Oleh : Ahamdah, S.M.

Awal Januari pembelajaran semester genap sudah dimulai. Jangan kaget jika jalanan mulai ramai. Di perkotaan, kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ini terlebih akibat Pembelajaran Tatap Muka sudah mulai diterapkan pada daerah dengan PPKM level I dan II.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar PTM dengan kapasitas 100 persen pada waktu itu, mengundang banyak kekhawatiran. Terlebih lagi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, bahwa semua siswa wajib melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada semester II tahun ajaran 2021/2022. Dengan demikian, orang tua atau wali peserta didik tidak lagi dapat memilih metode pembelajaran yang diinginkan, apakah harus belajar daring atau luring.(Republika, 3/1/2022).

Kebijakan di atas tentu mengundang kekhawatiran banyak pihak, terutama bagi orang tua peserta didik. Mengingat kasus penyebaran virus covid-19 yang belum tuntas, ditambah lagimulai merebaknya varian baru Omicron di daerah Jakarta, semakin memperparah kondisi yang ada. Meskipun protokol Kesehatan sudah dipenuhi, peluang penyebaran virus tetap saja tinggi.

PTM 100% harus dipertimbangkan kembali

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani meminta pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di Ibu Kota dihentikan sementara waktu. Hal itu mencermati kasus positif Covid-19 termasuk varian Omicron yang meningkat di Jakarta.

"Perlu dipertimbangkan apakah sebaiknya dihentikan sementara PTM 100persen diganti dengan blended learning atau kembali ke pembelajaran jarak jauh, sampai betul-betul kondisinya kondusif," kata Israyani melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Melihat fakta meningkatnya penyebaran virus covid-19 varian Omicron, seharusnya pemerintah tidak memaksakan diri dengan kebijakan pelaksanaan PTM 100%. Kesiapan sarana Kesehatan dan kedisiplinan masyarakat pada umumnya masih minim, sehingga hal ini akan sangat berisiko jika terus dilaksanakan. Jangan hanya demi mengejar tercapainya ketuntasan kurikulum, tetapi justru dilain sisi mengorbankan peserta didik.

Demi keselamatan masyarakat, sebaiknya pelaksanaan PTM 100% dihentikan untuk sementara waktu. Pembelajaran masih bisa dilanjutkan dengan Kembali melaksanakan pembelajaran daring.

Pemerintah juga harus terus menyiapkan perangkat agar prokes bisa dijalankan secara maksimal. Apabila perangkat prokes dikembalikan pada kemampuan rakyat atau sekolah, maka akan ada kesenjangan dan tidak maksimal dijalankan.

Keselamatan Rakyat tidak lepas dari peran penting Negara

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, “Pemprov DKI saat ini memilih masih melakukan pemantauan atas pelaksanaan PTM kapasitas 100 persen, meski ditemukan kasus Covid-19 di 10 sekolah. Untuk sekolah yang ada peserta didik atau pendidik yang terpapar Covid-19, sekolah tersebut ditutup sementara,” imbuhnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/1).

Sebagai konsekuensi atas kebijakan wajib PTM 100%, negara seharusnya menyiapkan semua kebutuhan fasilitas semua masyarakat untuk menaati protokol Kesehatan. Negara berani memutuskan, maka negara juga harus berani menanggung tanggung jawab tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk mendisiplinkan setiap warga sekolah sesuai protokol Kesehatan.

Selaku penanggung jawab utama terhadap masa depan Pendidikan, negara harus bergerak aktif dalam melakukan pengawasan, serta kontrol terhadap pelaksanaan PTM. Negara juga wajib menjamin, memenuhi dan melindungi rakyat, khususnya warga sekolah dan mengutamakan keselamatan rakyat, terutama generasi dari bahaya Covid-19.

Rasulullah SAW, bersabda :“Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) itu laksana perisai, rakyat dibelakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Begitulah seharusnya penguasa/negara, mengayomi, melindungi, memenuhi kebutuhan rakyatnya tanda memandang status social.


Wallahua’lam 

YOUR REACTION?

Facebook Conversations