Oleh: Aam amilia
Bogor, pemerhati ummat.


Kekhawatiran umat terhadap bahaya RUU CIPTA KERJA, kini semakin meluas. Bukan tentang kesejahteraan para buruh saja, tapi masalah kehalalan suatu produk pun ikut diurusi oleh RUU ini.

Sertifikasi label halal yang awalnya mutlak wewenang MUI untuk mengeluarkannya, kini bisa dikeluarkan oleh BPJH ( Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal ).

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal ( KTM ) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar didunia. (liputan 6. 15/10)

Bersamaan dengan itu. Pemerintah pusat tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil ( UMK ) yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal.

Terlihat sangat mulia apa yang di wacanakan oleh pemerintah tentang labeling produk  halal ini. Mulai dari kemudahan dalam pengurusan dan kecepatan keluarnya labeling tersebut. 

Awalnya proses sertifikasi yg bisa memakan waktu maksimal 7 hari untuk diaudit dan diteliti bahan2 produk yang diuji. Kini semua itu bisa bisa dikompres menjadi satu hari saja dan produknya sudah mendapat label halal.

Bahkan MUI diberikan waktu maksimal 3 hari untuk mengeluarkan label halal jika lebih dari 3 hari maka BPJH berhak mengeluarkan label tersebut. 

Ditambah lagi dicabutnya syarat profesi dari MUI sebagai auditor halal. Jadi tdk perlu faham agama untuk bisa menjadi auditor produk halal.

Bagi umat islam label halal dalam sebuah produk bukanlah sekedar label, tapi itu adalah bukti ketaatan pada syariat, pada aturan-Nya. Yang Maha Sempurna. 

Tidak masalah apakah memerlukan waktu lama untuk proses penelitian produk tersebut hingga akhirnya mendapat label halal. Asalkan prosesnya sesuai syariat dan kita benar-benar yakin akan ke-shahihan label tersebut. Bukankah seharusnya negaralah menjamin kebutuhan rakyatnya supaya bisa memperolah produk-produk halal dengan mudah?

Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalis, bahkan untuk urusan yang menyangkut akhirat pun di eksploitasi. Dalihnya demi kemudahan dan biaya murah, padahal ga lebih dari sekedar peluang bisnis yang besar.

Pengembangan kawasan industri halal dan menggeliatnya UMK dinegeri ini dinilai peluang emas meraup untung besar. Sedangkan apakah label tersebut sudah sesuai proses auditnya secara syariat atau belum bukanlah fokus utama mereka.

Padahal dalam islam persoalan makanan sangatlah penting karena hal ini akan terkait dengan ketakwaan seseorang, 

" Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". ( QS. Al Maidah : 88 )

Itulah sebabnya kenapa seorang pemimpin negara harus menerapkan aturan yang tegas terkait dengan masalah ini, karena semestinya negaralah yang menjamin kehalalan suatu produk.

" Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya". (HR. muslim dan Bukhori)

Seorang pemimpin islam akan menjamin rakyatnya memperoleh produk-produk halal dan menjaga rakyatnya dari makanan yg syubhat apalagi haram.

Diriwayatkan oleh Laits bin Abu Sulaim, pada masa kholifah Umar bin Khathab pernah menulis surat kepada wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari non muslim. (Al Amwaal, Abu Ubaid hal. 265).

Ini adalah salah satu upaya negara dalam melindungi rakyatnya dalam mengkonsumsi dan memperjual belikan zat yang telah diharamkan.

Seperti inilah seharusnya fungsi negara dalam melindungi rakyatnya, bukan sekedar memberi kemudahan tapi tak sesuai syariat, bukan pula membuat aturan demi keuntungan semata. Bukankah para pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat kelak, tentang seberapa jauh upaya mereka melindungi rakyatnya? 

Jika bukan Islam lalu pada sistem apalagi manusia bisa berharap. Sedang sistem buatan manusia sudah nyata kerusakan dan kebobrokannya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations