju Planet 50:50 Kontribusi Bisnis Pada Pencapaian SDG' 5" yang diselenggarakan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerjasama dengan Global Reporting Initiative (GRI), Rabu, (16/12).

“Kalau negara-negara memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan di dalam berpartisipasi di ekonomi, maka produktivitas negara itu akan meningkat nilainya bahkan mencapai 28 triliun atau 26% dari GDP dunia,” ujar Menkeu.

Kesetaraan gender dianggap sebagai solusi pencapaian produktivitas negara karena didalamnya ada keterlibatan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi. Maka dari itu perempuan didorong untuk terus aktif berpartisipasi  di sektor publik dan berdaya guna dengan bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah,  sehingga perempuan dijadikan sebagai objek ekonomi.  Sedangkan perempuan yang tidak bekerja dianggap sebagai beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Juga dianggap sebagai  akar dari kemiskinan. 

Begitulah nasib perempuan hidup di dalam sistem sekuler kapitalis neoliberal.  Dengan dalih kesetaraan gender inilah justru beban perempuan menjadi bertambah berat.  Perempuan harus bekerja ganda,  yaitu sebagai pencetak generasi cemerlang sekaligus sebagai pekerja pencari nafkah. Hal ini merupakan eksploitasi terhadap kaum perempuan,  namun tidak disadari oleh kebanyakan perempuan itu sendiri.  Karena kesetaraan gender ini dibungkus dengan sangat cantik, manis dan eksklusif namun sejatinya menghancurkan bahkan mematikan. 

Ide  kesetaraan gender ini sebenarnya tidak menuntaskan masalah, malah  jadi pemicu banyaknya masalah, seperti; seorang perempuan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu,  tidak mau mengurus anak,  dan tidak mau taat dan menghormati suami, banyaknya kekerasan seksual,  dan ketimpangan sosial. 

Selain itu, dalam ide kesetaraan gender ini perempuan yang tidak bekerja dianggap sebagai akar kemiskinan, padahal akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di negara kita ini adalah dikuasainya kekayaan alam oleh asing. Dengan seenaknya merendahkan dan menyalahkan perempuan sebagai biang kemiskinan.  Begitulah pemikiran dalam sistem sekuler kapitalis neoliberal ini.  

Berbeda halnya dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah. Dalam Islam,  perempuan tidak dieksploitasi dan tidak dijadikan sebagai objek ekonomi.  Ada dua peran utama seorang perempuan yaitu  sebagai Ummu Warabbatul Bait  (Ibu dan pengurus rumah tangga) dan Ummu Ajyal yang siap mencetak generasi unggul, berkepribadian Islam, dan generasi peradaban yang cemerlang.  Di samping itu,  perempuan juga wajib berdakwah dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.  

Perempuan di dalam Islam tidak dibebankan mencari nafkah, karena kewajiban mencari nafkah dibebankan pada suami.  Jika suaminya tidak mampu maka mencari nafkah dibebankan kepada ahli waris,  jika ahli waris tidak ada atau belum mampu maka nafkahnya dibebankan kepada negara.  

Islam sangat menghormati peran dan tugas seorang perempuan.  Karena di tangan perempuanlah akan tercipta generasi peradaban yang cemerlang.  Dalam Islam perempuan boleh bekerja, namun pekerjaannya ini diatur jangan sampai melalaikan tugas utamanya yaitu Ummu Warabbatul Bait dan Ummu Ajyal, serta dalam pekerjaannya itu tidak boleh  menampakkan aurat. Perempuan boleh bekerja dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, bahkan dalam bidang politik, yakni politik Islam. 

Perempuan dalam berpolitik Islam  bukan untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan. Hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk memimpin dan menjabat suatu kedudukan. 

Perempuan dalam berpolitik pada hakikatnya adalah untuk memaksimalkan peran ibu sebagai Ummu Warabbatul Bait dan peran dakwah di tengah masyarakat.  Karena dari seorang ibulah lahir calon pemimpin yang cerdas, bertakwa, amanah, berjiwa pemimpin, dan bertanggung jawab terhadap urusan rakyat. Selian itu perempuan dalam berpolitik adalah untuk memahamkan kesadaran politik berlandaskan akidah Islam yaitu dengan aktivitas dakwah memahamkan Islam di tengah masyarakat. 

Agama Islam yang diturunkan Allah ini membawa keadilan bagi manusia,  baik laki-laki maupun perempuan sesuai tugas dan peran masing-masing.  Sebagaimana Firman Allah Q.S An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". 

Begitulah keadilan dan kesejahteraan perempuan dalam Islam di bawah naungan Khilafah. Masihkah kita ragu dengan agama rahmatan lil 'alamin ini?

Wallahu'alam bi Shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations