Oleh: Ummu Syanum
Anggota Komunitas Setajam Pena

Akhir-akhir ini dunia pendidikan tengah diramaikan dengan Program Organisasi Penggerak (POP). POP yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim merupakan pengejawan tahan kebijakan Merdeka Belajar, yang sedang digaungkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun sayang, tidak semua harapan itu manis adanya.

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Program Organisasi Penggerak (POP) adalah pop bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode keempat pada 10 maret 2020. Menurut Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak adalah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan ormas sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. POP Kemendikbud itu, seperti dijelaskan pihak Komisi X DPR RI, ternyata memakan biaya APBN senilai Rp. 595 miliar. Belakangan, program penggerak inilah yang menimbulkan polemik (detiknews,24/7/2020).

Sejumlah organisasi masyarakat, yakni Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI pun akhirnya mundur dari program tersebut. Pihak Muhammadiyah menyampaikan penyebab terkait kriteria pemilihan yang tidak membedakan antara lembaga CSR dan ormas.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno dalam keterangannya, Selasa (22/7/2020) juga menyampaikan, Muhammadiyah memiliki 30 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020.

Masuknya Sampoerna Fondation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerimaan hibah dari Kemendikbud merupakan langkah yang tidak etis. Dua lembaga ini dinilai terafiliasi dengan korporasi yang dinilai tidak dibutuhkan hibah APBN, ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (kompas.com, 23/7/2020).

Kemendikbud dalam laman resminya Kemdikbud.go.if (28/7/2020), mengklarifikasi mengenai anggaran tersebut. Di situ tertulis Putera Sampoerna Fondation bersama Tanoto Fondation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Mendikbud juga berharap organisasi penggerak yang mundur dapat bergabung lagi.

Didalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, negara menjamin setiap rakyatnya baik laki-laki maupun perempuan dari segala kalangan mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta berkewajiban memenuhi srana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat yakni guru.

Anggaran pendidikan pun diambil dari Baitul mal yang akan digunakan sebaik mungkin untuk pembiayaan semua pos pendidikan oleh negara. Dengan demikian negara lah yang akan bertanggung jawab melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi semua program pendidikan. Dengan pemberlakukan konsep sepertii tu, niscaya tidak akan lagi terjadinya kisruh rebutan anggaran pendidikan.

Wallahua'lam bish-shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations