Oleh: Ummu Aman
Komunitas Menulis Setajam Pena

Berita penangkapan artis yang merupakan keluarga konglomerat terlibat penyalahgunaan narkoba menjadi pusat perhatian masyarakat.

Dimana penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tergolong kriminalitas, yang harus mendapatkan sanksi keras. Lalu bagaimana jika penyalahgunaan narkoba itu dilakukan oleh kalangan kaya?

Penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba dari kalangan artis tersebut, oleh aparat mensiratkan adanya tindakan pengistimewaan bagi sikaya. Seperti pernyataan dari Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi,

"Dalam Pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba diwajibkan untuk rehabilitasi, itu adalah kewajiban undang-undang. Kemudian dengan rehabilitasi bukan perkara tidaklanjutkan, perkara tetap kami lanjutkan, kami bawa ke sidang nanti akan divonis hakim di mana ancaman maksimal adalah 4 tahun, dan kemudian untuk rehabilitasi bukan dilaksanakan oleh penyidik," katanya di Mapolres Jakarta Pusat, Sabtu (1/7).

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diposisikan untuk tidak segera ditindak tegas berdasar undang undang yang berlaku . Ada pengalihan pasal dan aturan yang diterapkan untuk menangani kasus tersebut, yaitu pasal rehabilitasi. Pelaku tidak segera mendapat saksi dan hukuman yang tegas terapi diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi,  sehingga proses hukumnya ditunda tanpa ada kejelasan waktu. Ini bukan proses hukum yang lazim diberikan kepada penyalahguna narkoba lainnya, yang bukan dari kalangan kaya.

Jelas ini adalah perlakuan istimewa yang diberikan oleh aparat kepada si kaya dengan berlindung pada pasal rehabilitasi. Dari kasus inimaka wajar jika publik ragu akan ketegasan aparat dalam  penegakan hukum terhadap pengguna narkoba dari kalangan kaya. Penegakkan hukum cenderung tebang pilih dan tidak menimbulkan jaminan keadilan yang merata.

Praktek penegakan hukum yang seperti ini akan menghilangkan kepercayaan umat pada aparat penegak hukum khususnya dan negara pada umumnya. Menjauhkan umat dari kecintaan dan ketaatan kepada pemimpin,  memicu pelanggaran yang berbuah kekacauan dan kerusakan.

Buruknya penegaan hukum pada kasus diatas bukan satu-satunya contoh yang menggambarkan buruknya penegaan hukum oleh negara. Terlalu banyak kasus yg menunjukkan hukum tumpul ke atas tetapi tajam kebawah. Akar masalah dari buruknya penegaan hukum itu karena penerapan sistem kapitalisme sekuler yang diemban oleh negara ini. Hukum dibuat oleh manusia berdasarkan suara terbanyak sehingga sangat mungkin dii manfaatkan  oleh fihak yang kuat untuk kepentingan mereka. Para kapitalis yang memiliki finansial yang banyak bisa membeli hukum untuk kepentingan mereka. Para penguasa dan penegak hukum takluk di tangan kaum kapitalis karena orientasi mereka adalah uang dan kesenangan dunia. Pada sistem ini keadilan yang merata hanya ilusi dan tidak akan pernah bisa dinikmati.

Sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan penerapan dan penegaan hukum dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam kekuasaan membuat hukum adalah haknya Allah SWT. Hukum diterapkan untuk seluruh manusia tanpa pandang bulu. Para penegak hukum menjalankan tugas dengan penuh amanah dilandasi keimanan untuk meraih ridho Allah SWT. Mereka memahami apa yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam sistem Islam hukum diterapkan dengan tegas yang berfungsi untuk penebusan dosa dan menimbulkan efek jera, sehingga pelanggan tidak terulang dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam Islam terbukti konsistennya penegakan hukum, dan inilah kunci tegaknya keadilan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan berkata, “Demikianlah,memang sudah seharusnya seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hal itu menguntungkan dirinya atau merugikannya, sama saja apakah hal itu sesuai dengan hawa nafsunya ataukah tidak.” (lihat al-Irsyad ila Shahihal-I’tiqad, hal. 103 cet. Dar Ibnu Khuzaimah).

Wallahu alam bisshowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations